Cerita Anies tentang Jokowi yang Pusing Ngurusin Pintu Stasiun saat Jadi Gubernur DKI

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bercerita tentang pengalaman Presiden RI Joko Widodo ketika menjadi Gubernur DKI tahun 2012-2014 lalu.

Kata Anies, dulu Jokowi pernah pusing saat menata transportasi darat yang menjadi kewenangan DKI, dengan transportasi berbasis rel yang menjadi tugas PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) di Ibu Kota.

Hal itu dikatakan Anies saat penandatanganan kesepakatan bersama PT Transjakarta dengan UNUSIA tentang Sosialisasi Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi pada Kamis (1/4/2021).

Baca juga: Polisi Geruduk Markas Pemuda Pancasila Cibodas setelah Dilaporkan Jadi Tempat Nyabu dan Jualan Miras

Baca juga: Aa Gym Cabut Gugatan Cerai padahal Sudah Jatuhkan Talak Tiga, Pihak Teh Ninih Bingung

Awalnya, Anies membeberkan kisahnya saat meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk menata sistem transportasi darat dan berbasis rel di Ibu Kota.

Anies berkata, penataan transportasi di Jakarta bakal sulit dilakukan bila dia tidak memiliki kewenangan.

Presiden lalu menyetujui rencana Anies untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) yaitu PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Baca juga: Anies Baswedan Minta SMK Lebih Proaktif Menjangkau Industri demi Lulusan Berdaya Saing Tinggi

Baca juga: Terlibat Bentrok Berdarah dengan Pendekar PSHT, 3 Anggota Kelompok Kupang Dilarikan ke Rumah Sakit

Sebanyak 51 persen saham di perusahaan ini dikuasai PT Mass Rapid Transit Jakarta (Perseroda), sedangkan 49 persen dimiliki PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Dengan keterlibatan Pemprov DKI melalui PT MRT Jakarta di perusahaan ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan menata stasiun-stasiun di Jabodetabek.

“Kami matur (izin) ke Pak Presiden, minta supaya stasiun di Jakarta dikelola DKI. Untungnya Presiden mantan Gubernur DKI, jadi ketika beliau dengar (permohonan penataan) langsung dia katakan iya saya juga dulu pusing ngurusin pintu stasiun,” ujar Anies berkelakar.

Baca juga: Dua YouTuber Terancam Enam Tahun Penjara, Sebarkan Hoaks Koban Kilang Balongan, Ini Deretan Faktanya

Anies menjelaskan, maksud dari pintu stasiun tersebut adalah kesemrawutan penumpang di stasiun yang menjadi tupoksi PT KAI.

Sedangkan di bagian luarnya, juga terjadi kemacetan lalu lintas yang menjadi kewenangan DKI Jakarta.

“Alhamdulillah kemudian pengelolaan stasiun di Jakarta diserahkan kepada DKI sekarang. Jadi ini kemurahan (kebaikan hati) KAI karena KAI menjadi sahabat kami,” kata Anies yang disambut tepuk tangan para tamu undangan. 

Integrasi transportasi di Jakarta tingkatkan daya saing

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi mengungkapkan, pengintegrasian sistem transportasi beserta pembayarannya merupakan hal yang mutlak diterapkan di kota besar di dunia, termasuk Indonesia.

Tujuannya untuk mendorong penduduk memakai angkutan umum karena pemerintah telah memberikan kemudahan transportasi sekaligus metode pembayarannya.

“Kota besar di dunia manapun menggunakan cara ini (pengintegrasian). Jadi ini adalah bagian daripada kita meningkatkan daya saing Indonesia, termasuk Jakarta untuk sama dengan negara lain,” kata Menhub di kantornya beberapa waktu lalu.

Hal itu dikatakan Menhub saat menyaksikan penandatanganan perjanjian pemegang saham sistem integrasi pembayaran antar moda transportasi di Jakarta..

Salah satu bukti nyata pengintegrasian manajemen transportasi ini adalah penataan empat stasiun yang telah dilakukan pada 17 Juni 2020 lalu.

Di antaranya stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Sudirman. Selanjutnya, PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ), perusahaan patungan DKI dengan Kemenhub ini, akan melakukan penataan di lima stasiun lainnya.

Rinciannya Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, Stasiun Gondangdia, Stasiun Palmerah dan Stasiun Jakarta Kota.

Baca juga: Polisi Geruduk Markas Pemuda Pancasila Cibodas setelah Dilaporkan Jadi Tempat Nyabu dan Jualan Miras

“Merubah stasiun-stasiun menjadi suatu kegiatan antar moda, di situ ada kereta api, bus Transjakarta, ojol, kopaja, restoran dan sebagainya,” ungkapnya.

“Di situlah kami anggap sebagai TOD (transit oriented development), ini menunjukkan bahwa tingkat kemudahan masyarakat dari titik satu ke titik lainnya,” lanjutnya.

Kata dia, pembayaran terintegrasi tentu sangat memudahkan penumpang. Dia membayangkan akan menyulitkan penumpang, bila antar moda memiliki kebijakan pembayarannya sendiri-sendiri.

“Bisa dibayangkan kalau kita mau pergi kemana-mana kartunya (pembayaran non-tunai) ada lima jenis. Kalau ini cukup satu, atau dengan device (alat) kita bisa melakukan kegiatan atau naik angkutan umum,” imbuhnya.

Baca juga: Aa Gym Cabut Gugatan Cerai padahal Sudah Jatuhkan Talak Tiga, Pihak Teh Ninih Bingung

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membentuk badan baru untuk mengintegrasikan sistem ticketing atau pembayaran transportasi umum di Ibu Kota. Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari pengintegrasian sistem transportasi umum dari perusahaan patungan kedua lembaga tersebut, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

“Pengintegrasian ini nanti akan melahirkan sebuah institusi, PT JakLingko Indonesia yang akan mengintegrasikan tarif dan tiket,” kata Anies di Kemenhub.

Dalam kesempatan itu hadir Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Mereka menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama pengintegrasian sistem pembayaran yang diteken oleh Direktur Utama PT Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta William Sabandar, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto, Direktur PT MITJ Tuhiyat.