Pilpres 2024

Ray Rangkuti: Bukan Cuma Moeldoko yang Melakukan Persiapan 2024

Menurut Ray, adanya keinginan mengudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hatimurti Yudhoyono bukan sekadar wacana atau isu.

Warta Kota/Hamdi Putra
Isu kudeta Partai Demokrat dinilai menguntungkan AHY dan Moeldoko. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Lingkar Madani (Lima) Indonesia Ray Rangkuti menilai, dugaan kudeta Partai Demokrat murni rencana Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Menurut Ray, adanya keinginan mengudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hatimurti Yudhoyono bukan sekadar wacana atau isu, yang dengan sengaja diembuskan pihak tertentu.

Hal itu ia sampaikan dalam diskusi Para Syndicate bertajuk 'Isu Reshuffle, Pilkada, Kudeta Demokrat: Bola Panas Istana?' Jumat (5/2/2021).

Andi Arief Sebut Jokowi Sudah Tegur Moeldoko, Minta Tak Ulangi Perbuatan Tercela kepada Demokrat

"Menurut saya, sejauh yang saya baca, masih murni tindakan dari Pak Moeldoko."

"Karena asumsi yang kita bangun di awal itu tadi, yaitu keperluan untuk terlibat dalam Pilpres 2024 yang akan datang," kata Ray.

Ray melihat, tindakan Moeldoko itu sekaligus menandai dimulainya persaingan politik di antara parpol menuju Pemilu 2024.

Natalius Pigai Siap Bertemu Abu Janda: Saya Tak Pernah Terpikirkan untuk Memenjarakan

Menurutnya, saat ini hampir semua parpol sudah mulai melakukan kegiatan guna memenangkan Pemilu 2024, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

"Hanya parpol yang paling siap yang akan leading di 2024."

"Bukan hanya Moeldoko yang melakukan persiapan, tapi juga ada Erick Thohir."

"Tahun 2021 dimulainya tahun politik, tensi akan meningkat sesuai perkembangan waktu," ulasnya.

AHY dan Moeldoko Diuntungkan

Ray Rangkuti menilai, adanya isu mengenai ambil alih paksa Partai Demokrat memberikan keuntungan kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Moeldoko.

AHY, kata Ray, diuntungkan karena isu tersebut akan membuat konsolidasi internal lebih ditingkatkan.

"Apakah Pak Moeldoko dirugikan dan AHY dirigikan? Enggak kalau bacaan saya, dua-duanya malah diuntungkan dengan peristiwa ini."

Abu Janda: Saya Kagum Sama AM Hendropriyono, Makanya Reaktif Terhadap Hinaan Natalias Pigai

"AHY diuntungkan karena katakanlah dengan ini dia melakukan konsolidasi yang lebih kuat lagi," tutur Ray.

Sementara, Ray melihat kini sosok Moeldoko tengah menjadi perbincangan publik, lantaran dirinya pihak eksternal yang disebut akan mengudeta AHY.

Dengan kejadian ini, publik mengetahui Moeldoko ingin maju dalam perhelatan Pilpres 2024.

Jimly Asshiddiqie: WNA Mutlak Tidak Boleh Dilantik Jadi Bupati, Coret!

Menurut Ray, hal itu tentu menguntungkan bagi Moeldoko, karena akan mendongkrak popularitas Kepala Staf Kepresidenan itu.

"Moeldoko diuntungkan dengan peristiwa ini, karena tiba-tiba menjadi perbincangan secara nasional."

"Orang mengetahui dan menyadari sekarang bahwa ada keinginan dari Pak Moeldoko untuk menjadi calon presiden 2024 mendatang."

DAFTAR 106 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Jakarta, Pemprov DKI Tambah 5

"Dan popularitas yang dia bangun 2-3 hari ini adalah popularitras yang tak terduga sendiri oleh Pak Moeldoko," urai Ray.

AHY sebelumnya mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2/2021).

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang."

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Omong Apa Adanya, PPKM Tidak Efektif, Kita Tidak Tegas dan Tak Konsisten

"Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat."

"Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.

AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, dan 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.

Baca juga: Tanggapi Cuitan Abu Janda, Romo Benny: Agama Bukan Komodifikasi Olok-olok, Bijaksana Lah

Lalu, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," paparnya.

AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Dimulai Akhir April 2021, Setelah TNI dan Polri

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," bebernya.

Adapun, terkait konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah itu, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Kabupaten Bekasi 1 Februari 2021: Pasien Baru Tambah 135 Orang

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, masih kata AHY, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya."

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," sambungnya.

Baca juga: Sidang Praperadilan Penembakan 6 Anggota FPI, Kuasa Hukum Singgung Peraturan Kapolri

Lebih lanjut, AHY berharap informasi dan laporan yang didapatkannya itu tidak benar.

"Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," paparnya. (Chaerul Umam)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved