Breaking News:

Bank Indonesia Dorong UPK Rp 75 Ribu Jadi Angpao THR Lebaran, Jangan Cuma Jadi Koleksi

Marlison juga mengatakan, BI tak ingin hanya mendorong masyarakat menjadikan UPK Rp 75.000 sebagai alat koleksi semata.

ISTIMEWA
Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) Rp 75.000. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mendorong masyarakat menggunakan Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia (UPK 75 Tahun RI) Rp 75.000, sebagai angpao tunjangan hari raya (THR) untuk keluarga dan saudara.

Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI Marlison Hakim memastikan, UPK Rp 75.000 tetap bisa menjadi alat transaksi pembayaran, meskipun merupakan uang edisi khusus.

"Dalam masa penukaran uang di periode Ramadan, Idul Fitri, kami mendorong masyarakat menggunakan UPK Rp 75 ribu sebagai THR untuk Lebaran," ajak Marlison dalam video conference, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: Polisi yang Berjaga Saat Mabes Polri Diserang Zakiah Aini Diperiksa, Hasilnya Tak Ada SOP Dilanggar

"UPK Rp 75.000 bisa menjadi alat belanja, karena merupakan alat transaksi yang sah," tambahnya.

Marlison juga mengatakan, BI tak ingin hanya mendorong masyarakat menjadikan UPK Rp 75.000 sebagai alat koleksi semata.

Tetapi, lanjut Marlison, juga mendorong supaya UPK Rp 75.000 benar-benar menjadi alat tukar bagi masyarakat.

Baca juga: Tiga Faktor Bikin Ali Mocthar Ngabalin Yakin Jokowi Bakal Lakukan Reshuffle Kabinet Pekan Ini

BI membuka kesempatan bagi masyarakat memiliki sebanyak-banyaknya UPK 75 Tahun RI, dengan menerapkan syarat satu KTP berlaku untuk penukaran maksimal 100 lembar UPK 75 Tahun RI per hari.

Oleh karena itu, masyarakat yang telah melakukan penukaran UPK 75 Tahun RI, dapat kembali dan terus melakukan penukaran di hari-hari selanjutnya.

UPK 75 Tahun RI yang dikeluarkan pada 17 Agustus 2020 lalu merupakan alat pembayaran yang sah (legal tender) di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Baca juga: Partai Demokrat Kembali Gugat 12 Mantan Kader, Yasonna Laoly Kini Tak Ikut Jadi Tergugat

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, penukaran UPK 75 Tahun RI baik secara individu maupun kolektif, dapat dilakukan di Kantor BI, dengan tata cara pemesanan dan penukaran yang sama dengan mekanisme sebelumnya.

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved