Bermaksud Ingin Gulingkan AHY, Demokrat Sumut Bubarkan Secara Paksa KLB Ilegal di Sibolangit

"Presiden harus menertibkan anak buahnya karena berupaya merebut kepemimpinan dengan cara-cara tidak sah. Upaya KLB atau kami menyebutnya Gerakan Pengambilalihan Kekuasaan Partai Demokrat (GPK-PD) itu dihadiri kader-kader yang dipecat dan kader yang telah memiliki KTA partai lain," ujar Santoso dalam siaran tertulis pada Jumat (5/3/2021).

Anggota Komisi III DPR RI ini meminta agar pemerintah yang berkuasa saat ini jangan mengulang sejarah yang terjadi saat orde baru.

Ketika itu, kata Santoso, pemerintah patut diduga mendalangi Kongres Partai Demokrasi Indonesia yang masih dipimpin Megawati Soekarnoputri.

"Pemerintah sekarang jangan mengulang kembali seperti yang dilakukan oleh Orde Baru kepada PDI pimpinan ibu Megawati dengan mendukung bahkan mendalangi KLB PDI Suryadi yang akhirnya memunculkan dua kepengurusan PDI," kata Santoso.

Baca juga: Kader dan Pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Dipastikan Tidak Hadiri KLB Partai Demokrat

Menurutnya, cara-cara memecah partai politik yang tidak sekubu dengan pemerintah sangat mencederai demokrasi.

Namun, tegas Santoso, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan menjaga Marwah demokrasi itu dengan baik.

"Cara-cara itu sudah tidak layak lagi dilakukan oleh pemerintah saat ini karena hal itu sangat mencederai demokrasi. Saya yakin, Presiden Jokowi tidak akan mengulanginya seperti yang dilakukan pendahulunya," imbuh Santoso.

Seperti diketahui, KLB Partai Demokrat kubu Moeldoko digelar di ballroom Hotel The Hill, Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang pada Jumat (5/3/2021). 

Baca juga: Dipilih Peserta KLB Jadi Ketua Umum Partai Demokrat, Moeldoko: Oke, Kita Terima

Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief menyebutkan, KLB yang terjadi di hotel itu semula mengatasnamakan acara Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan akan dihadiri Moeldoko hingga Marzuki Alie. (Antaranews/Dwi Rizki)