Pilpres 2024
Ray Rangkuti: Bukan Cuma Moeldoko yang Melakukan Persiapan 2024
Menurut Ray, adanya keinginan mengudeta Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hatimurti Yudhoyono bukan sekadar wacana atau isu.
lihat foto
Sementara, Ray melihat kini sosok Moeldoko tengah menjadi perbincangan publik, lantaran dirinya pihak eksternal yang disebut akan mengudeta AHY.
Dengan kejadian ini, publik mengetahui Moeldoko ingin maju dalam perhelatan Pilpres 2024.
• Jimly Asshiddiqie: WNA Mutlak Tidak Boleh Dilantik Jadi Bupati, Coret!
Menurut Ray, hal itu tentu menguntungkan bagi Moeldoko, karena akan mendongkrak popularitas Kepala Staf Kepresidenan itu.
"Moeldoko diuntungkan dengan peristiwa ini, karena tiba-tiba menjadi perbincangan secara nasional."
"Orang mengetahui dan menyadari sekarang bahwa ada keinginan dari Pak Moeldoko untuk menjadi calon presiden 2024 mendatang."
• DAFTAR 106 Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di Jakarta, Pemprov DKI Tambah 5
"Dan popularitas yang dia bangun 2-3 hari ini adalah popularitras yang tak terduga sendiri oleh Pak Moeldoko," urai Ray.
AHY sebelumnya mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.
Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2/2021).
"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang."
Baca juga: Jokowi: Kita Harus Omong Apa Adanya, PPKM Tidak Efektif, Kita Tidak Tegas dan Tak Konsisten
"Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat."
"Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.
AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, dan 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.
Baca juga: Tanggapi Cuitan Abu Janda, Romo Benny: Agama Bukan Komodifikasi Olok-olok, Bijaksana Lah
Lalu, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.
"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," paparnya.
AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Dimulai Akhir April 2021, Setelah TNI dan Polri
