Breaking News:

Komnas HAM Sebut Aturan Pertanahan Seharusnya Tidak Diskriminatif

Komisioner KomnasHAM Sandrayati Moniaga mengatakan pihaknya juga pernah mendapati laporan terkait warga DIY kesulitan mengurus sertifikat tanah

Editor: Ahmad Sabran
Tribunnews.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Menteri ATR Sofyan Djalil 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Seorang warga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bernama Zealous Siput Lokasari merasa didiskriminasi oleh pemerintah.

Ia menulis surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Jokowi memecat Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil.

Siput menilai Sofyan Djalil dinilai telah melakukan tindakan rasisme kepada salah satu etnis tertentu, yakni warga keturunan tionghoa.

Hal tersebut tertuang dalam surat Menteri ATR Nomor HR.01/1874/XII/2020 tentang Monitoring Pelaksanaan Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Sofyan Djalil dalam surat itu menyatakan belum dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman.

Komisioner KomnasHAM Sandrayati Moniaga mengatakan pihaknya juga pernah mendapati laporan terkait warga DIY kesulitan mengurus sertifikat tanah dan sudah mengeluarkan rekomendasi ke Gubernur DIY sekitar tahun 2014.

Komnas HAM saat itu menyatakan diskriminasi itu melanggar empat undang-undang antara lain UUD 1945, UU Pokok Agraria, UU Hak Asasi Manusia dan UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Suami Ditahan Polisi, Mediasi Perceraian Nindy Ayunda dan Askara Parasady Digelar Virtual

VIDEO Kapolda dan Pangdam Sambangi Warga yang Isolasi Mandiri di Kampung Tangguh Sunter Agung

Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan di 2021, Rakorsus Tingkat Menteri Digelar di Jakarta

“Sudah lama itu ya, memang waktu itu ada rekomendasi, untuk kasus lama selama pengajunya tidak ada permintaan lagi, biasanya tidak kami proses. Tapi kalau ada permintaan baru dari pengadu baru, kami akan proses,” ujar Sandra, Selasa (9/2/2021).

Sandra menegaskan, semestinya peraturan tidak boleh diskriminatif karena hak atas kekayaan adalah Hak Asasi Manusia yang diakui negara.

“Termasuk di dalamnya hak atas tanah. Seharusnya memang ada solusi untuk semua. Aturan tidak boleh diskriminatif,” ujarnya.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved