PPKM

PPKM Mikro, Mall dan Restoran Buka hingga Pukul 21.00, Netty: Ini Bukan Pengetatan tapi Pelonggaran

Netty meminta pemerintah agar tidak asal-asalan dalam membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang membuat masyarakat bingung

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Pemerintah memutuskan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro mulai 9 sampai dengan 22 Februari 2021.

Aturan ini tertuang dalam Instruksi Mendagri Tito Karnavian Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Pemberlakuan PPKM skala mikro mendapat catatan kritis dari Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Netty Prasetiyani Aher.

Salah satunya, adalah soal jam operasi mall dan jumlah pekerja yang WFH.

Pemerintah Terapkan PPKM Mikro, Petugas RT/RW Jadi Informan

“Pemerintah menyebut PPKM Jawa-Bali tidak efektif menurunkan kasus COVID-19, padahal dalam aturan itu mall dibatasi hanya boleh sampai pukul 19:00 dan jumlah WFO 25 persen. Tapi, kenapa justru dalam PPKM skala mikro ini restoran dan mall boleh sampai pukul 21:00 dan jumlah WFO justru naik menjadi 50 persen. Namanya bukan pengetatan, tapi pelonggaran. Ketidaksinkronan semacam ini hanya menambah keriuhan komunikasi," kata Netty dalam keterangan media, Selasa (09/02/2020).

Netty meminta pemerintah agar tidak asal-asalan dalam membuat kebijakan dengan berganti-ganti istilah yang membuat masyarakat bingung, tapi kasus Covid-19 terus menanjak.

“Terlalu banyak istilah yang berganti-ganti bisa membuat rakyat bingung, apalagi kebijakan tersebut nyatanya tidak efektif dalam menurunkan jumlah kasus. Masyarakat bisa menjadi tidak peduli lagi dengan kebijakan pembatasan yang dibuat oleh pemerintah,” ungkapnya.

Selama Penerapan PPKM Mikro, Pusat Perbelanjaan Mal, Supermarket, Minimarket Buka Hingga Pukul 21.00

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (Istimewa)

“Apa sih target dari PPKM skala mikro ini? Apa indikator keberhasilan PPKM? Bukankah para epidemiolog selalu mengingatkan bahwa kebijakan penanganan itu harus mampu mencegah penyebaran, menurunkan morbiditas, dan menekan mortalitas yang disebabkan COVID-19. Seharusnya Pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, kebijakan itu harus terukur bukan berdasarkan asumsi semata” tambahnya.

Ketimbang PPKM skala mikro, Netty lebih menyarankan untuk dilakukan karantina total guna memutus mata rantai penyebaran dan memastikan sistem pelayanan kesehatan tetap bertahan.

“Saat ini jumlah fasyankes di beberapa daerah telah penuh, antrian pasien yang harus dirawat juga makin panjang. Dengan karantina wilayah dan pembatasan mobilitas total diharapkan dapat menjadi efek kejut yang efektif menahan laju kurva Covid-19,” katanya.

Hippindo Senang Pemerintah Mengendurkan PPKM, meski Pandemi Virus Corona Kian Parah

Netty meminta pemerintah agar memastikan RT maupun kelurahan yang diisolasi mendapatkan penanganan yang cepat serta terpenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya.

“Posko-posko yang dibangun harus sigap. Jangan hanya sekadar menjaga dan mengawasi tapi juga cepat memastikan terpenuhinya kebutuhan warga masyarakat yang wilayahnya diisolasi. Ini kewajiban negara yang tidak bisa dihindari jika ingin menjamin keselamatan rakyatnya,” kata Netty

Komentar Husin Shihab yang Laporkan Ustaz Maaher ke Polisi: Perkara Dia di Dunia Sudah Selesai

Respon Hippindo

Sementra itu, Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) gembira saat pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan PPKM mikro. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved