Menkumham Sebut Pemerintah Masih Lakukan Public Hearing Terkait Revisi UU ITE

Wartakotalive.com, Jakarta - Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum masuk dalam daftar Prolegnas 2021.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjelaskan hingga kini pemerintah masih melakukan public hearing terkait UU tersebut dengan masyarakat.

"Soal UU ITE, Pak Ketua, ini lagi dibahas dan dilakukan public hearing," ujar Yasonna, saat rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR RI di Gedung MPR/DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Yasonna mengatakan belum masuknya RUU ITE ke dalam daftar Prolegnas 2021 memiliki keterkaitan dengan RUU KUHP yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR.

Meski demikian, politikus PDI Perjuangan itu tak menutup kemungkinan daftar Prolegnas tersebut dapat dievaluasi per semester. Sehingga bisa saja RUU ITE akan masuk ke dalamnya.

"Ini ada kaitannya juga dengan RUU KUHPidana yang sudah kita bahas secara mendalam. Maka, dalam rangkaian ini, saya kira karena kita sudah punya semacam preseden dan kebijakan kita bahwa nanti Prolegnas bisa kita evaluasi kembali per semester, sehingga nanti kita lihat nanti perkembangan-perkembangan berikutnya," jelas Yasonna.

Dorong segera direvisi

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan, pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Azis menilai, UU ITE ini sebagai penyebab gaduhnya media sosial selama ini.

"Gaduhnya media sosial dikarenakan UU ITE banyak digunakan oleh masyarakat untuk saling lapor ke Kepolisian dan mengakibatkan banyak orang yang sebenarnya merupakan korban dan tidak bersalah justru dilaporkan," kata Azis melalui keterangannya, Selasa (23/2/2021).

Oleh karena itu, Azis menilai perlunya pemerintah untuk segera merevisi UU ITE.

Azis juga mendorong agar UU ITE perlu dimasukan ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2021 prioritas.

Lebih lanjut, Azis menjelaskan polemik terhadap UU nomor 11/2008 (UU No 19/2016) tentang ITE terlihat diantaranya pada Pasal 27 ayat dan 1 ayat 3, Pasal 28 ayat 2.

Kedua pasal itu, kata Azis, terpengaruh dengan kondisi masyarakat yang belum baik dalam literasi digital sehingga menimbulkan tafsir hukum karet.

"Polemik hukum adanya kebebasan berpendapat dan belum baiknya literasi digital di masyarakat telah mengindikasikan munculnya kasus-kasus terkait dengan tafsir hukum karet, penerapan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum tepat di lapangan dan berdampak sosial, oleh karenya Pemerintah perlu untuk segera melakukan revisi terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Menkumham Sebut Pemerintah Masih Lakukan Public Hearing Terkait Revisi UU ITE