Cegah Penyebaran Covid-19 di Pengungsian Korban Banjir Bandang NTT, Ini yang Dilakukan Doni Monardo

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sempat terjadi kenaikan jumlah kasus Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mengingat telah terjadi banjir bandang NTT, Kepala BNPB Doni Monardo akan memisahkan kelompok rentan dan kelompok pemuda.

Hal tersebut dilakukan demi mencegah penyebaran Covid-19 di NTT yang saat ini tengah dilanda bencana banjir bandang.

Tentunya, terang Doni Monardo, turut perlunya kewaspadaan dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk di lokasi pengungsian korban banjir bandang NTT.

Baca juga: Prakiraan Cuaca NTT Hingga Rabu 7 April 2021, BMKG: Hujan Deras Pagi, Siang, Malam Hingga Dini Hari

Baca juga: Dampak Banjir Bandang NTT, Masih Ada Daerah Terisolir, BNPB Kerahkan Helikopter Bantu Suplai Bantuan

Baca juga: Libatkan BPBD dan PMI Jateng, Ganjar Siap Beri Bantuan Korban Bencana Banjir Bandang NTT

"Kita mengingatkan ke seluruh daerah untuk memisahkan antara kelompok rentan dengan kelompok pemuda"

"Ini juga dilakukan saat di Sulawesi Barat," kata Doni Monardo dalam konferensi pers secara virtual, pada Senin (5/4/2021).

Menurut Doni, konsep pemisahan kelompok rentan dengan kelompok pemuda ini akan tetap dijalankan seperti halnya yang telah dilakukan di kasus kebencanaan di Sulawesi beberapa waktu lalu.

"Konsep ini akan tetap kita jalankan untuk pengungsi di wilayah NTT," katanya.

Selain itu, BNPB juga akan berusaha untuk mengurangi jumlah masyarakat yang berada di pengungsian dengan cara memberikan bantuan dana sekitar Rp. 500 ribu perkeluarga.

"Sehingga mereka bisa menyewa rumah keluarga dari korban sendiri. Ini semata mata untuk mengurangi jumlah warga di pengungsian," ujarnya.

Tak hanya itu, BNPB bersama Kementerian Kesehatan juga menyiapkan screning antigen yang nantinya akan digunakan bagi masyarakat yang tiba di pengungsian.

Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dari luar.

"Kita juga mengingatkan masyarakat melalui koordinator posko bagaimana gejala Covid-19 sehingga kalau ada yang memiliki gejala itu bisa di pisahkan dan diperiksa lebih lanjut," katanya.

Tentunya terkait hal ini, BNPB tidak dapat bekerja sendirian melainkan perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak.

Ia pun berharap kerjasama yang telah dilakukan bisa memberikan pengalaman yang lebih baik.

Wilayah Terisolir

Masih ada daerah terisolir dampak banjir bandang NTT (Nusa Tenggara Timur).

Maka itu, akan dikerahkan helikopter oleh BNPB guna menyuplai bantuan ke warga terdampak banjir bandang.

Pengerahan helikopter ke daerah terisolir terdampak banjir bandang ini dibenarkan Kepala BPNB Doni Monardo.

Menurut Doni Monardo, helikopter yang dikerahkan akan bawa bantuan makanan, minuman hingga kebutuhan lainnya untuk pengungsi di wilayah terisolir.

"Sudah ada 3 unit yang akan digerakkan ke wilayah NTT. Kalau toh nanti masih kurang atau perlu bantuan lagi"

"maka BNPB tentu akan menyiapkan, termasuk dari Mabes TNI dan Polri," kata Doni Monardo dalam konferensi pers secara virtual, Senin (5/4/2021).

Dikatakan Monardo, jika pihaknya hingga saat ini sudah melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten NTT untuk menyiapkan posko taktis.

Dimana seluruh organisasi di daerah untuk satu komando.

"Kami juga minta Bupati untuk menugaskan atau menunjuk satu pejabat daerah apakah Sekda, Dandim, atau Kapolres sebagai komandan dari pokso itu," katanya.

Semua pengaduan nantinya juga dalam satu pintu, tidak boleh masing-masing daerah membuat posko sendiri.

Doni mencontohkan seperti halnya di Flores Timur dimana poskonya berada di Larantuka.

"Sehingga semua bantuan itu harus melalui satu pintu. Nanti posko utamalah yang akan menyalurkan bantuan itu ke daerah yang mengalami terdampak termasuk dukungan prioritas yang di saluran," ujarnya.

Sementara, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon atau Anton Hadjon, sebut masih ada wilayah yang terisolasi akibat banjir bandang di NTT, diantaranya di Kabupaten Malaka sebanyak 6 desa.

"Disana jembatannya terputus. Itu di Kabupaten Malaka. Kemudian di Kabupaten Flores Timur Adonara ada beberapa desa sekitar 6 desa yang terisolir akibat longsoran jalan," kata Anton.

Pemerintah Tidak Tetapkan Banjir Bandang NTT Sebagai Bencana Nasional

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo menjelaskan, status bencana darurat nasional terhadap peristiwa banjir bandang di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), belum diperlukan.

Itu dikarenakan belum terjadinya kemandekan pada sistem pemerintahan di tingkat provinsi maupun daerah terdampak banjir bandang.

Doni mengatakan, status bencana darurat nasional hanya bisa diterapkan bila sistem pemerintahan mengalami kemandekan akibat bencana.

"Status bencana darurat nasional itu manakala kegiatan pemerintahan runtuh," tutur Doni saat konferensi pers virtual, Senin (5/4/2021).

Menurut Doni, kondisi pemerintahan di provinsi dan kabupaten/kota di wilayah terdampak banjir bandang di Flores Timur masih dapat berjalan.

Dengan begitu, tidak perlu adanya penetapan status bencana darurat nasional.

"Kami berpikir tidak perlu ada usulan untuk menentukan status bencana darurat nasional. Cukup daerah saja yang menetukan status bencana," kata Doni.

Berdasarkan catatan BNPB, korban meninggal akibat banjir bandang dan bencana lainnya di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu, 4 April 2021, mencapai 68 orang.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati mengatakan 68 korban jiwa tersebar di empat kabupaten di NTT.

"Korban jiwa saat ini terdata 68 orang meninggal dunia dan angka ini masih sangat dinamis karena masih berlangsung pendataan di lapangan," ucap Raditya, Senin (5/4/2021).

Sebaran korban jiwa dari bencana banjir bandang dan bencana lainnya yaitu;

- Kabupaten Flores Timur 44 orang meninggal dunia

- Kabupaten Lembata 11 orang meninggal dunia

- Kabupaten Ende 2 orang meninggal dunia, dan

- Kabupaten Alor 11 orang meninggal dunia.

Akibat bencana alam ini, total 15 orang mengalami luka-luka, 70 orang hilang, dan 938 kepala keluarga atau 2.655 jiwa terdampak.

Raditya juga menyampaikan, kerugian materil dari bencana banjir bandang dan bencana lainnya di NTT yaitu:

- 25 unit rumah rusak berat

- 114 unit rumah rusak sedang

- 17 unit rumah hanyut

- 60 unit rumah terendam

- 743 unit rumah terdampak

- 40 titik akses jalan tertutup pohon tumbang

- 5 jembatan putus

- 1 unit fasum terdampak, dan

- 1 unit kapal tenggelam

Kemensos Salurkan Bantuan Logistik Rp 1,2 Miliar

Kementerian Sosial memastikan kebutuhan mendasar masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tercukupi.

Untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan meringkan beban para penyintas, Kemensos telah menyalurkan bantuan sebesar Rp2.619.056.695.

Menteri Sosial Tri Rismaharini direncanakan akan  hadir untuk memastikan penyintas bencana di dua wilayah ini mendapatkan kebutuhan dasarnya.

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Syafii Nasution menyatakan, Kemensos turut aktif menangani bencana banjir bandang dan longsor di Flores Timur dan Lembata Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Bersama unsur-unsur terkait Kemensos melalui Taruna Siaga Bencana (Tagana) ambil peran dalam penanganan bencana,” katanya di Lembata, Senin (5/4/2021).

Dalam penanganan bencana, Tagana bersinergi dengan unsur-unsur terkait.

“Termasuk tentu saja melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial di wilayah terdampak bencana tentang aktivitas penanganan dan mengamati situasi terkini,” Syafii menambahkan.

Di kawasan bencana, kata Syafii, Tagana bertugas lakukan pendataan korban, evakuasi korban ke tempat aman khususnya ke kelompok rentan yang terdiri atas lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan kelompok khusus lainnya.

Tagana juga membantu melakukan pendistribusian logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana banjir.

“Logistik bersumber dari Gudang Dinas Sosial Provinsi NTT dan Gudang Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur serta belanja langsung,” katanya.

Tidak kalah penting, Tagana juga melakukan pendataan ahli waris korban meninggal dunia dan luka-luka untuk pemberian santunan.

Kemensos akan menyalurkan santunan ahli waris kepada 76 jiwa sebsar Rp.1.140.000.000, dan santunan korban luka berat 27 jiwa dengan nilai Rp.135.000.000.

Mengutip data BPNB banjir dan longsor di NTT menelan korban meninggal 76 jiwa, luka berat 63 jiwa, luka ringan 27 jiwa, sebanyak 829 KK/256 jiwa terdampak, 93 unit rumah rusak dan 8 unit bangunan rusak.

(Wartakotalive.com/JOS/Tribunnews.com/*)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ini Alasan Pemerintah Tidak Tetapkan Banjir Bandang NTT Sebagai Bencana Nasional