DPMPTSP DKI Jakarta Raih Penghargaan Tertinggi dari Kemenpan RB Berkat Layanan yang Optimal

Oleh karenanya pihaknya, kata Benni mengembangkan inovasi layanan AJIB untuk melakukan pendampingan pengurusan perizinan/nonperizinan mulai dari permohonan sampai dengan izin diterbitkan atau end to end process, secara langsung di rumah dan kantor pemohon.

"Dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19 secara disiplin dan ketat. Pengembangan Inovasi Layanan AJIB hadir sebagai bentuk respon Pemprov DKI Jakarta menghadirkan solusi atas permasalahan yang ada dan sangat dibutuhkan oleh Warga Jakarta saat Pandemi Covid-19  ini” kata Benni.

Sepanjang tahun 2020 lalu, kata Benni, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mencatat telah melayani lebih dari 4,6 juta pemohon dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara disiplin dan ketat.

"Melalui optimalisasi pelayanan daring dan inovasi layanan AJIB," ujarnya.

Adapun kinerja Penanaman Modal sepanjang tahun 2020 lalu, kata Benni, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia mencatat realisasi investasi di Jakarta sebesar Rp 95 Triliun, yang terdiri dari Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 43 Triliun dengan 17.667 proyek dan Realisasi Penanaman Modal Asing  (PMA) sebesar 3,6 miliar dolar AS atau Rp 52 Triliun dengan 16.787 proyek.

Sementara itu, Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang berhasil meraih penghargaan tertinggi di bidang penyelenggaraan pelayanan publik. 

Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Yang penting tolong dipertahankan prestasi ini. Mudah-mudahan akan ada hikmah dari semua kepala daerah, semua instansi di kementerian/lembaga untuk bisa cepat mengambil keputusan mengutamakan melayani masyarakat dan mempercepat perizinan,” kata Tjahjo.

Ia mengungkapkan bahwa pelayanan publik menjadi titik utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Hal ini, katanya berkaitan pula dengan manajemen perubahan, penataan organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, serta penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan.

“Layanan publik yang prima ini menjadi titik utama untuk bisa menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat proses investasi. Semangat perbaikan yang kontinu perlu dijaga, karena kedepan tantangan akan semakin berat dan semakin komprehensif. Percepatan perbaikan pelayanan publik menjadi salah satu kunci untuk dapat bangkit dari kondisi saat ini,” katanya.