VIDEO Partai Demokrat Kubu Moeldoko Konpres di Tempat Paling Bersejarah Wisma Atlet Hambalang
Darmizal, salah satu inisiator KLB Deli Serdang, menjelaskan alasan Hambalang dipilih sebagai lokasi konferensi pers.
lihat foto
"SBY dan AHY melalui corong-corong juru bicaranya telah membangun narasi yang menyesatkan."
Baca juga: Salmi Dengar Teriakan Minta Tolong Saat Kebakaran Maut di Matraman, Jarak Rumahnya Cuma 10 Meter
"Antara lain, menuduh pemerintahan Presiden Jokowi atau istana terlibat."
"Menuduh Bapak Moeldoko membeli Partai Demokrat, sehingga SBY menyampaikan dalam keterangannya bahwa Partai Demokrat Not For Sale."
"Menuduh kudeta terhadap partai yang dilakukan orang luar."
Baca juga: Banjir Diskon 99%, Bonus Dadakan Hingga Rp 25 M, dan Gratis Ongkir 5 Hari di Hut ke-9 Lazada
"Dan tuduhan lainnya yang sama sekali tidak berdasar," ujar Rahmad, di Hambalang Sport Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/3/2021).
Menurutnya, SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzalimi.
Dan, mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa demokrat dan demokrasi harus diselamatkan.
Baca juga: Sensitivitas RT Lamp Saliva, Alat Tes Covid-19 Menggunakan Air Liur, Tembus 94 Persen
Rahmad menyoroti pula tindakan brutal yang dilakukan Demokrat kubu AHY terhadap kader Partai Demokrat di kabupaten/kota dan provinsi di seluruh Indonesia.
Tindakan brutal yang ia maksud adalah dengan memaksa kader menandatangani surat surat pernyataan yang disertai dengan ancaman dan atau pemecatan.
"Pernyataan dan cara cara yang tidak bertanggungjawab tersebut sungguh telah menimbulkan kegaduhan dan keresahan di tengah-tengah masyarakat."
Baca juga: Hari Ini Indonesia Kedatangan 16 Juta Vaksin Covid-19 Sinovac Lagi, Total Sudah 53,5 Juta Dosis
"Di saat kita dan pemerintahan Bapak Presiden Jokowi sedang bersungguh-sungguh dalam mengatasi pandemi Covid-19."
"Dan sedang berusaha membangun kembali sendi-sendi perekonomian nasional," jelas Rahmad.
Lantas, Rahmad mewakili Demokrat kubu KLB meminta maaf karena kegaduhan partainya membuat masyarakat Indonesia resah.
Baca juga: Polisi Tak Temukan Unsur Pidana, DPR Minta PPATK Buka 92 Rekening FPI yang Diblokir
"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia."
"Dan kepada Pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," ucap Rahmad.
