Breaking News:

Politik Jakarta

PKS Nilai Desakan Agar Anies Mundur dari Jabatannya Terlalu Berlebihan

Sejak awal pandemi Anies Baswedan sudah mengusulkan aturan khusus untuk penanganan Covid-19 di Jakarta.

Tribunnews.com/Dany Permana
Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur sebelumnya meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mundur terkait kasus Covid-19 yang masih tinggi 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta memandang, desakan Anies Baswedan yang mundur dari jabatannya dianggap terlalu berlebihan. Bahkan partai pendukung Anies pada Pilkada 2017 lalu ini menilai, desakan itu tidak sesuai dengan konteks yang disampaikan Anies soal penanganan Covid-19.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin mengatakan, pernyataan Anies yang meminta pemerintah pusat mengambil alih persoalan pandemi karena sudah menyangkut lintas batas seperti di Jabodetabek.

Pemerintah pusat, kata dia, merupakan leading sector untuk mengatasi pandemi covid-19 di skala Jabodetabek.

Baca juga: Pimpinan DPRD DKI Bela Anies Baswedan saat Diminta Mundur karena Gagal Atasi Covid-19

Baca juga: DPC Gerindra Minta Anies Mundur, Ade Armando:Pendukungnya Kini Sadar Sang Gubernur Tidak Berkualitas

“Karena ini menyangkut mobilitas orang yang terkonsentrasi di DKI Jakarta sehingga menyebabkan Jakarta menjadi episentrum pandemi,” kata Arifin berdasarkan keterangannya pada Selasa (26/1/2021).

Di samping itu, Arifin juga menyatakan dengan fasilitas kesehatan yang relatif lebih banyak dan lengkap, banyak pasien covid-19 dari luar Jakarta yang juga dirawat di RS-RS di wilayah Jakarta.

Akibatnya hampir seluruh RS yang menerima pasien covid-19 di Jakarta penuh ruang perawatannya dan pasien warga Jakarta sendiri sulit mendapatkan kamar perawatan.

Baca juga: Abu Janda Kembali Jadi Sorotan, Sebut Islam Agama Pendatang yang Arogan, Tengku Zul Ngadu ke Wapres

"Saat ini 25-35 persen pasein Covid-19 yang dirawat di faskes-faskes di Jakarta termasuk di RSUD milik Pemprov DKI Jakarta berasal dari warga luar Jakarta,” ungkapnya.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, sebetulnya pernyataan agar pemerintah pusat terlibat lebih banyak dan aktif dalam menangani pandemi di Jakarta bukan baru kali ini dikeluarkan dan juga bukan hanya oleh Anies.

Sejak awal pandemi Anies sudah mengusulkan aturan khusus untuk penanganan Covid-19 di Jakarta.

Baca juga: Rumah Tangga Hancur karena Orang Ketiga, Anita Hara: Suami Saya Lebih Pilih Kuntilanak Pelakor

Baca juga: Aturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja akan Keluar dalam Waktu Dekat Meski Gugatan sedang Berjalan

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Bupati Bogor Ade Yasin maupun Wali Kota Bogor Bima Arya pernah menyampaikan tentang perlunya pemerintah pusat terlibat lebih aktif dalam penanganan Covid-19 di Jabodetabek.

Halaman
123
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Feryanto Hadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved