Tak Semua Bank Bisa Berikan Fasilitas DP Rumah 0 Persen, Simak Penjelasan BI Berikut Ini

Sebagai informasi, Bank Indonesia melalui Gubernur Perry Warjiyo, memutuskan memberikan kelonggaran terkait ketentuan Down Payment (DP) atau uang muka untuk pembiayaan properti, yakni 0 persen alias tanpa DP.

Perry mengatakan, adanya kelonggaran tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit di sektor properti yang saat ini masih lesu.

Baca juga: New Honda CR-V Resmi Meluncur dengan Tampilan dan Teknologi Baru, Dibanderol Mulai Rp 489 juta

Adanya kelonggaran terkait DP ini berlaku untuk semua jenis properti. Seperti rumah tapak, rumah toko (ruko), rumah kantor (rukan), hingga rumah susun (rusun).

Kelonggaran kredit ini akan efektif berlaku mulai per 1 Maret 2021 hingga akhir tahun 2021.

Cicilan lebih berat

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengingatkan konsumen bahwa uang muka (down payment/DP) nol persen untuk kendaraan bermotor maupun properti hanya meringankan di awal. 

Ekonom Indef Bhima Yudhistira mengatakan, debitur atau konsumen akan membayar jumlah cicilan lebih besar per bulan jika mengambil DP nol persen. 

"Memang kalau DP-nya 0 persen di awal ringan, tapi kan cicilan per bulan sebenarnya jadi berat," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Jumat (19/2/2021). 

Video: Wagub DKI Jakarta Sebut. Warga yang Tolak Vaksin Covid-19 Sanksi Denda Rp 5 Juta

Adapun dia menilai kebijakan tersebut hanya mengkondisikan terhadap konsumen di kelas menengah untuk meningkatkan daya beli. 

"Kondisinya para konsumen yang mau beli mobil, khususnya kelas menengah, daya belinya sedang tertekan," kata Bhima. 

Padahal menurut Bhima, lebih baik pemerintah mendorong dana perlindungan sosial dibandingkan Bank Indonesia berikan DP 0 persen. 

Baca juga: Jangan Tunda Lagi Beli Rumah, Mulai 1 Maret Pemerintah Keluarkan Kebijakan Uang Muka Nol Persen

Baca juga: Pemerintah Berikan Relaksasi PPnBM Nol Persen untuk Mobil Penumpang, ini Hitungannya

"Sebaiknya mendorong pemerintah memperbesar dulu dana perlindungan sosial dan tangani pandemi dengan baik, baru daya beli naik, otomatis masyarakat beli kendaraan baru. Masalahnya ada di sisi daya beli masyarakat," pungkasnya.

Penulis: Bambang Ismoyo/Yanuar Riezqi Yovanda

Editor: Feryanto Hadi