Catatan DPRD Kabupaten Bogor Atas LKPJ Bupati Bogor, Terbitkan Moratorium Perizinan Minimarket

WARTAKOTALIVE.COM, CIBINONG - Catatan DPRD Kabupaten Bogor Atas LKPJ Bupati Bogor, terbitkan moratorium perizinan minimarket.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor memberikan catatan atas kinerja Bupati Bogor dan jajarannya selama 2021.

Catatan dan rekomendasi diberikan dalam sidang paripurna penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Perganggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2020 pada Jumat (30/4/2021) di Cibinong.

Dalam sidang paripurna LKPJ Bupati Bogor ini, setiap fraksi mengungkapkan pandangannya atas kinerja pemerintah daerah. Salah satunya Fraksi Gerindra.

Fraksi Gerindra mengapresiasi kinerja Bupati Bogor dan jajaran pada tahun 2020.

Walaupun dalam suasana pandemi, Bupati Bogor tetap bisa menjalankan pemerintahan dengan baik.

“Selamat atas penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai Kabupaten Terinovatif dalam Innovative Government Award 2020,” kata Heri Aristandi, Ketua Fraksi Gerindra Kabupaten Bogor.

Baca juga: Catatan DPRD Kabupaten Bogor Soal LKPJ Bupati Bogor, Black List yang Tak Mampu Bereskan Pekerjaan

Namun demikian Fraksi Gerindra juga ingin menyampaikan beberapa catatan penting dalam pandangan akhir ini.

“Fraksi Gerindra telah menelaah dan mengevaluasi sejauh mana APBD 2020 telah digunakan, sejauh mana dapat bermanfaat dari sisi efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kepada sasaran pembangunan,” ujarnya.

Setelah menelaah secara substansial LKPJ Bupati Bogor Tahun 2020, berikut catatan Fraksi Gerindra.

Kebijakan umum pemerintah daerah

Visi dan misi serta skala pemerintah daerah harus konsisten merujuk pada Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor

Pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif dan terencana dengan baik dalam membuat program kerja sehingga anggaran bisa terserap maksimal.

Baca juga: Hari Pendidikan Nasional, Ini Pesan Rudy Susmanto Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk Pelajar

Pengelolaan keuangan daerah. Fraksi Gerindra mengapresiasi pencapaian pendapatan asli daerah, khususnya pada komponen pajak, yang realisasinya mencapai 117,82 persen dari target atau mencapai Rp 280,9 miliar. Namun pendapatan ini masih bisa ditingkatkan melalui intensifikasi dan eksistensifikasi pada tahun berikutnya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus merespon surat penyerahan PSU (prasarana sarana utilitas) dan pengembangannya sesuai dengan PERMENDAGRINo. 9Tahun 2009tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman Di Daerah. 

Lakukan inventarisasi dan sertifikasi aset-aset daerah agar terdata dengan baik dan menghindari kehilangan aset tersebut

Perlunya perhatian dari dinas terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas UMKM, dan Dinas Penanaman Modal terhadap maraknya pertumbuhan toko modern yang terus menggerus sektor UMKM.

Baca juga: Catatan DPRD Kabupaten Bogor Soal Rekomendasi LKPJ Bupati Bogor, Awasi Bantuan UMKM

Toko-toko modern ini menjual segalanya, bahkan hingga kopi seduh, pulsa, sayur mayur dan lain sebagainya. Ini berujung pada aspek pendapatan per kapita dan berpengaruh terhadap bangkrutnya warung-warung.

“Kami meminta Bupati untuk menerbitkan moratorium perizinan minimarket di seluruh kecamatan. Hal serupa sudah kami sampaikan dalam paripurna tahun lalu,” ungkapnya.

Di bidang kesehatan, perlunya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD bagi masyarakat pengguna BPJS karena masih banyak keluhan masyarakat.

Pelayanan di Puskesmas perlu ditempatkan dokter umum karena masih banyak kekosongan dokter umum sehingga pelayanan dilakukan perawat.