Partai Politik
Pemerintah Tolak Sahkan Hasil KLB Partai Demokrat, Relawan Jokowi: AHY Harusnya Malu dan Minta Maaf
Menurut Noel, pola-pola lama dalam mencari popularitas sudah tidak relevan lagi dilakukan sekarang.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Jokowi Mania, relawan pendukung Presiden Joko Widodo, menilai kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) seharusnya malu dengan keputusan pemerintah yang menolak permohonan hasil KLB Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara.
Karena, kata Ketua Joman Immanuel Ebenezer alias Noel, kubu AHY menyeret nama Jokowi pada awal konflik Partai Demokrat tersebut.
"Malu dan harusnya minta maaf, sudah teriak teriak ke sana ke mari."
Baca juga: Terduga Teroris yang Ditembak Mati di Mabes Polri Seorang Perempuan
"Tuduh dan main fitnah, akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan," kata Noel kepada Tribunnews, Kamis (1/4/2021).
Sebagai anak muda yang memimpin partai, AHY, kata Noel, harus bersikap gentleman.
AHY harus berani tampil di depan publik meminta maaf atas pernyataan anak buahnya yang menuding pemerintah terlibat dalam konflik partai berlambang mercy itu.
Baca juga: BREAKING NEWS: Satu Terduga Teroris Ditembak Mati Saat Terobos Masuk Mabes Polri
"AHY juga pimpinan partai, harus berani bertanggung jawab atas penyataan-pernyataan dari anak buahnya," tutur Noel.
Menurut Noel, pola-pola lama dalam mencari popularitas sudah tidak relevan lagi dilakukan sekarang. Termasuk, pola bermain menjadi korban atas kebijakan pemerintah.
Dengan keputusan Menkumham Yasonna Laoly menolak pengesahan hasil KLB, katanya, membuktikan pemerintah netral.
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 30 Maret 2021: Pasien Baru Tambah 5.937, Sembuh 5.635 Orang, 104 Wafat
"Pemerintah mengambil keputusan berdasar data data legalitas saja."
"Tidak ada niat untuk membelah Partai Demokrat."
"Ini kan konflik internal yang didesain untuk menyeret nama Jokowi," papar Noel.
Baca juga: Pemerintah Tolak Sahkan Hasil KLB Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Bakal Lawan di PTUN
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengumumkan status Partai Demokrat Kubu Moeldoko, Rabu (31/3/2021).
Dalam konferensi pers tersebut, kata Yasonna, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang yang diajukan oleh Partai Demokrat kubu Jenderal TNI (Purn) di Deli Serdang, ditolak.
Baca juga: Dua Terduga Teroris Sempat Hadiri Sidang Rizieq Shihab, Kuasa Hukum: Kalau di Luar Namanya Lewat
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik sebagaimana yang dipersyaratkan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi."
"Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat dari Ketua DPD, DPC."
"Dengan demikian pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak," kata Yasonna.
Baca juga: UPDATE Covid-19 di Indonesia 30 Maret 2021: 4.682 Pasien Baru, 5.877 Sembuh, 173 Meninggal
Yasonna juga mengatakan pihaknya telah memberikan waktu tujuh hari kepada kubu Moeldoko untuk melengkapi persyaratan tersebut.
"Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peratudan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 34 tahun 2017, telah memberi batas waktu cukup atau tujuh hari untuk memenuhi persyaratan tersebut," jelas Yasonna.
Dalam konferensi pers tersebut, Yasonna didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Kisruh Selesai
Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, kisruh di tubuh Partai Demokrat telah selesai dari sisi hukum administrasi negara.
Hal itu seiring ditolaknya permohonan pengesahan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat, oleh Kementerian Hukum dan HAM,
"Dengan demikian maka persoalan kekisruhan di Partai Demokrat, di bidang hukum administrasi negara itu sudah selesai," kata Mahfud MD, saat konferensi pers virtual di Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: DAFTAR Terbaru Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Sisa 5, Bali Terbanyak
Urusan lain seperti polemik AD/ART dan lain-lain, kata Mahfud MD, bukan ranah pemerintah lagi.
Hal yang sama ditegaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Ia mengatakan, masalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang dituding kubu KLB tidak sesuai Undang-undang Parpol, menjadi ranah pengadilan, bukan pemerintah.
Baca juga: BREAKING NEWS: Black Box Rekaman Suara Pilot Sriwijaya Air SJ 182 Akhirnya Ditemukan
"Ada argumen-argumen tentang AD/ART tersebut yang disampaikan oleh pihak KLB Deli Serdang, kami tidak berwenang untuk menilainya."
"Biar lah itu menjadi ranah pengadilan jika pihak KLB Demokrat, KLB Deliserdang merasa AD/ART tidak sesuai dengan UU Parpol."
"Silakan lah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ucap Yasonna.
Baca juga: JADWAL Lengkap dan Link Live Streaming Misa Kamis Putih 1 April 2021 di Jakarta dan Sekitarnya
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, pemerintah akan menyelesaikan persoalan kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan hukum.
Hukum yang dimaksud Mahfud MD adalah peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Mahfud MD menuturkan, pemerintah akan menyelesaikannya setelah menerima laporan resmi dari penyelenggra, kegiatan di Deli Serdang tersebut adalah KLB Partai Demokrat.
Baca juga: Bareskrim Belum Temukan Unsur Pidana dari 92 Rekening FPI yang Diblokir PPATK
Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan video Tim Humas Kemenko Polhukam, Minggu (7/3/2021).
"Saya ingin mengatakan dasar penyelesaiannya adalah peraturan perundang-undangan."
"Pertama berdasarkan UU Partai Politik, yang kedua berdasar AD/ART yang diserahkan terakhir, atau yang berlaku pada saat sekarang ini."
Baca juga: Polri Belum Bisa Konfirmasi Ali Kalora Tertembak Saat Kontak Senjata dengan Satgas Madago Raya
"Bagi pemerintah AD/ART yang terakhir itu adalah AD/ART yang diserahkan tahun 2020," kata Mahfud MD.
Mahfud MD menjelaskan, AD/ART yang dimaksud adalah AD/ART yang diserahkan tahun 2020 bernomor MHH 9 Tahun 2020 bertanggal 18 Mei 2020.
AD/ART itu juga, kata dia, menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Baca juga: PIDATO Lengkap Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat: Tak Ada yang Tertinggal, Kita Ajak Semuanya
"Nanti akan timbul persoalan apakah AD/ART yang menjadi dasar apa yang disebut KLB di Deli Serdang itu sah atau tidak, nanti kita nilai."
"Kita akan nilai secara terbuka dari logika-logika hukum, karena logika hukum itu juga logika masyarakat, jadi kita tidak boleh main-main," tutur Mahfud MD.
Mahfud MD menambahkan, jika nantinya ada pihak yang ingin mengubah AD/ART tersebut, maka pemerintah akan menanyakan mekanisme, para pihak, hingga forum apa yang menghendaki perubahan.
Baca juga: Sahabat Zaim Saidi: Transaksi di Pasar Muamalah Depok Tak Ada Bedanya dengan Pakai e-money
"Lalu kalau ada yang menginginkan perubahan, kita tanya bagaimana mengubahnya, siapa yang mengubah, forumnya apa, yang hadir di dalam forum itu sah atau tidak, nanti semuanya akan nilai," beber Mahfud MD. (Taufik Ismail)
