Jhoni Allen Marbun: AHY Berada di Puncak Gunung, tapi Tidak Pernah Mendaki

Jhoni menyebut, SBY melakukan kudeta terhadap Anas Urbaningrum pada 2013.

Hal itu terjadi pada Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2013 lalu, yang mengantarkan SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat menggantikan Anas Urbaningrum.

Saat itu SBY menjabat ketua dewan pembina Partai Demokrat.

Baca juga: Nurdin Abdullah Bantah Korupsi Sampai Sebut Nama Tuhan, KPK: Itu Hal Biasa, Kami Punya Bukti

Manuvernya adalah dengan cara membentuk presidium untuk mengambil alih tongkat ketua umum Anas Urbaningrum, yang saat itu sedang menjalani kasus hukum korupsi.

"SBY selaku ketua dewan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum."

"Dengan cara membentuk presidium di mana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai ketum," kata Jhoni melalui video yang diterima wartawan, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Bantah Ada Konsultasi dengan Bareskrim Saat Laporkan Jokowi, GPI: Mereka Tak Mau Debat

"Inilah sebenarnya kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," imbuhnya.

Jhoni Allen mengatakan, setelah Anas menjadi tersangka, Demokrat menggelar kongres luar biasa di Bali pada 2013.

Ketika itu, kata Jhoni, SBY mengatakan hanya akan melanjutkan sisa kepemimpinan Anas hingga 2015.

Baca juga: Senior Demokrat: SBY Bukan Pendiri Partai, Tidak Terlibat Sama Sekali Apalagi Berdarah-darah

Selain itu, Jhoni mengaku dirinya pernah diperintah SBY untuk membujuk Marzuki Alie agar tidak maju sebagai kandidat ketua umum.

Padahal, Marzuki mendapatkan suara terbesar kedua setelah Anas saat Kongres II.

"Saya diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat," ungkapnya.

Pecat 7 Kader

Sebelumnya, DPP Partai Demokrat memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat, kepada 7 kader yang terlibat dalam gerakan kudeta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu berdasarkan desakan para Ketua DPD dan Ketua DPC untuk memecat para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD).