Breaking News:

Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Tidak Boleh Hanya Jadi Slogan 

Sri Mulyani: Pencegahan Korupsi Tidak Boleh Hanya Jadi Slogan. Simak selengkapnya di dalam berita ini.

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama
Sri Mulyani (foto sebelum pandemi covid-19) 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi sebuah slogan. 

Pencegahan korupsi dinilainya memerlukan sinergi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kementerian, lembaga, serta aparat penegak hukum. 

“Berbagai upaya pencegahan korupsi tidak boleh hanya menjadi slogan. Pencegahan korupsi membutuhkan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya secara daring dalam "Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021 hingga 2022", Selasa (13/04/2021). 

Selain itu, Sri Mulyani juga menilai pemangku kepentingan memiliki andil yang penting di dalam pendidikan anti korupsi. 

Baca juga: Terkait RPP KEK Lido, Ini Masukan Bupati Bogor Ade Yasin

“Pemangku kepentingan berperan membangun sebuah integritas, kejujuran, dan terus membangun sistem yang bisa mendeteksi secara robust dan dini akan perlakuan koruptif yang dilakukan oleh siapa saja,” katanya 

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan dan law enforcement yang tegas dan kredibel. 

Namun, juga harus diberikan berbagai macam edukasi dan komunikasi. Menurutnya, tata kelola dan integritas adalah fondasi yang luar biasa penting bagi suatu bangsa. 

Dia menambahkan, mencegah dan membangun sistem yang anti koruptif secara komprehensif akan sangat menentukan apakah sebuah bangsa bisa meneruskan perjalanan menjadi sebuah bangsa yang berpendapatan tinggi, bermartabat, dan tentu memiliki kesejahteraan yang adil. 

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Prabowo Launching SIM Online, Diberi nama SIM Nasional Presisi (SINAR) Polri

Di sisi lain, seluruh upaya yang dilakukan dengan menggunakan keuangan negara maupun peraturan-peraturan bisa saja disalahgunakan dan memunculkan tindakan-tindakan kriminal atau fraud. 

Berbagai tindakan, seperti penggunaan data fiktif, duplikasi data dari penerima bantuan sosial maupun bidang lain yang bisa disalahgunakan, merupakan risiko yang harus diawasi dan diminimalkan. 

“Karena itu, sinergi yang dilakukan oleh pemerintah, Kementerian Keuangan, dan seluruh kementerian lembaga, serta aparat penegak hukum, termasuk KPK menjadi sangat penting. Selain itu, kita akan terus memperkuat dan mendayagunakan aparat pengawas internal di masing-masing lembaga,” pungkas Sri Mulyani. (Yanuar Riezqi Yovanda)

Editor: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved