Selasa, 5 Mei 2026

Berita Nasional

Lewat Diskusi Virtual, Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta Serukan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Lewat Diskusi Virtual, Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta Serukan Lawan Radikalisme dan Terorisme. Berikut Selengkapnya

Tayang:
Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menggelar Diskusi Virtual bertajuk 'Lawan Terorisme, Perkokoh Persatuan Nasional' pada Kamis, (8/4/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Soroti sejumlah aksi teror yang terjadi selama beberapa pekan belakangan, kelompok aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menggelar Diskusi Virtual bertajuk 'Lawan Terorisme, Perkokoh Persatuan Nasional' pada Kamis, (8/4/2021).

Diskusi tersebut dihadiri Ketua Umum PC PMII Jakarta Pusat Poni Dwi Setiadi, Kordinator Wilayah 3 GMKI Andreas Simanjuntak, Ketua HMI Jakarta Pusat Utara Ahmad Husein.

Selain itu, Ketua Umum Bakerda Gmni DKI Jakarta Edgar Joshua, Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat Christo Maria Sultan dan Ketua GPII Jakarta Selatan Rivaldi.

Membuka diskusi, Andreas Simanjuntak selaku Korwil 3 GMKI menegaskan bahwa isu radikalisme dan terorisme adalah nyata atau bukan rekayasa dari pihak manapun.

Ia menyebut aksi terorisme tersebut berupaya memecah belah bangsa Indonesia.

Andreas menambahkan kaum muda usia 18-23 tahun menjadi kelompok yang rentan untuk direkrut sebagai pelaku teror.

Alasannya karena adanya pemahaman ajaran agama yang keliru dan seringkali disalahtafsirkan serta kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila.

"Kalau kita berkaca pada sejumlah penelitian, ditemukan kecenderungan bahwa anak muda usia 18-23 tahun rentan terpapar paham radikalisme yang berujung pada terorisme, ini akibat adanya pemahaman ajaran agama yang disalahtafsirkan, lalu kurangnya pemahaman akan ideologi pancasila," kata Andreas.

Bersamaan, Ahmad Husein selaku Ketua HMI Jakarta Pusat Utara memaparkan bahwa fenomena terorisme bukan hanya terjadi di Indonesia, namun telah menjadi fokus dunia internasional.

Ahmad Husein mengungkapkan perlunya pengetatan kontrol pemerintah terhadap peredaran bahan peledak untuk memperkecil penyalahgunaan hal tersebut.

Ia pun menegaskan bahwa tindakan terorisme tidak ada kaitannya sama sekali dengan ajaran agama Islam, karena dalam Islam tidak ada satupun dalil yang membenarkan tindakan terorisme.

Justru Islam ditegaskannya mengajarkan kepada umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara.

Baca juga: Komisi I DPR RI Ingatkan Jangan Ada Orang Bermasalah Duduk sebagai Dewan Pengawas LPP RRI

"Saya kira ke depan pemerintah perlu memperketat peredaran bahan peledak agar tidak disalahgunakan, dan saya juga mau tegaskan bahwa dalam Islam yang saya yakini, tidak ada satupun dalil yang membenarkan hal tersebut, karena Islam mengajarkan umatnya untuk bermanfaat dan berguna bagi bangsa serta negara," ungkapnya.

Selanjutnya Ketua Umum PMII Jakarta Pusat menjelaskan bahwa konsep terorisme, intoleransi dan radikalisme tidak dapat diterima oleh belahan dunia manapun.

Ia juga mengutuk tindakan-tindakan intoleransi dan terorisme yang berupaya merusak kenyaman umat beragama ketika beribadah.

Ia pun menantang Pemerintah, Polri & TNI untuk bersinergi serta berkolaborasi dengan mahasiswa terkhusus organisasi kepemudaan dalam rangka merumuskan metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi.

