Tanggapi Wacana Lockdown Akhir Pekan, Bupati Bogor Ade Yasin: Agak Berat

WARTAKOTALIVE, CIBINONG - Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat.

Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dimulai sejak 11 Januari 2021, hingga kini belum membuahkan hasil.

Untuk menekan laju penyebaran Covid-19, Komisi IX DPR mengusulkan pemerintah melakukan lockdown pada akhir pekan.

• DAFTAR Terbaru 63 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Tetap Mendominasi, Jakarta Sumbang 5

Usulan itu mendapat tanggapan beragam dari berbagai pihak.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan strategi itu tampaknya berat untuk dilaksanakan.

“Untuk strategi lockdown, saya kira dengan ekonomi yang sedang terpuruk seperti sekarang ini agak berat,” kata Ade di Cibinong, Rabu (3/2/2021).

• INI 8 Tersangka Kasus Korupsi Asabri dan Perannya, 2 di Antaranya Juga Terlibat Skandal Jiwasraya

Menurut dia, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi kunci mengatasi pandemi ini.

“Kalau kita disiplin saja, insyaallah tidak akan seperti ini, di mana makin ke sini makin naik jumlah masyarakat yang terpapar,” ujarnya.

Karena itu, Ade mengimbau masyarakat untuk taat protokol kesehatan.

• DAFTAR Terbaru 15 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Ada di Papua, Nias, dan Maluku Utara

“Kita harus disiplin dengan prokes untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain,” katanya.

Untuk menekan penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor, Ade meminta agar Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan dan desa diaktifkan kembali.

“Sekarang ini yang bergerak itu kan cenderung Satgas di kabupaten."

• KPK Merasa Harus Belajar dari Kejaksaan Agung yang Tetapkan 8 Tersangka Kasus Korupsi di PT Asabri

"Saya ingin sekarang kita maksimalkan Satgas di kecamatan dan desa untuk diaktifkan kembali Satgas-satgas tingkat RT dan RW,” tuturnya.

Menurut Ade, efektivitas kebijakan dalam penanganan Covid-19 sangat tergantung pada kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.

“Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) efektif dan tidak efektif tergantung dari pola hidup dan kesadaran masyarakat sendiri,” paparnya.

• Maruf Amin: Kita Berdosa Jika Tak Mau Divaksin Covid-19 Sebelum Terjadi Herd Immunity

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta pemerintah menerapkan lockdown akhir pekan, untuk menekan penyebaran Covid-19.

"Fraksi saya sudah menyampaikan, kita perlu akhir pekan ada lockdown," ujar Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang berjalan pada saat ini tidak efektif, dan sudah diakui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI

"Saya sendiri sudah tiga keluarga (kena Covid-19), satu meninggal, ada yang lagi dirawat sudah agak pulih, jadi memang nyata."

"Dua staf saya, ajudan saya dua sudah kena."

"Jadi memang ini luar biasa, jangan dianggap kebijakan yang ada sudah bagus, bahkan sekarang bertambah berat," tutur Wakil Ketua MPR itu.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis

Oleh sebab itu, Zulhas berharap kesungguhan pemerintah dalam menekan Covid-19, satu di antaranya melalui kebijakan lockdown akhir pekan.

"Saya kira dari kesungguhan kita, apalagi kalau libur itu kan luar bisa (penyebaran Covid-19)," papar Zulhas.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyarankan pemerintah melakukan lockdown akhir pekan (LAP), untuk menekan penyebaran Covid-19.

Baca juga: Petugas Rutan KPK yang Dipukul Mantan Sekretaris MA Nurhadi Melapor ke Polsek Setiabudi

Menurutnya, penerapan PSBB dan PPKM yang sudah dijalankan, belum menunjukkan hasil maksimal.

Bahkan, saat ini jumlah orang terpapar Covid-19 sudah menembus 1 juta lebih.

"Lockdown akhir pekan itu dimaksudkan untuk mengurangi pergerakan masyarakat di ruang publik."

Baca juga: KNPI Kembali Laporkan Abu Janda ke Bareskrim, Kali Ini karena Sebut Islam Arogan

"Masyarakat yang tinggal di zona merah dan oranye tidak boleh ke luar rumah di akhir pekan," ujar Saleh kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (30/1/2021).

"Mulai dari Hari Jumat malam, sekitar pukul 20.00, sampai dengan Senin pagi pukul 05.00."

"Artinya, masyarakat tidak ke luar selama 2 hari 3 malam," jelasnya.

