Breaking News:

Imbas Pandemi Disnaker Maklumi Perusahaan Tak Penuh Bayar THR Asalkan Ada Kata Sepakat dari Pekerja

Ika Indah Yarti pun mengatakan pihaknya berencana membuat posko pengaduan bagi karyawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR).

Penulis: Rangga Baskoro | Editor: Dedy
Wartakotalive/Rangga Baskoro
Kadisnaker Kota Bekasi Ika Indah Yarti mengatakan seluruh perusahaan di Kota Bekasi diimbau untuk mengutamakan diskusi dengan para karyawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR). 

WARTAKOTALIVE.COM, BEKASI --- Seluruh perusahaan di Kota Bekasi diimbau untuk mengutamakan diskusi dengan para karyawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR).

Kondisi perekonomian yang belum stabil imbas Covid-19 menyebabkan jalur diskusi dinilainya penting agar tak ada pihak yang merasa dirugikan, baik pengusaha maupun karyawan.

“Bila ada perusahaan yang misalnya ada keberatan, diperbolehkan (tidak diberi full) sepanjang ada dialog atau kata sepakat antara pekerja dengan perusahaan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kota Bekasi Ika Indah Yarti saat dikonfirmasi, Kamis (22/4/2021).

Adapun keringanan dalam pemberian THR masih diperbolehkan untuk tidak diberikan secara penuh mengingat masih banyak perusahaan yang masih terdampak Covid-19.

Namun, Ika menegaskan agat setiap perusahaan wajib memberikan THR kepada karyawannya.

Ika mengimbau agar para pengusaha berpegang teguh pada Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang telah dikeluarkan pemerintah.

Ika Indah Yarti pun mengatakan pihaknya berencana membuat posko pengaduan bagi karyawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR).

Posko tersebut akan bekerjasama dengan Disnaker Provinsi Jawa Barat sebagai sarana tempat menampung aspirasi para pekerja yang pemberian THR-nya ditunda perusahaan.

"Kadisnaker provinsi menyampaikan agar membuka posko dan kita bersama-sama mengawasi, karena untuk pengawasannya ada pada pengawas tenaga kerja, untuk di kota bekasi adalah pengawas ketenagakerjaan wilayah 2. Jadi nanti dengan pengawas provinsi yang ada di Bekasi," kata Ika saat dikonfirnasi, Kamis (22/4/2021).

Aduan dari pekerja nantinya akan disampaikan kepada pengawas agar nantinya ditindaklanjuti dengan cara melakukan pendampingan guna menengahi karyawan dan pengusaha.

"Nanti saya tindaklanjuti langsung kepada pengawas ketenagakerjaan dan kita bersama melakukan pengawasan. Ini kan harus ada perjanjian bersama dan kesepakatan," ucapnya.

Kesepakatan yang dilakukan adalah terkait kewajiban para pengusaha untuk tetap memberikan THR kepada pekerjanya sesuai SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Adapun hal yang masih bisa dinegosiasikan adalah terkait waktu pemberian beserta besaran THR yang akan diberikan.

.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved