Mahfud MD Bantah Presiden Sudah Tunjuk Calon Kapolri, Patahkan Isu Komjen Listyo Kesayangan Jokowi

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD membantah bahwa Presiden Joko Widodo telah menunjuk satu calon kapolri seperti yang dispekluasikan sejumlah media.

Seperti diketahui, bursa calon kapolri baru penerus Jenderal Pol Idham Azis yang segera memasuki masa purnabakti pada 1 Februari 2021 telah mengerucut menjadi lima nama.

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) secara resmi telah mengirim paket berisi lima nama calon pemimpin Korps Bhayangkara tersebut kepada Presiden Joko Widodo pada Kamis (7/1/2021).

Baca juga: Setelah Tugaskan Prabowo Tanam Singkong, Jokowi kini Minta Jajarannya Tanam Kedelai hingga Bawang

Baca juga: 2014 Presiden Jokowi Janji Swasembada Kedelai, 2021 Jokowi Geram Impor Kedelai Masih Menggila

Atas dari kiri ke kanan: Gatot Eddy Pramono dan Arief Sulistyanto. Bawah dari kiri ke kanan: Agus Andrianto, Boy Rafli Amar, dan Listyo Sigit. Inilah daftar harta kekayaan lima calon Kapolri yang diajukan kepada Jokowi. Harta kekayaan Arief Sulistyanto paling banyak. (KOMPAS.com)
Kelima kandidat ini menyandang pangkat komisaris jenderal polisi atau berbintang tiga.

Mereka adalah Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar. Kemudian, Kepala Bareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Arief Sulistyanto, serta Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri Komjen Agus Andrianto.

Sejumlah isu pun mulai berembus terkait siapa satu calon yang akan diusulkan Presiden Joko Widodo kepada DPR.

Baca juga: Polisi Tolak Laporan Dugaan Settingan Mensos Risma saat Temui Gelandangan di Kawasan Sudirman

Baca juga: Setelah Deklarasi Relawan, Mulai Muncul Spanduk Risma untuk Pimpin DKI Jakarta

Terbaru isyarat Kapolri harus memiliki chemistry dengan Presiden Jokowi makin menguatkan bahwa sosok itu adalah Komjen Listyo Prabowo yang kini menjabat Kabareskrim.

Santernya nama Komjen Listyo pun sudah mendapatkan komentar dari sejumlah pihak.

Menanggapi itu, Mahfud MD memberi klarifikasi bahwa hingga saat ini Presiden Jokowi belum menunjuk calon kapolri yang akan diusulkan kepada DPR.

Mahfud MD menyebut, saat ini presiden masih mempertimbangkan dengan matang tentang siapa sosok yang dianggap paling tepat menjadi kapolri.

Baca juga: Dilaporkan karena Like Konten Porno, Fadli Zon Diambang Masalah, Bareskrim Polri Mulai Mendalami

"Nama calon Kapolri yang beredar di media sekarang masih tebak-tebak buah nangka alias spekulasi. Sampai saat ini Presiden belum mengirim nama calon Kapolri ke DPR. Belum ada yang tahu siapa calon Kapolri kita sebab Presiden masih terus mempertimbangkan secara seksama siapa yang paling tepat untuk jabatan tersebut," tulis Mahfud MD dikutip Wartakotalive.com dari akun Twitternya, Selasa (12/1/2021).

Mahfud kemudian membeberkan kebiasaan Jokowi di saat memilih pejabat.

"Cara khas yang sering dilakukan Presiden dlm memilih pejabat: Meminta dibuatkan 5 draf surat pengusulan yang berisi nama2 yg berbeda. Pd saat yg tepat beliau tandatangani salah satu sdng draf surat yang tidak ditandatangani dimusnahkan. Jadi tak ada yang tahu kecuali stlh diumumkan secara resmi," jelasnya.

Nantinya, calon pilihan Presiden bisa tunggal atau lebih dari satu kandidat. Kandidat kemudian akan mengikuti fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Dari tahap ini, DPR mempunyai tenggat waktu 20 hari sejak surat Presiden diterima untuk memutuskan setuju atau tidak atas pencalonan kandidat.

Baca juga: Update, 74 Kantong Jenazah Sudah Dikumpulkan Hingga Hari Ketiga Pencarian Korban Sriwijaya Air

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, mekanisme penggantian Kapolri ketika di tangan Presiden sudah jelas.