Baca juga: Kapolri: Ada Komunikasi yang Terputus Antara Umara dan Ulama

Saleh melihat, masyarakat paling banyak ke luar rumah saat akhir pekan, seperti ke mal atau ke tempat wisata.

"Itu yang sering kali menciptakan kerumunan."

"Dengan lockdown akhir pekan, hal tersebut dapat dihindarkan," ucap Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Baca juga: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo: Dari Dulu Kelemahan Kita Mudah Terpecah Belah

Saleh pun meyakini LAP tidak terlalu mengganggu kegiatan perekonomian, karena sejak Senin sampai Jumat, kegiatan ekonomi tetap berlangsung seperti biasa.

"Walaupun lockdown akhir pekan, kegiatan ekonomi yang menyangkut kebutuhan pokok warga tetap boleh dijalankan."

"Misalnya, pemenuhan bahan makanan, minum, obat, dan lain-lain."

Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan

"Di luar itu, mereka yang ke luar harus diberi sanksi berupa denda, dan dilakukan secara tegas," papar Saleh.

Terkait pandangan LAP belum tentu maksimal, Saleh menyebut Turki berhasil mengurangi penyebaran Covid-19 dalam skala tertentu dengan menerapkan kebijakan tersebut.

"Bolehlah dicoba. Biar ada sedikit variasi kebijakan, kalau sudah dicoba, nanti enak untuk mengevaluasinya," usulnya.

Baca juga: Cuitan Abu Janda Bikin Gaduh, Yenny Wahid: NU Diajari untuk Mengayomi, Tidak Membuat Keresahan

Sementara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak efektif.

Hal itu ia sampaikan saat rapat terbatas mengenai pendisiplinan melawan Covid-19, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/1/2021).

Berikut ini pernyataan lengkap Jokowi di rapat tersebut, seperti dikutip Wartakotalive dari laman setkab.go.id.

Baca juga: Habiburokhman Pimpin Majelis Kehormatan Partai Gerindra, Wagub DKI Jadi Anggota

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh;

Selamat siang;

Salam sejahtera buat kita semuanya.

Saya ingin menyampaikan yang berkaitan dengan PPKM, tanggal 11 Januari sampai 25 Januari.

Kita harus omong apa adanya, ini tidak efektif.

Mobilitas juga masih, tinggi, karena kita memiliki indeks mobility-nya ada, sehingga di beberapa provinsi Covid-19-nya tetap naik.

Saya ingin Menko ajak sebanyak-banyaknya pakar epidemiolog, sehingga dalam mendesain kebijakan itu betul-betul bisa lebih komprehensif.

Sebetulnya esensi-esensi dari PPKM ini kan membatasi mobilitas, namanya saja kan pembatasan kegiatan masyarakat.

Tetapi yang saya lihat di implementasinya ini kita tidak tegas dan tidak konsisten.

Ini hanya masalah implementasi ini.

Sehingga saya minta betul-betul turun ke lapangan, ada di lapangan.

Tetapi juga siap dengan cara-cara yang lebih praktis dan sederhana, agar masyarakat tahu apa sih yang namanya 3M itu.

Siapin juga masker yang memiliki standar-standar yang benar.

Sehingga masyarakat kalau yang enggak pakai langsung diberi, pakai, diberi tahu (mengenai) apa, apa, apa, apa.

Ini memang harus kerja sesimpel mungkin, sesederhana mungkin, tapi betul-betul ada di lapangan, di provinsi-provinsi yang sudah kita sepakati.

Yang kedua, menurut saya, hati-hati ini turun.

Ada PPKM, ekonomi turun. Sebetulnya enggak apa-apa, asal Covid-19-nya juga turun, tapi ini enggak.

Menurut saya, coba dilihat lagi. Tolong ini betul-betul dikalkulasi, betul-betul dihitung, sehingga kita mendapatkan sebuah formula.

Ya memang formula standar itu enggak ada, negara lain ya enggak ada.

Yang formula standar apa enggak ada, yang benar yang mana juga enggak ada. Yang lockdown-pun kan juga eksponensial juga.

Saya rasa sore ini, hanya itu saja yang ingin saya sampaikan.

Kemudian saya kira setelah itu kita harapkan di Februari ini betul-betul kita kepung dengan vaksinasi. Saya rasa itu sebagai pengantar.

Yang ingin saya dengar adalah implementasi lapangannya seperti apa.

Mungkin nanti Kementerian Agama melibatkan tokoh-tokoh agamanya seperti apa, TNI seperti apa, di Polri seperti apa.

Dan Pak Menko nanti yang mungkin bisa men-drive agar ini betul-betul lapangannya terjadi. (*)