Vaksinasi Covid19
Forum G20, Menkeu Sri Mulyani Sentil Soal Akses Dapatkan Vaksin Covid19 Harus Merata ke Semua Negara
Kami perlu menekankan bahwa vaksin adalah barang publik. Karena itu, G20 harus menggarisbawahi pentingnya upaya kolektif kita untuk memfasilitasi akse
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan - Menkeu Sri Mulyani menegaskan agar negara-negara G-20 memahami pentingnya akses terhadap vaksin Covid-19 yang adil dan terjangkau bagi seluruh negara.
Hal ini ia katakan saat berbicara pada forum "The 2nd G20 Finance & Central Bank Ministers’ Meeting", diselenggarakan secara virtual pada Rabu malam.
“Kami perlu menekankan bahwa vaksin adalah barang publik. Karena itu, G20 harus menggarisbawahi pentingnya upaya kolektif kita untuk memfasilitasi akses yang adil dan cepat terhadap vaksin Covid-19 yang aman, efektif, dan terjangkau untuk semua," ujarnya melalui laman kemenkeu.go.id, dikutip Kamis (8/4/2021).
Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan kekhawatirannya jika komitmen pada penyediaan vaksin tidak dipenuhi karena satu dan lain hal.
Baca juga: Kabar Baik, Pemerintah Targetkan Vaksin Merah Putih Bisa Dipakai Semester Pertama Tahun 2022
Baca juga: Pemkot Bogor Gelar Pembelajaran Tatap Muka Juli 2021, Vaksinasi Covid-19 untuk Guru Digencarkan
Hal ini menurutnya berisiko merusak kepercayaan global, sehingga dia menegaskan bahwa negara anggota G20 perlu menggarisbawahi bahwa pandemi ini hanya dapat dikatakan selesai jika semua negara berhasil mengatasinya.
Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa Indonesia melakukan beberapa kebijakan dan stimulus agar sektor yang sempat terpukul karena pandemi Covid-19 dapat kembali bangkit.
Namun, hingga kini menurutnya sisi permintaan masyarakat masih rendah, sehingga dia menambahkan, bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan fiskal yang signifikan bagi perekonomian tahun ini.
“Kami memahami bahwa memulihkan kepercayaan sektor swasta itu sangat penting. Pendekatan yang fleksibel untuk memfasilitasi pemulihan bisnis juga sangat penting, kami terus memberikan dukungan agar kepercayaan itu dapat terbangun,” pungkas Sri Mulyani.
Terbatasnya Stok Vaksin Covid19, Epidemiolog Ini Ingatkan Pemerintah Tidak Abaikan 3T
Epidemiolog Dicky Budimandari dari Griffith University Australia mengatakan, terbatasnya stok vaksin Covid-19 di Indonesia akibat embargo dari negara produsen vaksin seharusnya sudah diprediksi dalam manajemen risiko.
"Secara global bukan hanya embargo, tapi keterbatasan, kendala produksi dan sebagainya. Banyak sekali listnya dan salah satunya masalah seperti ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).
Oleh sebab itu, kata Dicky, pemerintah harus mengantisipasi tantang pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan tidak mengabaikan strategi fundamental dalam penanganan pandemi yaitu pemeriksaan Covid-19 (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T.
Baca juga: Varian E484K Bisa Turunkan Khasiat Vaksin Covid-19, Lebih Cepat Menular, Sudah Ditemukan di Jakarta
Baca juga: VAKSINASI Lansia di Jakarta Utara: 74.478 Telah Divaksin, 68.393 Orang Belum, 1.706 Orang Ditunda
Baca juga: COVAX Targetkan Distribusi Vaksin ke 100 Negara Beberapa Pekan ke Depan
Sebab, apapun kendala di luar pelaksanaan 3T ini akan berdampak kecil untuk Indonesia.
"Itu pertama yang harus dilakukan di masa kini dan ke depan, karena vaksinasi ini bukan solusi tunggal, banyak hal yang jadi tantangan di dalam vaksinasi ini," ujarnya.
Dicky juga mengatakan, target kekebalan kelompok (herd immunity) yang menjadi tujuan vaksinasi akan memakan waktu yang panjang.
Sebab, kata dia, virus corona terus bermutasi dan memiliki karakter yang mampu mempengaruhi vaksin. Apalagi, vaksin Covid-19 untuk anak-anak belum ditemukan.
"Dan perlu diketahui, vaksinasi ini mencapai threshold immunity 70 persen tidak berarti kita dekat dengan akhir pandemi, tidak seperti itu, Itu hanya terjadi puncak gelombangnya, itu bisa terjadi tapi pandemi ini belum selesai," ucapnya.
