Breaking News:

Anggaran Perjalanan Dinas

Sri Mulyani Banting Setir, Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas Sebesar 35,6 Persen

Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas dari kementerian dan lembaga sejak Januari hingga Maret 2021.

Kompas TV
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas dari kementerian dan lembaga sejak Januari hingga Maret 2021. Anggaran perjalanan dinas menurun tajam 35,6 persen menjadi Rp 3,1 triliun dari Rp 4,9 triliun di periode sama tahun sebelumnya. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, pemerintah memangkas anggaran perjalanan dinas dari kementerian dan lembaga sejak Januari hingga Maret 2021. 

Anggaran perjalanan dinas menurun tajam 35,6 persen menjadi Rp 3,1 triliun dari Rp 4,9 triliun di periode sama tahun sebelumnya. 

"Artinya, APBN kita sekarang banting setir. Semua sekarang diperuntukkan bagi masyarakat dan penanganan Covid-19 untuk pemulihan ekonomi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers "APBN KITA Edisi April 2021" secara virtual, Kamis (22/4/2021). 

Menurutnya, kegiatan-kegiatan perjalanan dinas kementerian dan lembaga perjalanan yang mengalami penurunan sangat tajam ini adalah bentuk pemihakan nyata dari APBN. 

Baca juga: Sindiran Pedas Rizal Ramli Soal Utang Negara, Sebut Sri Mulyani SPG Bank Dunia: Ekonomi Makin Hancur

Baca juga: Utang Bengkak, Sri Mulyani Minta Arahan IMF, Rizal Ramli: Dasar SPG Bank Dunia, Ekonomi Makin Hancur

"APBN bekerja keras. Langsung manfaatnya dirasakan oleh perekonomian dan masyarakat kita," kata Sri Mulyani

Eks direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, dorongan APBN juga diharapkan akan bisa melawan pelemahan ekonomi. 

"APBN terus mendorong agar perekonomian kita bisa tumbuh pada kisaran 4,5 persen hingga 5,3 persen untuk tahun 2021," ujarnya.

Menurut Sri Mulyani, pembiayaan utang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari sampai Maret 2021 sudah terealisasi Rp 328,5 triliun. 

Sri Mulyani mengatakan, realisasi pembiayaan utang itu sebesar 27,9 triliun dari target Rp 1.177,4 triliun sepanjang 2021. 

Sementara, realisasi tersebut sudah mencapai 63,9 persen untuk target semester I 2021, padahal belum selesai karena masih berlanjut hingga Juni. 

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Ada Dua Daerah Jadi Piloting Industri Halal, Dimana Saja?

Baca juga: Sri Mulyani: Ekonomi Syariah Jadi Sumber Pertumbuhan Baru

"Kalau kita lihat pembiayaan utang mencapai 63,9 persen dari target semester I, ini menggambarkan bahwa kita masih relatif ambil di depan. Penerbitan dari pembiayaan kita masih cukup berat karena untuk target semester I sudah 63,9 persen," ujarnya. 

Sri Mulyani menjelaskan, pembiayaan utang ini terutama untuk menopang kebutuhan pembiayaan nonutang, termasuk untuk investasi. 

"Selain itu, juga untuk menambal defisit kita. Defisit ini dibutuhkan untuk akselerasi pemulihan ekonomi yang langsung manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha," katanya. 

Adapun dia mengklaim kalau defisit melalui pembiayaan utang tersebut masih produktif karena menyasar langsung ke masyarakat. 

Baca juga: Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Tidak Boleh Hanya Jadi Slogan 

Baca juga: Melihat Amunisi Sri Mulyani untuk Cegah Korupsi Keuangan Negara 

"Kalau bicara tentang apakah defisit ini produktif, jelas produktif karena memang untuk membantu masyarakat secara langsung dalam situasi Covid-19. Lalu, untuk mendukung dunia usaha untuk pulih kembali," pungkas Sri Mulyani. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Editor: Valentino Verry
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved