Vaksinasi Covid19
SANKSI Penolak Vaksin Covid-19 Bukan Pidana Kata Menkumham setelah Ribka Tjiptaning Tak Mau Divaksin
Menkumham tegaskan tak ada sanksi pidana Sanksi penolak vaksin Covid-19 sehari setelah pernyataan politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning.
lihat foto
Meski demikian, kata Yasonna Laoly, masyarakat tetap diimbau untuk ikut program vaksinasi Covid-19.
Di samping itu, mereka yang tidak mengikuti Vaksin Virus Corona atau Vaksin Covid-19 tetap akan diberi sanksi.
Demikian dikatakan Menkumham Yasonna Laoly dalam dialog dengan Panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang dipimpin Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari.
Baca juga: Politikus PDIP Ribka Tjiptaning Menolak Divaksin Covid-19, Rela Jual Mobil untuk Bayar Sanksi
Baca juga: Perhatian Bagi Warga Kabupaten Bekasi, Tolak Vaksinasi Covid-19 Bakal Dikenakan Sanksi
"Tidak ada sanksi pidana terkait sanksi ya. Mungkin perlu disampaikan juga terkait Hari Pers Nasional ini," ujar Yasonna Laoly, Rabu (13/1/2021) siang.
Pertemuan Panitia HPN 2021 dengan Menkumham Yasonna Laoly berlangsung secara dalam jaringan (daring) atau online melalui fasilitas zoom meeting.
Apa sanksi Sanksi penolak vaksin Covid-19?
Menurut Yasonna Laoly, meski tidak ada sanksi pidana, mereka atau warga masyarkat yang menolak vaksinasi tetap akan kena sanksi.
"Bentuknya sanksi administratif," katanya.
Baca juga: Jadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19, Jokowi: Nggak Terasa Sama Sekali
Baca juga: PERHATIAN ! 16 Golongan ini Tidak Boleh Vaksinasi Covid19 dengan Alasan Kesehatan
Menurut Yasonna, sanksi itu dimaksudkan agar bisa mendorong mendorong masyarakat untuk ikut bersama-sama dalam program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19.
Apabila sebagian masyarakat sudah divaksin, maka akan tercipta kekebalan komunitas atau herd immunity.
"Kalau hanya sebagian kecil, maka herd immunity tidak akan terjadi," ujar Yasonna Laoly.
Dengan terciptanya kekebalan komunitas maka diharapkan Indonesia bisa melanjutkan kegiatan pembangunan dan ekonomi kembali tumbuh.
"Bagaimana caranya agar kita bisa atasi pandemi Covid-19. Semoga ini menjadi perhatian HPN 2021," ujar Yasonna Laoly.
Wakil Menkumham: Sanksi Pidana Penolak Vaksin
Pernyataan Menkumham Yasonna Laoly hari ini berbeda dengan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej sebelumnya.
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