Lebih lanjut, Dicky menekankan, peran dan manfaat vaksinasi sudah tepat dalam menurunkan angka infeksi dan kematian akibat Covid-19.
Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan penanganan Covid-19 yang fundamental yaitu 3T.
"Selain melakukan negosiasi pada level global dan tentu saya mengingatkan 3 aspek yang harus diingat pemerintah yaitu bahwa vaksin Indonesia itu ada 3 kriteria yaitu halal, aman dan memadai," pungkasnya.
Fokus untuk lansia

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.
Langkah ini ditempuh menyikapi keterbatasan jumlah vaksin akibat adanya embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.
"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).
Akibat adanya embargo, kata Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ke depan akan berjalan lebih lambat.
Adapun kebijakan embargo ditempuh sejumlah negara lantaran terjadi lonjakan kasus virus corona di sejumlah wilayah.
Baca juga: VAKSINASI Lansia di Jakarta Utara: 74.478 Telah Divaksin, 68.393 Orang Belum, 1.706 Orang Ditunda
Baca juga: Stok Vaksin Terbatas, Kemenkes Prioritaskan Warga Lansia
"Kita harapkan, kita sedang negosiasi dengan produsen-produsen vaksin dan negara-negara produsen vaksin, mudah-mudahan di bulan Mei bisa kembali normal sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya yang terus meningkat," ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi mengatakan, jika stok vaksin untuk lansia mencukupi dan masih ada sisa, maka vaksin akan diperuntukkan bagi kalangan guru.
Vaksinasi guru dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli. Ia menargetkan, vaksinasi guru rampung pada Juni.
Berikut ini sebaran kasus Covid-19 di Indonesia per 5 April 2021, dikutip Wartakotalive dari laman covid19.go.id:
DKI JAKARTA
Jumlah Kasus: 386.989 (25.8%)
JAWA BARAT
Jumlah Kasus: 253.455 (8.9%)
JAWA TENGAH
Jumlah Kasus: 170.684 (8.4%)
JAWA TIMUR
Jumlah Kasus: 140.782 (12.7%)
KALIMANTAN TIMUR
Jumlah Kasus: 64.497 (3.5%)
SULAWESI SELATAN
Jumlah Kasus: 59.875 (4.4%)
BANTEN
Jumlah Kasus: 44.184 (2.3%)
BALI
Jumlah Kasus: 40.608 (2.8%)
RIAU
Jumlah Kasus: 35.572 (3.6%)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jumlah Kasus: 34.278 (0.9%)
SUMATERA BARAT
Jumlah Kasus: 32.206 (3.6%)
KALIMANTAN SELATAN
Jumlah Kasus: 29.024 (2.8%)
SUMATERA UTARA
Jumlah Kasus: 27.695 (3.2%)
PAPUA
Jumlah Kasus: 19.698 (2.2%)
SUMATERA SELATAN
Jumlah Kasus: 18.069 (1.9%)
KALIMANTAN TENGAH
Jumlah Kasus: 17.695 (1.1%)
SULAWESI UTARA
Jumlah Kasus: 15.387 (1.3%)
LAMPUNG
Jumlah Kasus: 14.234 (0.5%)
NUSA TENGGARA TIMUR
Jumlah Kasus: 12.642 (0.2%)
SULAWESI TENGAH
Jumlah Kasus: 11.351 (0.2%)
KALIMANTAN UTARA
Jumlah Kasus: 11.282 (0.2%)
SULAWESI TENGGARA
Jumlah Kasus: 10.283 (1.2%)
ACEH
Jumlah Kasus: 9.933 (1.8%)
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jumlah Kasus: 9.755 (0.1%)
NUSA TENGGARA BARAT
Jumlah Kasus: 9.698 (1.0%)
KEPULAUAN RIAU
Jumlah Kasus: 9.358 (1.0%)
PAPUA BARAT
Jumlah Kasus: 8.406 (1.0%)
MALUKU
Jumlah Kasus: 7.375 (0.9%)
JAMBI
Jumlah Kasus: 6.405 (0.3%)
KALIMANTAN BARAT
Jumlah Kasus: 6.091 (0.4%)
BENGKULU
Jumlah Kasus: 5.549 (0.3%)
SULAWESI BARAT
Jumlah Kasus: 5.373 (0.2%)
GORONTALO
Jumlah Kasus: 5.202 (0.7%)
MALUKU UTARA
Jumlah Kasus: 4.332 (0.5%). (*)
Tribunnews/Wartakotalive.com/Kompas.com
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Vaksin Covid-19 Terbatas akibat Embargo, Epidemiolog: Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi",