Setelah Ditantang Komisi IV DPR, Menteri KP Akhirnya Setop Ekspor Benih Lobster untuk Sementara

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghentikan ekspor benih lobster untuk sementara.

Penghentian ekspor benih lobster dilakukan sejak mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo diciduk KPK.

Trenggono mengatakan, ekspor akan dihentikan hingga dirinya menemukan solusi terbaik.

Baca juga: Muncul Aksi Protes di Papua Tanggapi Kasus Rasisme Natalius Pigai, Warga Diminta Jangan Terprovokasi

"Ekspor lobster sementara tetap saya hentikan dulu, sampai kemudian saya dapat satu solusi yang terbaik."

"Dan ini tentu akan kami bawa ke Komisi IV untuk dibicarakan bersama."

"Apabila Bapak/Ibu menyetujui dari program yang akan saya sampaikan, maka itu akan kami lakukan."

Baca juga: Kejagung Periksa 9 Saksi Terkait Dugaan Korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, Termasuk Sang Dirut

"Jadi benih lobster kita akan menuju ke budi daya, sehingga itu (ekspor) akan kita hentikan dulu sementara ini," ujar Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Rabu (27/1/2021).

Trenggono menjelaskan, permintaan atau demand ekspor benih lobster sangatlah besar.

Akan tetapi, Trenggono menegaskan tak ingin benih lobster dijual tanpa adanya budi daya.

Baca juga: Jaksa Agung Ungkap Ada 7 Calon Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Asabri, Kerugian Tembus Rp 22 Triliun

Meski, di satu sisi memang banyak nelayan yang hidupnya sangat bergantung pada benih lobster.

"Benih lobster ini saya terus terang secara pribadi melihat bahwa ada demand di luar yang jumlahnya cukup besar."

"Lalu kemudian ada nelayan yang hidupnya bergantung terhadap kesejahteraan benih lobster yang mereka harus makan."

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 1 Juta, Menteri Kesehatan: Ini Saatnya Kita Berduka

"Namun disisi lain sebagai negara juga (tidak) ingin mencari benih lobster untuk kemudian langsung dijual saat ini juga."

"Tapi bagaimana ini bisa dijembatani kemudian dilakukan budi daya," tuturnya.

Lebih lanjut, Trenggono mengatakan pihaknya tengah mengkaji suatu kebijakan seperti setiap pelaku budi daya benih lobster harus memiliki nelayan binaan.

Baca juga: DAFTAR Negara dengan Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta: Indonesia Satu-satunya Wakil Asia Tenggara

"Ini semua sedang kami kaji, makanya kami pergi ke suatu tempat di Bali, di situ memang bukan tempat budi daya lobster."

"Tapi karena pemikiran saya adalah budi daya lobster harus dijalankan, maka ada sekelompok usaha yang sudah memulai."

"Saya berpikir itu adalah message yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, bahwa budi daya itu penting."

Baca juga: Rizieq Shihab Segera Disidang, Kejaksaan Agung Kerahkan 16 Jaksa

"Jangan praktis mengambil bibitnya saja, tapi bisa sampai ke budi daya," bebernya.

Sebelumnya, Komisi IV DPR meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menghentikan kebijakan izin ekspor benih lobster alias benur.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyani, menyikapi pernyataan Trenggono akan menghapus kebijakan buruk dan melanjutkan yang sudah baik.

"Hentikan ekspor benih lobster. Itu aja dulu, satu aja. Berani tidak? Saya tantang berani tidak?," kata Dedi saat dihubungi, Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Petrus Golose Pimpin BNN, IPW Sebut Peluang Jenderal Bintang 2 Jadi Calon Kapolri Sudah Tertutup

Dedi tidak meminta hal lain untuk dikerjakan Trenggono di awal-awal menjadi menteri, menggantikan Edhy Prabowo yang menjadi tersangka kasus dugaan suap izin benur.

"Itu saja dulu (hentikan izin ekspor benur)," ucap politikus Partai Golkar itu.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi IV DPR Bambang Purwanto yang meminta Trenggono mencabut kebijakan izin ekspor benih lobster karena merugikan Indonesia.

Baca juga: Lebih Murah dari Tempat Lain, Rapid Test Antigen di Terminal Kalideres Dibanderol Rp 150 Ribu

"Sejak awal saya memang minta dihentikan izin ekspor itu."

"Kayak di Pacitan banyak lobster mutiara, bayi lobsternya diambil dan induknya diambil juga, lama-lama kan punah," ujar politikus Partai Demokrat itu.

"Vietnam sendiri kan dari kita, bahan pakannya dari kira juga."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 60 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Mendominasi, DKI Sumbang Dua

"Lama-lama mereka yang punya lobster, dan kita habis," sambung Bambang.

Sebelumnya, Trenggono yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan mengaku kaget saat diminta mengisi pos kementerian yang sedang dirundung kasus suap ekspor benih lobster.

"Saya diberitahu oleh Bapak Menteri Sekretaris Negara minggu lalu."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 12 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Papua, Sumatera Utara, dan Maluku

"Dan terus terang ini adalah berita yang cukup mengagetkan," kata Trenggono usai pelantikan di Istana Negara.

Menempati pos baru di Kabinet Indonesia Maju, menurut Trenggono, ia harus banyak belajar, terutama tentang laut.

Apalagi Indonesia merupakan negara maritim yang luas daratannya lebih sedikit dibanding luas lautnya.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 23 Desember 2020: Pasien Positif Melonjak 7.514 Jadi 685.639

"Laut itu beserta isinya adalah sebuah anugerah menurut saya dari Tuhan YME, untuk bisa memberi."

"Kalau kita kelola dengan baik, itu akan memberikan manfaat yan besar bagi bangsa dan generasi berikutnya," tutur Trenggono.

Trenggono mengatakan sebagai Menteri KP, ia akan memastikan keseimbangan pemanfaatan hasil laut dengan keberlanjutan ekositem laut.

Baca juga: Biayai Aksi Terorisme di Timur Tengah, Sabu 202 Kg Senilai Rp 156 M Diselundupkan di Petamburan

Sehingga dalam memanfaatkan hasil laut, ekosistemnya tidak rusak.

"Itu yang akan kami lakukan dalam waktu yang saya kira tidak lama, barangkali 1-2 bulan ke depan saya akan belanja masalah untuk mengevaluasi semua."

"Apakah yang sudah dilakukan, mana yang baik kita lanjutkan yang tidak baik kita hentikan," paparnya. (Vincentius Jyestha)