SBY: Saya Mohon Ampun ke Hadirat Allah SWT Atas Kesalahan Berikan Jabatan kepada Moeldoko

AD dan ART sesuai dengan undang-undang partai politik yang berlaku saat ini, adalah peraturan dasar, bagi kehidupan partai politik.

Sama halnya dengan undang-undang atau konstitusi yang berlaku bagi negara yang baik itu Undang-undang Dasar maupun anggaran dasar mengikat secara hukum.

Karenanya segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum.

Mari kita lihat, apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum?

Menurut AD dan ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4 disebutkan bahwa kongres luar biasa dapat diadakan atas permintaan, nah, majelis tinggi partai atau;

B. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.

Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? ingat negara Indonesia adalah negara hukum pasal 1 Undang-undang 1945.

Majelis tinggi partai yang saya pimpin dan kini berjumlah 16 orang, tidak pernah mengusulkan kongres luar biasa.

Jadi syarat pertama sudah gugur. DPD yang mengusulkan KLB minimal 2/3 dari 34 Dewan Pimpinan Daerah, kenyataannya tidak satu pun yang mengusulkan, berarti nol.

Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua.

DPC yang mengusulkan KLB minimal 1/2 dari 514 DPC, kenyataannya hanya 34 DPC yang mengusulkan, berarti hanya 7 persen dari seharusnya minimal 50 persen.

Jadi tidak memenuhi syarat yang ketiga.

Usulan DPD dan DPC harus mendapatkan persetujuan ketua majelis tinggi partai, dan saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksaan KLB ini.

Jadi syarat keempat pun tidak dipenuhi.

Kesimpulan besarnya adalah semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini, gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal.