Humas Bantah Ada Korupsi di TMII, Cuma Beda Istilah dari BPK

"Rupanya istilah bantuan ini kan pemahamannya berbeda setelah akunting."

"Bantuan itu disebut BPK donatur, sehingga kaitannya dengan besarnya pajak yang harus ditanggung," terang Adi.

Menurut Adi, perbedaan sistem keuangan antara BPK dan TMII ini merupakan penyebab adanya temuan dalam hasil audit 2020.

Baca juga: Gadaikan Barang Bukti Emas 1,9 Kilogram Buat Bayar Utang, Pegawai KPK Dipecat

"Ini adalah penggunaan-penggunaan istilah yang mungkin berbeda secara akunting antara TMII dengan yang diterapkan oleh BPK."

"Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) juga berbeda, mata anggaran juga jelas berbeda."

"Kita selama ini mengikuti apa yang diarahkan dan disarankan oleh BPK," papar Adi.

Baca juga: Antisipasi Pemudik Nekat, Pemerintah Prioritaskan Vaksinasi Covid-19 Lansia di Kota Tujuan Mudik

Adi menilai wajar pemerintah mengambilalih hak kelola dan penguasaan atas TMII dari Yayasan Harapan Kita.

Alasannya tak lain adalah Keppres 51/1977, yang menyatakan TMII merupakan aset milik negara.

"Kalau bagi saya, (pengambilalihan TMII) itu sesuatu hal yang wajar."

Baca juga: Diambil Alih dari Keluarga Cendana, Ini 3 Opsi Pengelolaan TMII yang Bisa Dilakukan Pemerintah

"Wajar karena TMII itu sudah menjadi aset negara," ucap Adi.

Selain karena memang milik negara, kata Adi, TMII di bawah Yayasan Harapan Kita selama ini memiliki masalah kelembagaan.

Salah satunya terkait TMII yang belum memiliki Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Baca juga: Jokowi: Agama dan Nasionalisme Tidak Bertentangan, Justru Saling Menopang

"Misalkan kementerian akan memberikan bantuan kepada TMII, itu agak susah."

"DIPA TMII mana, bentuk badan hukum TMII seperti apa, ini yang selama ini kesulitan."

"Itu juga menjadi salah satu sebab munculnya rekomendasi BPK bahwa TMII perlu membentuk satu badan/lembaga tersendiri yang memudahkan kita untuk operasional," tuturnya.

Baca juga: Erick Thohir Dorong Kepemimpinan Muda, Perempuan, dan Talenta dari Indonesia Timur di BUMN