Sri Mulyani Pede Akselerasi Ekonomi Terjadi di 2021, Begini Jurus-jurus yang Akan Dilakukan

WARTAKOTALIVE.COM,  JAKARTA -Kementerian Keuangan percaya diri atau pede akselerasi ekonomi bisa mulai terjadi di 2021 setelah mengalami kontraksi tahun lalu minus 2,19 persen. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, di antara pihaknya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI) saling mendukung. 

Karena tidak semua policy bisa dilakukan pemerintah, kadang-kadang melalui saluran di tempatnya sektor keuangan, di mana kemudian OJK memberikan bantuan, dan BI dari sisi sektor moneter. 

"Dengan kerja bersama ini, kita bisa menahan ekonomi yang kontraksinya sangat dalam dari minus 5,3 persen menjadi sekarang minus 2,19 persen di kuartal keempat. Kita berharap di tahun 2021 akselerasi terjadi,” ujarnya di Bali, Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: BMW Seri 5 Terbaru Mengaspal di Indonesia, Tampilan Lebih Sporty dan Elegan

Baca juga: Sri Mulyani Ternyata Punya Cara Jitu Atasi Perubahan Iklim, Begini Strateginya

Pemerintah dinilainya juga berupaya untuk mendukung sektor pariwisata dengan memberikan stimulus pariwisata di tahun ini, satu di antaranya melalui hibah pariwisata dan belanja di kementerian dan lembaga. 

"Selain itu, Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan PMK baru yang memberikan relaksasi penjaminan kredit yang bisa dimanfaatkan untuk sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata," pungkas Sri Mulyani. 

Adapun di dalam APBN 2021, terdapat anggaran PEN yang meningkat 22 persen menjadi Rp 699,43 triliun, yang terbesar menyasar kesehatan sebesar Rp 176,30 triliun. 

Baca juga: Sri Mulyani: 70 Persen Rakyat Indonesia Diprediksi Bergaji Rp 28 Juta per Bulan pada 2045

Selain itu, dukungan sosial sebesar Rp 157,41 triliun, dukungan UMKM dan korporasi sebesar Rp 184,83 triliun, insentif usaha sebesar Rp 58,46 triliun serta Rp 122,44 triliun untuk dukungan program prioritas. 

Sri Mulyani bicara isu perubahan iklim

Pada kesempatan sebelumnya, Sri Mulyani memastikan ingin negara berperan mengatasi perubahan iklim dengan reformasi di sisi kebijakan fiskal yang telah dilakukan. 

Misalnya, menghitung ulang anggaran dengan cara mengidentifikasi berapa banyak sumber daya yang dialokasikan terkait dengan agenda perubahan iklim. 

Dengan itu akan membangun kredibilitas dan akuntabilitas, terutama ketika menjalankan komitmen perubahan iklim seperti Paris Agreement yang perlu dikembangkan. 

Baca juga: Ditemani Hotman Paris, Desiree Sambangi Komnas Perlindungan Perempuan, Adukan Tragedi Pengusiran

Baca juga: Politisi Gerindra Dilaporkan ke Polisi terkait Kasus Penipuan, Polda Metro Janji Akan Proses Hukum

“Dari sisi fiskal kita juga dapat melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan dengan menerbitkan green bond baik secara domestik maupun global. Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang menerbitkan green bond ini sejak 2018,” ujarnya secara daring sebagai pembicara pada webinar Toronto Centre Virtual Executive Panel Transitioning To A Green Economy : Financial Stability Implications, dikutip Kamis (8/4/2021). 

Sri Mulyani menambahkan, ketika mengeluarkan instrumen keuangan seperti green bond ini, terutama di tingkat global, maka publik akan bertanya mengenai kredibilitas green bond dan kaitannya dengan program hijau.