Breaking News:

Berita Nasional

Cium Kejanggalan pada Penetapan Bupati Labuhanbatu Terpilih, Yusril Bakal Perkarakan ke PTUN

Dalam hal ini, Yusril bertindak sebagai kuasa hukum pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar

KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL
Yusril Ihza Mahendra 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pengacara Yusril Ihza Mahendra bakal menggugat putusan KPU Labuhanbatu, Sumatera Utara, ke PTUN terkait penetapan pasangan Erik Adtrada Ritonga-Ellya Rosa Siregar sebagai bupati dan wakil bupati Labuhanbatu terpilih.

Dalam hal ini, Yusril bertindak sebagai kuasa hukum pasangan Andi Suhaimi Dalimunthe-Faizal Amri Siregar.

Menurut Yusril, keputusan KPU tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Karena itu, Yusril akan menempuh langkah hukum atas penetapan yang dilakukan KPU Labuhanbatu tersebut.

Yusril menyebut, alasan diajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 adalah terkait dugaan praktik kecurangan dan atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara kliennya secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara pasangan calon lain.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Tanggapi Pernyataan JK Soal Demokrasi: Jika Dijalankan, Negara yang Akan Runtuh

"Untuk saat ini telah terkumpul bukti-bukti kecurangan di 7 TPS dari 9 TPS yang telah diperintahkan sebelumnya oleh Mahkamah Konstitusi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU)," ujar Yusril saat menggelar konferensi pers secara daring, Senin (3/5/2021).   

Yusril menerangkan, terkait dengan perkembangan di lapangan didapati bahwa KPU Labuhanbatu pada tanggal 2 Mei 2021 melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020.

"Bahwa terkait permasalahan ini juga kami selaku kuasa hukum Paslon Andi Suhaimi Dalimunthe, S.T., M.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T. pada tanggal 30 April 2021 telah bersurat kepada KPU Labuhanbatu yang pada intinya meminta KPU Kabupaten Labuhanbatu untuk menunda rapat untuk memutuskan Paslon pemenang mengingat permohonan perselisihan sudah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi," terang Yusril.

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra: Konsep Demokrasi Hanya Jadi Permainan untuk Langgengkan Kekuasaan

"Penundaan ini menurut hemat kami sangat beralasan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kepastian hukum dalam AUPB, agar tidak terjadi pertentangan antara Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya," imbuhnya.

Kuasa hukum lainnya, Adria Indra Cahyadi menambahkan, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui akan seperti apa Putusan Mahkamah Konstitusi nantinya. Bisa saja menolak permohonan Paslon Andi Suhaimi Dalimunthe dan Faizal Amri Siregar, namun bisa pula mengabulkannya.

Halaman
123
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved