Senin, 13 April 2026

Soal Interpelasi Anies, PSI Diminta Tak Cari Panggung Sosial

Partai yang baru duduk di kursi DPRD DKI Jakarta itu diminta untuk tidak mencari panggung sosial dan tidak memperkeruh suasana.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Agus Himawan
Wartakotalive.com/Anggie Lianda Putri
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -  Hak interpelasi yang diajukan Partai Solildaritas Indonesia (PSI) dinilai untuk mencari panggung.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Mohamad Taufik mengatakan, langkah yang dilakukan PSI sekadar cari panggung sosial. Namun Taufik mempersilakan PSI karena itu merupakan hak mereka di DPRD DKI Jakarta.

“Itu hak PSI ya, saya kira kawan-kawan dewan sudah lebih dewasa menilai sesuatu. Ya itu mah cari panggung, nggak apa-apa,” kata Taufik di DPRD DKI Jakarta pada Jumat (26/2/2021).

Sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta ‘menyerang’ Partai Solidaritas Indonesia (PSI) soal penggunaan hak interpelasi untuk memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Partai yang baru duduk di kursi DPRD DKI Jakarta itu diminta untuk tidak mencari panggung sosial dan tidak memperkeruh suasana.

Baca juga: Sudah 90 Persen, Vaksinasi Tenaga Kesehatan Kabupaten Bekasi Ditargetkan Rampung Akhir Pekan Ini

Baca juga: Polisi Selidiki Dugaan Kekerasaan Seksual Siswi SMA yang Ditemukan Tewas Dalam Plastik di Bogor

Taufik mengingatkan kepada PSI soal syarat mengajukan hak interpelasi, yaitu minimal diajukan oleh 15 orang dan lebih dari satu fraksi. Hal ini telah diatur dalam Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

“Saya kira teman-teman dewan nggak (kasih dukungan) dan mereka juga jauh lebih dewasa serta objektif,” ujar Taufik.

Terpisah, Ketua Fraksi PKB-PPP Hasbiallah Ilyas meminta PSI agar tidak memperkeruh suasana dengan hak interpelasi, apalagi masa jabatan Anies tersisa 1,5 tahun lagi. Selain itu, Hasbiallah meminta PSI agar memberi kesempatan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta yang baru, Yusmada Faizal untuk menangani dan menanggulangi banjir.

“Yusmada kan katanya orang yang mengerti, mudah-mudahan sesuai yang kita harapkan. Walaupun yang saya kenal pak Yusmada itu hanya teori tapi kerjanya kurang,” ujarnya.

Dia meminta kepada Yusmada bekerja maksimal untuk menyelesaikan banjir. Kata dia, bencana banjir di Jakarta bukanlah mutlak kesalahan Gubernur, tapi kelalaian dinas teknis yang tidak mampu mengkoordinasikan programnya di lapangan.

Baca juga: Tak Digubris Banyak Fraksi Lain, PSI Tetap Ngotot Upayakan Interpelasi Anies soal Banjir Jakarta

Baca juga: Anies Raih Dua Penghargaan, Salah satunya Penghargaan Internasional, Kalahkan Auckland dan Moscow

“Menurut saya Kepala Dinas SDA ini diganti (sebelumnya Juaini) karena penyerapan anggaran rendah. Padahal Gubernur sudah instruksikan berkali-kali sampai dikucurkan dana beberapa triliun waktu itu untuk menyelesaikan (pembebasan lahan) Sungai Ciliwung, nah ini tidak terselesaikan,” katanya.

“Jadi nggak akan (ikut interpelasi), dan kenapa kesalahan kepala dinas dibuang ke Gubernur. Ini kepala dinasnya yang harus serius, makanya pak Yusmada nanti jangan hanya teori tapi harus kerja maksimal gitu,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Oman Rahman menyatakan, pihaknya belum kepikiran untuk memakai hak interpelasi. Namun Oman masih berkeyakinan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta yang diserahkan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani beberapa waktu lalu.

“Kalau kami lihat jumlah RW yang tergenang dibanding tahun lalu sudah berkurang. Cuma kami ingin, bahasa singkatnya jangan terjebak ini normalisasi dan ini naturalisasi, tapi dikerjakan upayanya,” kata Oman.

Dalam kesempatan itu Oman meminta kepada rekan dewan dari fraksi lain untuk objektif dalam melihat suatu persoalan. Namun demikian, PAN akan tetap bersikap kritis terhadap kebijakan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria.

“Kami minta terus diperbaiki dan ada prograsnya dalam penanganan banjir maupun mitigasi bencana banjirnya. Saran kami, rekomendasi banjir dan anggaran-angaran yang dulu sudah disiapkan untuk penanganan banjir, hendaknya digunakan,” ungkapnya.

Baca juga: Pelaku UMKM Depok Minta Idris-Imam Perhatikan Mereka, Berharap Ada Bantuan Rutin Tiga Bulan Sekali

Baca juga: Mustika Ratu Jalin Kerjasama Co Branding dengan Omega Hotel Management

Sumber: WartaKota
Halaman 1/2
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved