Otomotif
Kebijakan BI Soal DP 0 Persen Kendaraan Bermotor, Ekonom Indef: Malah Tambah Beban Cicilan
"Kebijakan DP 0 persen untuk kendaraan bermotor sebenarnya kebijakan yang kurang pas. Masalah utama adalah masih tingginya risiko penyaluran kredit."
lihat foto
"Memang kalau DP-nya 0 persen di awal ringan, tapi kan cicilan per bulan sebenarnya jadi berat. Belum tentu juga leasing atau bank mau berikan DP 0 persen..."
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kebijakan uang muka atau down payment (DP) 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor tidak tepat diterapkan di tengah pandemi Covid-19.
"Kebijakan DP 0 persen untuk kendaraan bermotor sebenarnya kebijakan yang kurang pas. Masalah utama adalah masih tingginya risiko penyaluran kredit," ujar Ekonom Indef Bhima Yudhistira saat dihubungi, Jumat (19/2/2021).
Menurutnya, pihak bank maupun perusahaan pembiayaan tidak mungkin langsung berikan DP 0 persen kepada masyarakat, karena khawatir debitur tidak mampu mencicil dan akhirnya menjadi kredit bermasalah (NPL/NPF).
"Apalagi kredit kendaraan bermotor, di mana barang bergerak risikonya tinggi," ucap Bhima.
Diketahui, Bank Indonesia memberikan kebijakan DP 0 Persen baik untuk kendaraan bermotor maupun properti.
Baca juga: Tak Semua Bank Bisa Berikan Fasilitas DP 0 Persen untuk Properti, Ini Tipe-Tipe Rumahnya
Baca juga: Hasil Uji Lab ALG Amerika, Germ Killer Mampu Membunuh Virus Penyebab Covid-19 Kurang dari 1 Menit
Bunga kredit
Sementara dari sisi debitur, kata Bhima, masih tingginya bunga kredit kendaraan bermotor, membuat DP 0 persen tetap menjadi beban masyarakat.
Sebab cicilan dan bunga yang ditanggung pembeli kendaraan akan semakin berat, seiring total dana kredit atau utangnya makin besar.
"Memang kalau DP-nya 0 persen di awal ringan, tapi kan cicilan per bulan sebenarnya jadi berat. Belum tentu juga leasing atau bank mau berikan DP 0 persen," paparnya.
"Sekarang juga kondisi para konsumen yang mau beli mobil, khususnya kelas menengah daya belinya sedang tertekan," sambung Bhima.
Baca juga: REI Pesimis Kebijakan Tanpa DP Dongkrak Penjualan Properti, Perbankan Masih Sulit ACC Pengajuan KPR
Perbesar dana sosial
Oleh sebab itu, Bhima menyarankan Bank Indonesia lebih baik mendorong pemerintah perbesar dana perlindungan sosial dan menangani pandemi dengan baik, dibanding berikan DP 0 persen.
"Subsidi upah untuk pekerja khususnya pekerja sektor informal dilanjutkan, dan insentif usaha mikro produktif ditambah minimum Rp 5 juta per pelaku usaha," paparnya.
Setelah daya beli masyarakat membaik, Bhima menyakini pertumbuhan kredit kendaraan juga ikut meningkat.
"Daya beli naik, otomatis masyarakat beli kendaraan baru. Masalahnya kan sekarang ada di sisi daya beli masyarakat," tutur Bhima.
Latar belakang
Dalam keterangannya, Bank Indonesia (BI) memberikan penjelasan kebijakan pelonggaran uang muka kredit kendaraan bermotor (KKB) dengan beberapa tujuan dan Latar belakang kebijakan.