Ia memastikan bahwa dalam waktu dekat akan keluar nama resmi pengganti Idham Azis.

"Prosedurnya sudah ada, tinggal menunggu waktu, siapanya pasti sudah ada," kata Moeldoko di kantornya, Senin (4/1/2021).

Baca juga: Bela SBY yang Kritik Utang, Rizal Ramli: Sejak Jokowi Neraca Keseimbangan Primer Selalu Defisit

Chemistry dengan Presiden

Penunjukan Kapolri baru pada dasarnya menjadi hak prerogatif Presiden.

Akan tetapi, Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir berpendapat, sosok calon kapolri harus memiliki visi dan misi yang mengedepankan penegakan hukum serta memiliki satu pandangan dengan Presiden Jokowi.

"Berintegritas, mempunyai visi dan misi untuk kemajuan Polri ke depan, mengayomi masyarakat, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, dan mempunyai chemistry dengan Presiden," kata Adies.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto meminta Presiden supaya segera mengusulkan nama calon kapolri ke DPR, mengingat Idham Azis kian mendekati waktu purnatugas.

Didik mengatakan, siapa pun nama calon kapolri yang diajukan Presiden, diharapkan memiliki rekam jejak yang baik, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, serta mengambil posisi sebagai sahabat masyarakat.

"Sosok yang visioner, cakap, dan kuat dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kepolisian, baik memelihara keamanan dan ketertiban, menjadi pengayom dan pelayan masyarakat, dan utamanya menegakkan hukum," terang dia.

Komitmen berantas korupsi Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) berpendapat, Kapolri baru harus mempunyai komitmen kuat dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

Baca juga: Pernyataan Iker Casillas Memancing Emosi Penggemar AC Milan

"Kapolri terpilih harus menjelaskan dan menjalankan agenda reformasi kepolisian, khususnya penguatan integritas personal dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja pemberantasan korupsi,” ucap peneliti ICW Kurnia Ramadhan dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

Berdasarkan temuan ICW, penindakan kasus korupsi oleh kepolisian pada tahun 2019 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. 

ICW menemukan bahwa kepolisian menangani 100 kasus korupsi dengan 209 tersangka pada tahun 2019.

Sementara itu, pada tahun 2018, terdapat 162 kasus korupsi yang ditangani kepolisian dengan 337 tersangka.

ICW mengungkapkan, jumlah itu belum memenuhi target kepolisian sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan tahun 2019.

Target kepolisian secara keseluruhan, baik di tingkat pusat maupun daerah berjumlah 1.205 kasus.

Kurnia mengatakan, data itu menunjukkan penindakan oleh polisi belum maksimal.

Baca juga: Cristiano Ronaldo Menangkan Juventus Sekaligus Cetak Dua Gol

Maka dari itu, ICW menilai diperlukan langkah konkret dari kepolisian, misalnya dengan meningkatkan kualitas penyidik.

"Sehingga, nantinya orientasi penilaian tidak hanya melandaskan pada kuantitas kasus, melainkan juga menyoal aspek kualitas itu sendiri," tutur Kurnia.

Seperti diketahui, sebanyak 5 nama calon kapolri sudah diajukan ke Presiden untuk dipilih sebagai Kapolri pengganti Jendral Idham Azis.

Namun diprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) diperkirakan akan mengusulkan satu nama calon Kapolri saja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. 

"Saya yakin yang akan diusulkan presiden ke DPR tinggal satu nama saja, yaitu ia yang memiliki kedekatan khusus dengan presiden. Semoga dipilih yang terbaik," ujar Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid saat dihubungi, Jakarta, Sabtu (9/1/2021).

Baca juga: Wali Kota Bogor Bima Arya Calon Penerima Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2021, Ini Daftar Lengkapnya

Baca juga: Ramalan Zodiak Selasa 12 Januari 2021 Leo Berani, Aries Tahan Diri, Cancer Jangan Persulit Hidup

Menurut Jazilul, lima nama calon Kapolri yang direkomendasikan Kompolnas ke Presiden, sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.

"Lima nama tersebut sudah pantas dan layak. Hemat saya, lima nama jenderal polisi yang diusulkan sudah melewati jenjang kepangkatan, kompetensi dan prestasi yang pantas untuk menerima amanat menjadi Kapolri," tutur Wakil Ketua MPR itu.