"Kami menantang Pemerintah, Polri & TNI serta pihak terkait untuk bersinergi dan berkolaborasi, merumuskan sebuah metodologi yang tepat dan efektif guna membendung penyebaran paham radikalisme, terorisme dan intoleransi," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Kembali Berlakukan Larangan Mudik Lebaran, Terminal Bayangan Justru Marak di Jakarta Selatan

Sementara itu, Edgar Joshua Silalahi selaku Ketua Bakerda Gmni Jakarta menyampaikan tidak hanya pemahaman agama yang keliru, terorisme seringkali terjadi karena adanya kesenjangan secara ekonomi, sosial dan politik.

Oleh karena itu, dirinya meminta sejumlah faktor tersebut menjadi perhatian pemerintah.

"Selain karena faktor pemahaman akan ajaran agama yang keliru, terorisme juga bisa terjadi karena adanya kesenjangan ekonomi, sosial dan politik, sehingga kami rasa perlu untuk memperkuat peran elemen mahasiswa terkhusus Cipayung Plus guna memerangi bibit - bibit radikalisme dan terorisme," jelasnya.

Baca juga: Jadi Awal Kebangkitan Pariwisata Nasional, Sandiaga Uno Resmi Buka Ajang Pelatihan Usaha di Bali

Narasumber lainnya, Christo Maria Sultan selaku Ketua Umum PMKRI Jakarta Pusat, menyebutkan mahasiswa yang kerap kali disebut dengan agent of change, harus selalu terdepan dalam melawan upaya-upaya oknum atau pihak manapun yang mencoba memecah belah bangsa, termasuk tindakan terorisme yang sudah menjadi tantangan global.

Christo juga mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah bergerak cepat dengan memblokir sejumlah situs yang memuat konten - konten radikalisme dan ajakan - ajakan terorisme.

"Kita perlu mewaspadai pola rekrutmen teroris yang berkembang melalui media sosial, untuk itu saya mengapresiasi gerak cepat Pemerintah melalui Kementerian Kominfo yang telah memblokir sejumlah situs yang memuat konten radikalisme dan ajakan terorisme," tegasnya.

Baca juga: Salat Isya Berjamaah di Lantai Delapan Hotel Marbella Anyer, Sandiaga Uno Mengaku Merinding

Terakhir Rivaldi selaku Ketua GPII Jakarta Selatan, menyampaikan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia bertujuan untuk menyebarkan ketakutan dan kekhawatiran kepada umat beragama, sehingga akan timbul rasa saling curiga yang berpotensi memecah belah bangsa.

Oleh karena itu, para pemuda katanya harus ambil peran dalam meminimalisir dan mencegah perilaku-perilaku intoleransi dan terorisme ini, selain itu perlu juga BPIP melakukan penguatan ideologi pancasila sampai pada tingkat sekolah.

Menutup acara diskusi virtual ini, Aliansi Cipayung Plus DKI Jakarta menyampaikan Seruan Kebangsaan yang berisi:

1. Mengutuk keras teror bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar dan aksi teror penembakan yang terjadi Mabes Polri, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan ajaran agama manapun.

2. Mendorong dan Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk memberikan rasa aman, nyaman dan damai kepada seluruh umat beragama di Indonesia.

3. Mendorong serta Mendukung Pemerintah bersama Polri & TNI untuk menindak tegas para pelaku terorisme yang berupaya merusak tenun kebangsaan dan persatuan bangsa.

4. Mendorong Pemerintah untuk memperkuat kurikulum pemahaman Ideologi Pancasila terhadap generasi muda sebagai upaya membendung ideologi radikalisme, sekularisme dan komunisme.

5. Mengajak seluruh umat beragama di Indonesia untuk terus bergandengan tangan, memperkokoh semangat persaudaraan dan toleransi dalam bingkai Pancasila dan NKRI.

6. Mengajak Seluruh Masyarakat Indonesia untuk tidak terprovokasi dengan adanya pemberitaan hoax dan mengajak Masyarakat Indonesia untuk tetap bersatu, mendukung Pemerintah RI, Polri dan TNI.

Sumber: WartaKota
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved