Breaking News:

Dugaan Korupsi Pengadaan QCC

Dihitung Ahli ITB, RJ Lino Diduga Rugikan Negara 22,8 Ribu Dolar AS dari Biaya Pemeliharaan QCC

KPK sempat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara dalam pengadaan tiga QCC di PT Pelindo.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/ILHAM RIAN PRATAMA
KPK akhirnya menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino, Jumat (26/3/2021), setelah menyandang status tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (Qcc) di Pelindo II Tahun 2010, sejak Desember 2015. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku pihaknya sempat kesulitan menghitung kerugian negara.

Hal itu terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di Pelindo II (Persero) Tahun 2010.

KPK baru saja menahan mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost (RJ) Lino pada Jumat (26/3/2021) kemarin, setelah menyandang status tersangka sejak Desember 2015.

Baca juga: Ini Alasan Polri Baru Umumkan Kematian Polisi yang Jadi Terlapor Kasus Unlawful Killing Anggota FPI

Alex mengatakan, KPK sempat meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghitung kerugian negara dalam pengadaan tiga QCC di PT Pelindo.

Namun, BPK tak bisa melakukan penghitungan, karena tidak adanya dokumen pembanding dari perusahaan penjual crane, yaitu HuaDong Heavy Machinery Co Ltd (HDHM) dari Cina.

“BPK tidak bisa melakukan penghitungan, karena ketiadaan dokumen atau data pembanding,” ujar Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Megawati Siap Diganti Sebagai Ketua Umum, PDIP Tak Risaukan Suksesi Kepemimpinan

Karena itu, Alex mengatakan pihaknya meminta ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk melakukan penghitungan.

Menurut ahli ITB, harga pokok produksi tiga crane tersebut hanya 2,9 juta dolar AS untuk QCC Palembang, 3,3 juta dolar AS untuk QCC Panjang, dan 3,3 juta dolar AS untuk Pontianak.

Sedangkan harga kontrak seluruhnya yang dilakukan Pelindo II adalah 15,5 juta dolar AS atau rata-rata 5 juta dolar AS.

Baca juga: 22 Tahun Jabat Ketua Umum, Megawati Mengaku Siap Diganti Asal PDIP Tetap Jadi Partai Andalan

Alex mengatakan, kerugian negara yang dihitung BPK justru dari biaya pemeliharaan crane tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved