PHRI Gertak Ribuan Restoran Bakal Tutup Permanen Jika Lockdown Weekend Diterapkan

Apabila pemerintah ingin menerapkan lockdown, Dicky menyarankan sebaiknya dilakukan dalam waktu dua minggu. Jika ingin lebih maksimal, pemerintah dapat mengambil waktu satu bulan untuk seluruh daerah di Jawa-Bali yang perkembangan kasusnya makin parah.

"Biar tidak seperti main yoyo, bolak-balik (PSBB). Padahal kita tahu pandemi ini masih lama," ucap Dicky.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menilai opsi lockdown akhir pekan di Ibu Kota akan cukup efektif untuk memperlambat penularan virus corona.

Namun, lockdown di akhir pekan itu harus tetap dibarengi dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di hari kerja.

"Jadi ada dua intervensi. Lockdown di akhir pekan bisa menambah efektifitas PSBB," kata Tri.

Ia juga menyarankan agar penegakan disiplin protokol kesehatan selama PSBB terus ditingkatkan. Jika hanya mengandalkan lockdown di akhir pekan saja, maka itu tak akan efektif menekan penularan.

"Karena lockdown akhir pekan itu tidak melewati masa inkubasi 7-14 hari. Kalau cuma Lockdown dua hari tidak ada artinya," kata Tri.

Respons Pemerintah Pusat Tak hanya para pengusaha, pemerintah pusat turut angkat bicara soal rencana DKI menerapkan lockdown akhir pekan ini.

Sebab, sudah ada pesan hoaks yang menyebut Jakarta akan menerapkan lockdown akhir pekan. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan broadcast message tentang DKI Jakarta akan lockdown total mulai 12-15 Februari yang beredar di layanan pesan singkat WhatsApp adalah tidak benar.

Ia menegaskan, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kebijakan terkait lockdown di DKI Jakarta.

"Ini merupakan hoaks, sampai saat ini pemerintah belum mengeluarkan kebijakan untuk melakukan lockdown total di Jakarta maupun di daerah lain," kata Nadia.

Nadia mengatakan, saat ini kebijakan yang dikeluarkan dan tengah diterapkan adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) jilid II, sejak 25 Januari sampai 8 Februari 2021.

"Pemerintah mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas kebenaran isinya dan dari sumber yang tidak bisa dipercaya validitasnya," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono memastikan, informasi terkait DKI Jakarta yang akan lockdown total tersebut adalah hoaks.

Ia mengingatkan masyarakat untuk selalu mengecek ulang kebenaran pesan-pesan yang beredar di WhatsApp dan media sosial lainnya.