Forum G20, Menkeu Sri Mulyani Sentil Soal Akses Dapatkan Vaksin Covid19 Harus Merata ke Semua Negara

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Menteri Keuangan - Menkeu Sri Mulyani menegaskan agar negara-negara G-20 memahami pentingnya akses terhadap vaksin Covid-19 yang adil dan terjangkau bagi seluruh negara. 

Hal ini ia katakan saat berbicara pada forum "The 2nd G20 Finance & Central Bank Ministers’ Meeting", diselenggarakan secara virtual pada Rabu malam. 

“Kami perlu menekankan bahwa vaksin adalah barang publik. Karena itu, G20 harus menggarisbawahi pentingnya upaya kolektif kita untuk memfasilitasi akses yang adil dan cepat terhadap vaksin Covid-19 yang aman, efektif, dan terjangkau untuk semua," ujarnya melalui laman kemenkeu.go.id, dikutip Kamis (8/4/2021). 

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan kekhawatirannya jika komitmen pada penyediaan vaksin tidak dipenuhi karena satu dan lain hal. 

Baca juga: Kabar Baik, Pemerintah Targetkan Vaksin Merah Putih Bisa Dipakai Semester Pertama Tahun 2022

Baca juga: Pemkot Bogor Gelar Pembelajaran Tatap Muka Juli 2021, Vaksinasi Covid-19 untuk Guru Digencarkan

Hal ini menurutnya berisiko merusak kepercayaan global, sehingga dia menegaskan bahwa negara anggota G20 perlu menggarisbawahi bahwa pandemi ini hanya dapat dikatakan selesai jika semua negara berhasil mengatasinya. 

Pada kesempatan itu, Sri Mulyani juga menuturkan  bahwa Indonesia melakukan beberapa kebijakan dan stimulus agar sektor yang sempat terpukul karena pandemi Covid-19 dapat kembali bangkit. 

Namun, hingga kini menurutnya sisi permintaan masyarakat masih rendah, sehingga dia menambahkan, bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan fiskal yang signifikan bagi perekonomian tahun ini. 

“Kami memahami bahwa memulihkan kepercayaan sektor swasta itu sangat penting. Pendekatan yang fleksibel untuk memfasilitasi pemulihan bisnis juga sangat penting, kami terus memberikan dukungan agar kepercayaan itu dapat terbangun,” pungkas Sri Mulyani.

Terbatasnya Stok Vaksin Covid19, Epidemiolog Ini Ingatkan Pemerintah Tidak Abaikan 3T

Epidemiolog Dicky Budimandari dari Griffith University Australia  mengatakan, terbatasnya stok vaksin Covid-19 di Indonesia akibat embargo dari negara produsen vaksin seharusnya sudah diprediksi dalam manajemen risiko.

"Secara global bukan hanya embargo, tapi keterbatasan, kendala produksi dan sebagainya. Banyak sekali listnya dan salah satunya masalah seperti ini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Oleh sebab itu, kata Dicky, pemerintah harus mengantisipasi tantang pelaksanaan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan tidak mengabaikan strategi fundamental dalam penanganan pandemi yaitu pemeriksaan Covid-19 (testing), pelacakan (tracing), dan perawatan (treatment) atau 3T.

Baca juga: Varian E484K Bisa Turunkan Khasiat Vaksin Covid-19, Lebih Cepat Menular, Sudah Ditemukan di Jakarta

Baca juga: VAKSINASI Lansia di Jakarta Utara: 74.478 Telah Divaksin, 68.393 Orang Belum, 1.706 Orang Ditunda

Baca juga: COVAX Targetkan Distribusi Vaksin ke 100 Negara Beberapa Pekan ke Depan

Sebab, apapun kendala di luar pelaksanaan 3T ini akan berdampak kecil untuk Indonesia.

"Itu pertama yang harus dilakukan di masa kini dan ke depan, karena vaksinasi ini bukan solusi tunggal, banyak hal yang jadi tantangan di dalam vaksinasi ini," ujarnya.