Breaking News:

Disnaker Kota Tangsel Keluarkan Surat Edaran Terkait Pemberian THR Keagamaan

Sukanta menuturkan surat edaran tersebut ditujukan untuk merinci sejumlah perusahaan dalam kemampuannya membayar THR kepada karyawan dan buruhnya. 

ISTIMEWA
ILUSTRASI 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rizki Amana

WARTAKOTALIVE.COM, CIPUTAT - Kepala Dinas Ketenagakerjaaan Kota Tangerang Selatan (Kadisnaker Kota Tangsel), Sukanta mengatakan pihaknya bakal membuat surat edaran terkait pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021 ini. 

Menurutnya langkah tersebut dilakukan untuk mendorong penerapan surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) terkait pembayaran THR pada tahun ini. 

"Ya tanpa kecuali lah kan kita ikut PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 35 kalau THR Kemenaker. Kami sekarang sedang buat surat edaran ke perusahaan-perusahaan yang ada di Tangsel," kata Sukanta saat dikonfirmasi, Kotea Tangsel, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Kadin Kota Tangsel Sebut Hanya 20 Persen Bidang Usaha yang Mampu Membayar THR pada Tahun Ini

Sukanta menuturkan surat edaran tersebut ditujukan untuk merinci sejumlah perusahaan dalam kemampuannya membayar THR kepada karyawan dan buruhnya. 

Nantinya dalam surat edaran tersebut, pohakny haknya bakal memberikan batasan bagi bidang usaha yang tercatat tak mampu membayarkan THR. 

Baca juga: Bank Indonesia Dorong UPK Rp 75 Ribu Jadi Angpao THR Lebaran, Jangan Cuma Jadi Koleksi

"Apabila yang ada berkaitan dengan ketidakmampuan atau dicicil atau kesepakatan silakan memberitahukan ke kami 10 hari sebelum THR lebaran. Hari ini baru diedarkan," jelasnya. 

Diketahui, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan tiap perusahaan wajib membayarkan THR secar penuh sebelum tujuh hari perayaan hari raya keagamaan. 

Baca juga: THR dan Gaji Ke-13 PNS Tahun 2021 akan Dibayar Penuh, Ini Besarannya

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nimor M/6/HK.04/IV/2021 yang mengatur pemberian THR bagi pekerja dan buruh. 

"THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha, kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut," kata Ida dikutip dari channel Youtube Kemenaker RI dalam konferensi pers virtualnya, Senin (12/4/2021). (m23)

Penulis: Rizki Amana
Editor: Murtopo
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved