Tanggapi Sikap Ribka Tjiptaning, TB Hasanuddin: Tidak Bersedia Divaksin Hak Pribadi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin merespons pernyataan anggota Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning, yang menolak divaksin Covid-19.

Politikus PDIP itu menegaskan, seluruh kader partai berlambang banteng moncong putih ini mendukung program vaksinasi yang dilakukan pemerintah.

"Mengikuti pendapat publik dan banyak kader PDI Perjuangan di daerah yang mempertanyakan pernyataan saudari Ribka Tjiptaning."

Baca juga: KNKT Sukses Unduh Data FDR SJ 182, 330 Parameter dalam Kondisi Baik

"Saya pribadi ingin menyampaikan beberapa hal."

"Pertama, baik DPP PDI Perjuangan, pimpinan fraksi dan Ibu Puan Maharani, langsung menyampaikan perlunya seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan mendukung dan membantu menyukseskan program vaksinasi yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah."

"Dan seluruh anggota fraksi samina watona, sepakat atas arahan tersebut," kata Hasanuddin saat dihubungi wartawan, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 15 Januari 2021: Rekor Baru Lagi! Pasien Positif Tambah 12.818 Orang

Ia juga menilai pernyataan yang disampaikan Ribka Tjiptaning yang juga anggota Komisi IX DPR, adalah pendapat pribadi, bukan sikap atau pendapat partai .

Kemudian yang kedua, kata Hasanuddin, tidak bersedia untuk divaksin adalah hak pribadi.

Tetapi, lanjut dia, program vaksinasi yang dilakukan pemerintah dengan mengucurkan triliunan rupiah demi keselamatan dan kesehatan rakyat adalah program yang baik dan telah disetujui DPR.

Baca juga: Ikut Tes Swab, Polisi Belum Temukan Keterlibatan MER-C pada Kasus Rizieq Shihab di RS UMMI

"Semakin cepat divaksin, maka semakin cepat juga pandemi Covid ini berakhir, semakin cepat pula ekonomi pulih kembali."

"Dan ini juga menjadi harapan masyarakat," ucapnya.

Secara pribadi Hasanuddin mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat mengikuti program ini sebaik-baiknya.

Baca juga: Polisi Sebut Rizieq Shihab Positif Covid-19 tapi Mengaku Sehat, Kuasa Hukum: Memang Dicari Salahnya

Dia juga meminta masyarakat untuk taat mengikuti seluruh petunjuk dan arahan para petugas yang tengah berjuang agar pandemi Covid-19 segera berlalu.

"Para petugas di daerah sedang berusaha dengan sungguh sungguh agar program vaksinasi ini berhasil."

"Keberhasilan mereka adalah keselamatan bagi kita semua."

Baca juga: Listyo Sigit Prabowo Calon Kapolri, Gatot Eddy Pramono: Saya Tetap Bhayangkara yang Satya Prabu

"Semoga pandemi covid 19 ini segera berlalu," harapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak tegas divaksin Covid-19.

Baca juga: Besok Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19 di Istana Mulai Pukul 10.00, Bakal Disiarkan Langsung

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satu pun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan Cina, Sinovac, itu.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 12 Januari 2021: Pasien Positif Melonjak 10.047 Jadi 846.765 Orang

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin."

"Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak)."

Baca juga: Besok Jokowi Disuntik Vaksin Covid-19, Maruf Amin Kapan?

"Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi Rp 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek."

"Bagaimana, orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tuturnya di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

Ribka lalu membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Baca juga: Jokowi Lebih dari 5 Kali Telepon Menhub Tanyakan Perkembangan Kecelakaan SJ182, Ini Instruksinya

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya Saudara Menteri (Budi Gunadi Sadikin), vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi."

"Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak."

Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir

"Masuk di Indonesia dengan Rp 1,3 triliun waktu saya ketua komisi."

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini."

"Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, enggak boleh maksa gitu," ucapnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan

Ribka juga menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 70 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 4

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yang mana?"

"Wong ada 5 macam, ada yang harga Rp 584 ribu, ada yang Rp 292 ribu, ada yang Rp 116 ribu, ada yang Rp 540 ribu sampai Rp 1.080.400, ada Rp 2.100.000."

"Pasti yang murah untuk orang miskin."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Mayoritas di Papua, Ada Juga Nias dan Maluku

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada Covid ini ujung-ujungnya jualan obat, jualan vaksin."

"Karena sekarang bukan masanya APD, nanti habis ini obat ramai, habis obat ini kan Menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, habis ini stunting, udah tau deh, udah dipola kesehatannya."

"Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh, mau alasan apa saja tidak boleh," tegasnya. (Chaerul Umam)