Catatan DPRD Kabupaten Bogor Atas LKPJ Bupati Bogor, Terbitkan Moratorium Perizinan Minimarket

Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus merespon surat penyerahan PSU (prasarana sarana utilitas) dan pengembangannya sesuai dengan PERMENDAGRINo. 9Tahun 2009tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah. 

Lakukan inventarisasi dan sertifikasi aset-aset daerah agar terdata dengan baik dan menghindari kehilangan aset tersebut

Perlunya perhatian dari dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas UMKM, dan Dinas Penanaman Modal terhadap maraknya pertumbuhan toko modern yang terus menggerus sektor UMKM.

Baca juga: Catatan DPRD Kabupaten Bogor Soal Rekomendasi LKPJ Bupati Bogor, Awasi Bantuan UMKM

Toko-toko modern ini menjual segalanya, bahkan hingga kopi seduh, pulsa, sayur mayur dan lain sebagainya. Ini berujung pada aspek pendapatan per kapita dan berpengaruh terhadap bangkrutnya warung-warung.

“Kami meminta Bupati untuk menerbitkan moratorium perizinan minimarket di seluruh kecamatan. Hal serupa sudah kami sampaikan dalam paripurna tahun lalu,” ungkapnya.

Di bidang kesehatan, perlunya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD bagi masyarakat pengguna BPJS karena masih banyak keluhan masyarakat.

Pelayanan di Puskesmas perlu ditempatkan dokter umum karena masih banyak kekosongan dokter umum sehingga pelayanan dilakukan perawat.