Dinsos Kabupaten Tangerang Libatkan Pemerintahan Desa Verifikasi dan Validasi Data Warga Miskin

Penyaluran bantuan sosial bagi warga tidak mampu (warga miskin--red) di wilayah Kabupaten Tangerang dianggap belum merata dan tidak tepat sasaran.

Penulis: Andika Panduwinata | Editor: Dedy
Wartakotalive.com
Dinas Sosial Kabupaten Tangerang memaparkan rencana untuk melakukan verifikasi dan validasi (verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Paparan tersebut dilakukan oleh Kepala Dinsos Ujat Sudrajat saat rapat evaluasi dengan DPRD Kabupaten Tangerang. 

WARTAKOTALIVE.COM, TIGARAKSA --- Penyaluran bantuan sosial bagi warga tidak mampu (warga miskin--red) di wilayah Kabupaten Tangerang dianggap belum merata dan tidak tepat sasaran.

Terkait hal ini, pihak Dinas Sosial Kabupaten Tangerang berencana melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"DTKS merupakan kunci untuk penyaluran bantuan, mulai dari subsidi listrik, PBI hingga PKH/BPNT (Program Keluarga Harapan/Bantuan Pangan Non Tunai)," ujar Kepala Dinsos Ujat Sudrajat saat rapat evaluasi dengan DPRD Kabupaten Tangerang, Selasa (9/3/2021).

Pemaparan usulan yang disampaikan Kepala Dinsos ini menindaklanjuti tanggapan dari salah satu anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang yakni Deden Umardani.

Terkait hal tersebut, Ujat mengungkapkan, verval DTKS akan digelar bekerja sama dengan pemerintahan desa termasuk soal anggaran.

Adapun anggaran yang dimaksud yakni memanfaatkan dana desa untuk operasional verifikasi dan validasi DTKS.

Nantinya, desa juga akan dilibatkan memverifikasi dan memvalidasi dengan cara mendatangi langsung masyarakat yang sudah ada dalam pre-list DTKS saat ini.

Verifikasi dan validasi tersebut akan menindak lanjuti pre-list DTKS, apakah penerima sudah tepat sasaran atau tidak.

Selain itu tidak tertutup kemungkinan juga ada penambahan data masyarakat miskin yang masuk ke dalam DTKS hasil dari verval tersebut.

"Kenapa kami mengajak desa, karena desa adalah ujung tombak dari DTKS. Sebab, desa yang nantinya akan menentukan data masyarakat miskin melalui musyawarah desa (musdes)," kata Ujat.

Adapun hasil musdes tersebut akan diusulkan ke Kemensos RI untuk masuk ke dalam DTKS.

"Perlu ditekankan, Kemensos RI tidak akan menerima jika usulan data baru tidak menyertakan musdes," ungkapnya.

Sementara itu, Deden mengungkapkan, DPRD Kabupaten Tangerang siap mendukung rencana verval DTKS di Kabupaten Tangerang.

Hal itu dinilai bisa membenahi permasalahan data masyarakat miskin yang selama ini masih terjadi.

Baca juga: Dihadapan Anggota Komisi I DPRD Lurah Pekayon Jaya Akui Colek Bokong Si Pelayan di Ruang Binmaspol

Baca juga: Selain Pemandangan Landskap yang Indah, Ini Keunggulan Lain Desa Wisata Batu Layang Cisarua Bogor

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved