Banjir Jakarta
Ketum PSI: Anies Tak Pernah Kerjakan Naturalisasi Sungai, yang Bersifat Kosmetik Justru Didahulukan
Giring mengutip data BMKG, status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal, sampai Sabtu petang.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Plt Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam mengatasi banjir, karena lebih memilih menyalahkan pihak lain.
“Jangan cuma melempar kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman."
"Pada banjir kemarin, status pintu air di Bogor dan Depok normal."
Baca juga: Sejak Digunakan pada Desember 2020, 666 Jenazah Korban Covid-19 Sudah Dimakamkan di TPU Jombang
"Artinya banjir terjadi karena Gubernur Anies tidak punya rencana dan cara yang jelas untuk mengatasinya,” ujar Giring lewat keterangan tertulis, Senin (22/2/2021).
Giring mengutip data BMKG, status pintu air Katulampa, Depok, dan Krukut Hulu adalah siaga 4 alias masih normal, sejak Sabtu tengah malam sampai Sabtu petang.
Selama tiga tahun terakhir, lanjut Giring, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ia nilai tidak pernah mengimplementasikan konsep naturalisasi sungai untuk mengatasi banjir.
Baca juga: Jokowi: Target 182 Juta Penduduk Divaksin Covid-19 Harus Selesai Akhir Tahun Ini
“Naturalisasi sungai yang selalu digembar-gemborkan Anies terbukti cuma konsep di atas kertas, tidak dikerjakan di lapangan, sementara normalisasi sungai dihapuskan."
"Akibatnya banjir kian memburuk," kata Giring.
Selain itu, menjelang musim hujan, tidak terlihat ada upaya untuk mengeruk sungai, membersihkan saluran air, dan mengecek pompa.
Baca juga: Jokowi Tunjuk Ali Ghufron Mukti Jadi Dirut BPJS Kesehatan, Achmad Yurianto Ketua Dewan Pengawas
“Ketika tindakan-tindakan itu tidak dilakukan, mustahil Jakarta bebas dari banjir."
"Padahal anggaran DKI Jakarta lebih dari cukup untuk membiayai itu semua,” tambah pria yang mendeklarasikan diri sebagai Capres RI 2024 tersebut.
Alih-alih menjatahkan untuk pencegahan banjir, Giring menyesalkan alokasi anggaran untuk hal-hal yang jauh dari kebutuhan mendesak warga.
Baca juga: Pemerintah Perpanjang PPKM Mikro Hingga 8 Maret 2021, Hal Ini Jadi Penyebabnya
“Anggaran Jakarta diboroskan untuk hal-hal tak perlu."
"Lihat saja, untuk pembayaran uang muka Formula E, mempercantik JPO, atau mengecat genting-genting rumah warga."
"Dari sini, Gubernur Anies terlihat tidak mampu menyusun prioritas."
