Raffi Ahmad Jangan Euforia Dulu Usai Disuntik Vaksin Sinovac, Ini Sindiran Ridwan Kamil

Vaksinasi Sinovac itu sendiri mulai dilakukan ketika telah mendapat izin penggunaan darurat atau emergency use authorization dari BPOM, serta telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI.

Baca juga: Kisah Agesti Ayu yang Penjarakan Ibu Kandungnya, Ngotot tidak Cabut Laporan, ini Alasannya

Baca juga: Fungsi Black Box yang Kini sedang Dicari di Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Jatuh di Kepulauan Seribu

Baca juga: Ramai Dikaitkan dengan Jenazah Korban Sriwijaya Air SJ 182, Apa Itu Post Mortem dan Ante Mortem?

Dalam vaksinasi covid-19 kepada Jokowi tersebut, Heru menjelaskan mekanismenya sama seperti simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal Bogor, Jawa Barat, pada 18 November 2020 lalu.

Di mana saat itu, Presiden melakukan sidak simulasi pemberian vaksin kepada masyarakat.

"Mekanisme SOP seperti standart di puskesmas tempo hari," ujarnya.

Adapun berdasarkan Juknis dari Kementerian Kesehatan, vaksinasi dimulai dengan proses pendaftaran dan verifikasi data.

Setelah itu dilakukan skrining, anamnesa, dan pemeriksaan fisik sederhana. Sebelum imunisasi dilakukan, ada edukasi vaksinasi Covid-19.

Setelah adanya edukasi mengenai vaksin Covid-19, baru dilakukan penyuntikan.

Vaksinator yang melakukan penyuntikan adalah dokter, perawat, atau bidan yang memiliki komptensi.

Baca juga: Cerita Shinta Korban Pesawat Sriwijaya Air, Terus Tertidur di Mobil dan Berjalan Gontai ke Bandara

Baca juga: Sosok Kapten Afwan Pilot Sriwijaya Air yang Jatuh, Separuhnya Gajinya untuk Bersedekah

Baca juga: Anak Riyanto Penumpang Sriwijaya Air SJ 182, Sempat Menangis Pegangi Tangan dan Melarang Pergi

Setelah vaksinasi dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pencatatan.

Petugas mempersilakan sasaran yang telah diberi vaksin untuk menunggu 30 menit.

Hal itu dilakukan sebagai antisipasi apabila ada KIPI (Kejadian ikutan Pasca Imunisasi).

Setelah itu sasaran yang telah divaksin nantinya akan diberi kartu vaksinasi dan penanda.

Sasaran yang telah divaksin juga diberi edukasi pencegahan Covid-19.

Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan, proses vaksinasi kepada Presiden esok, akan disiarkan kepada publik.

Masyarakat dapat melihat langsung proses pemberian vaksin kepada Presiden.

"Jadi prosesnya seperti apa, bisa dilihat langsung besok," ucap Bey.

Sebelumnya, pemerintah akan memulai program vaksinasi Covid-19 pada pekan depan.

Penyuntikan perdana rencananya akan dilakukan pada 13-15 Januari 2020.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, vaksinasi perdana Covid-19 dibagi ke dalam 3 kelompok.

"Jadi akan ada tiga kelompok besar yang akan menerima penyuntikan vaksin perdana," kata Wiku dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/1/2021).

Baca juga: Tinggalkan Anak-Istri demi Musibah Sriwijaya Air, Ungkap Kisah Uang Rp30 M dalam Kapal Tenggelam

Kelompok pertama adalah Presiden, sejumlah pejabat pemerintah pusat, dan pejabat daerah.

Kelompok kedua adalah pengurus profesi organisasi kesehatan dan key opinion leader kesehatan pusat dan daerah.

Kelompok ketiga adalah tokoh agama pusat dan daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Presiden menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin Covid-19 pada 13 Januari 2021.

Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu akan disiarkan mulai pukul 09.00 WIB melalui channel Youtube Sekretariat Presiden.

Klik tautan ini untuk LIVE Vaksinasi Covid-19 Perdana di Indonesia, 13 Januari 2021, Pukul 09:00 WIB

Daftar Pejabat Publik Disuntik Vaksin Pertama

Sejumlah pejabat publik mewakili kelompok pertama juga akan disuntik bersamaan dengan Presiden.

Yakni, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menlu Retno Marsudi, dan Mendikbud Nadiem Makarim.

Lalu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, ketua Satgas Covid-19 Letjen Doni Monardo, dan Kepala BPOM Penny Lukito.

Pada tanggal yang sama, ada Ketua IDI Muhammad Daeng, Ketua PPNI Harif Fadilah, Ketua PP IBI Emi Nurjasmi, dan ahli vaksin milenial Digayuza Rambe.

Kemudian, Ketua MCCC Agus Syamsuddin, Ketua Satgas NU Peduli Covid-19 Muhammad Makky Zamzami, Najwa Shihab, dr Tirta, Raffi Ahmad, dan Bunga Citra Lestari mewakili kelompok kedua.

Kelompok ketiga vaksinasi perdana adalah Ketua PBNU Marsudi Syuhud, perwakilan Muhammadiyah, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Ustaz Das'ad Latief, Perwakilan organisasi Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu.

Sementara, vaksinasi pada 14 dan 15 Januari akan dilakukan kepada pejabat publik daerah, gubernur, Sekda, Kadinkes, Kapolda, Pangdam, dan Dirut RSUD Rujukan Covid-19 mewakili kelompok pertama.

Selain itu, pengurus profesi dan asosiasi tenaga kesehatan dan key opinion leader kesehatan daerah mewakili kelompok kedua, dan tokoh agama daerah mewakili kelompok ketiga.

Presiden akan menggunakan vaksin Sinovac yang telah tiba di Indonesia pada Desember tahun lalu.

Presiden menyatakan dirinya menjadi orang pertama vaksin bukan untuk mendahulukan diri sendiri, melainkan untuk memastikan vaksin yang akan digunakan aman.

"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal."

"Jadi, siap-siap saja," cetus Presiden.

Rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, Rabu (13/1/2021) tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Alasan Ribka Tjiptaning Ditolak Vaksin

Sementara itu anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma. Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda. "Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Baca juga: Gelar Program Vaksinasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi Siapkan 91 Lokasi untuk Vaksinasi

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya.

"Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras. 

Penolakan vaksinasi virus Corona oleh anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mendapatkan sorotan publik.

Sebagai anggota dewan, Ribka dinilai tidak memberikan contoh yang baik.

Salah satu pengkritik adalah dokter Tirta Mandira Gundhi atau akrab disapa dokter Tirta.

Dokter Tirta kesal dengan sikap yang ditunjukkan oleh Ribka Tjiptaning ketika menyampaikan statemen itu.

Baca juga: Wagub DKI: Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama Bagi Tenaga Kesehatan Mulai 15 Januari

"10 desember komisi IX meminta ke pak menkes saat itu untuk pejabat yang divaksin duluan. Abis (vaksinnya) sampe, melipir. Bilang vaksin nggak aman. Bisa aje ni komisi IX," kritik dokter Tirta di akun Twitternya, Selasa (12/1/2021).

"Komisi IX DPR berlagak sok edgy h-1 presiden divaksin. Mereka yang usul pejabat divaksin pertama sekarang malah pertama, tapi pertama nggak mau divaksin. 9 bulan kemane aje bos? Sibuk nonton berita?" imbuhnya

Seperti diketahui, rencana vaksinasi serentak yang bakal dilakukan oleh pemerintah, Rabu (13/1/2021) tidak dengan mudah mendapatkan dukungan.

Bahkan, anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Baca juga: Jokowi Jengkel RI Masih Impor Kedelai dan Gula, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama

"Saya tetap tidak mau divaksin. Mau vaskin yang umur 63 tahun ke atas, mau vaksin buat semua umur, saya tidak mau," katanya saat rapat kerja (raker) dengan Menteri Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Direktur PT Bio Farma

Ribka mengaku usianya sudah 63 tahun. 

Bahkan, kata mantan pimpinan Komisi IX ini, jika Pemprov DKI akan mengenakan sanksi kepada dia dan anak cucunya gara-gara menolak vaksin, dia lebih memilih bayar denda.

"Mendingan gua bayar. Jual mobil nggak apa-apa,"tambahnya.

Menurut Ribka, vaksin tidak boleh dipaksakan kepada masyarakat.

Baca juga: Dilaporkan karena Like Konten Porno, Fadli Zon Diambang Masalah, Bareskrim Polri Mulai Mendalami

"Kalau dipaksakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Masyarakat). Nggak boleh," ujarnya sambil menunjuk-nunjuk ke Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka juga mempertanyakan rencana vaksinasi gratis oleh pemerintah yang dinilainya tidak jelas. Sebab, dari keempat vaksin semuanya ada harganya. "Harganya kan macam-macam. Buat orang miskin pasti dikasih yang paling murah," katanya dengan suara keras.