Said Aqil Siradj Jadi Komisaris Utama PT KAI, Mantan Ketua Umum AMNU: Erick Thohir Keterlaluan!

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pengangkatan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT KAI dinilai tidak tepat.

Hal ini diungkapkan oleh mantan Ketua Umum Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (AMNU) HM Jusuf Rizal.

Saat ini, Jusuf mengatakan kondisi keuangan PT KAI sangat tertekan, sehingga membutuhkan orang yang memiliki pengetahuan yang mumpuni dalam bisnis transportasi kereta api.

Baca juga: Bareskrim Belum Temukan Unsur Pidana dari 92 Rekening FPI yang Diblokir PPATK

Sementara, KH Said Aqil Siradj ia pandang tidak memiliki rekam jejak maupun pengetahuan cukup mengenai bisnis transportasi perkeretaapian.

"Jadi bagaimana mungkin, seorang Ketua PBNU disuruh mengawasi perusahaan perkeretaapian?" ujarnya kepada wartawan, Senin (8/3/2021).

Menurutnya, penunjukan KH Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama PT KAI bisa mencederai muruah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama (NU).

Baca juga: Polri Belum Bisa Konfirmasi Ali Kalora Tertembak Saat Kontak Senjata dengan Satgas Madago Raya

"Erick Thohir ini keterlaluan."

"Secara politis, dia mau mengatur-atur Ketua PBNU."

"Ini ibarat ikan paus yang dimasukkan ke dalam akuarium," tegasnya.

Baca juga: PIDATO Lengkap Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat: Tak Ada yang Tertinggal, Kita Ajak Semuanya

Dalam RDP dengan DPR pada 30 Juni 2020, Dirut PT KAI Didiek Hartyanto pernah mengungkapkan, pendapatan PT KAI anjlok, dari Rp 23 miliar per hari menjadi Rp 300-400 juta per hari.

Bahkan, PT KAI harus mendapatkan suntikan dana Rp 3,5 triliun dari SMI (PT Sarana Multi Infrastruktur) dalam bentuk investasi pemerintah, agar operasional PT KAI dapat kembali berjalan.

Di sisi lain, KH Said Aqil Siradj juga masih menjabat anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan gaji Rp 100.811.000 per bulan.

Baca juga: Sahabat Zaim Saidi: Transaksi di Pasar Muamalah Depok Tak Ada Bedanya dengan Pakai e-money

Hal itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas lainnya bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP.

Aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba menilai, secara etika, seseorang yang punya rangkap jabatan dianggap tidak baik bagi publik, terutama bagi warga nahdliyin.

"Jika dilihat, memang ada dugaan rangkap jabatan yang diterima oleh KH Said Aqil Siradj ini," tuturnya lewat keterangan tertulis, Jumat (5/3/2021).

Baca juga: RESPONS Lengkap SBY Soal KLB Demokrat: 10 Tahun Pimpin Indonesia, Saya Tak Pernah Rusak Partai Lain

Menurutnya, rangkap jabatan yang kini dilakukan KH Said Aqil Siradj juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan ketika merumuskan kebijakan.

"Jelas ini akan muncul konflik kepentingan nanti," ucapnya.

Sebelumnya, berdasarkan Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-64/MBU/03/2021 tanggal 3 Maret 2021, Kementerian BUMN mengangkat Said Aqil Siroj sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen KAI.

Baca juga: Mahfud MD Bilang Pemerintah Tak Bisa Larang KLB Deli Serdang, Sama Ketika SBY Diam Saat Dualisme PKB

Lalu, Riza Primadi sebagai Komisaris Independen KAI, Rochadi sebagai Komisaris Independen KAI, Diah Natalisa sebagai Komisaris KAI, dan Chairul Anwar sebagai Komisaris KAI.

Kementerian BUMN juga memberhentikan dengan hormat Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama merangkap sebagai Komisaris Independen KAI.

Kemudian, Rahmat Hidayat sebagai Komisaris Independen KAI, dan Suhono Harso Supangkat sebagai Komisaris KAI.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Elektabilitas Moeldoko Cuma Nol Koma, Sudah Pernah Gagal Juga di Partai Lain

Serta, mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Basuki Purwadi sebagai Komisaris KAI.

Sehingga, susunan Dewan Komisaris KAI menjadi Said Aqil Siroj, Pungky Sumadi, Cris Kuntadi, Freddy Harris, Riza Primadi, Rochadi, Diah Natalisa, dan Chairul Anwar.

“Kami mengucapkan selamat kepada Said Aqil Siroj, Riza Primadi, Rochadi, Diah Natalisa, dan Chairul Anwar."

Baca juga: Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat Versi KLB, Andi Mallarangeng: Kami akan Melawan!

"Semoga dapat membawa kemajuan bagi perkeretaapian Indonesia,” ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus, dikutip Wartakotalive dari laman kai.id.

Joni mewakili manajemen KAI juga menyampaikan terima kasih kepada Jusman Syafii Djamal, Rahmat Hidayat, Suhono Harso Supangkat, dan Basuki Purwadi, yang telah mengabdikan diri di KAI.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Jusman Syafii Djamal, Rahmat Hidayat, Suhono Harso Supangkat, dan Basuki Purwadi."

"Atas pengabdian dan dedikasinya selama ini kepada KAI dalam rangka turut memajukan perkeretapian Indonesia,” ucap Joni. (Vincentius Jyestha)