Pakar UGM Sebut Blusukan Risma Tidak Tepat Namun Bisa Dipahami karena Mantan Wali Kota yang Sukses

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Aksi blusukan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma masih mengundang pro kontra.

Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai Risma tak bisa memahami tugas sebagai Mensos dan Wali Kota.

Hal serupa kini disampaikan Pakar Politik Pemerintahan UGM, Wawan Mas’udi.

Wawan Mas’udi menilai aksi blusukan Mensos Risma bukanlah hal yang tepat dilakukan oleh seorang menteri.

Baca juga: Fadli Zon Sindir Blusukan Risma Kalau Kecanduan Jangan Sampai Gangguan Gila Pencitraan

Baca juga: BREAKING NEWS: 5 Orang PPKS Hasil Temuan Blusukan Risma, Dipekerjakan di Anak Perusahaan BUMN

"Kalau dari sisi politik pemerintahan aksi blusukan menteri itu tidak tepat," ungkap dia melansir laman UGM, Minggu (10/1/2021).

Dia menyampaikan, persoalan sosial di Indonesia sangat banyak dan beragam, mulai dari masalah kebijakan hingga persoalan di lapangan.

Seharusnya, kata dia, mengurusi tunawisma, gelandangan, dan membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sudah menjadi tugas pemerintah level bawah.

Baca juga: Sempat Marah karena Gagal Terbang Bersama Sriwijaya Air SJ182, Kini Jadi Bersyukur, Ini Kisahnya

"Penyelesaian dan cara untuk menangani masalah gelandangan, tunawisma dan lainnya itu tugas dari pemerintah kota, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi," ungkap dia.

Sementara tugas Mensos, lanjut dia, memastikan kebijakan yang berhubungan dengan persoalan sosial, agar bisa dirancang dan diimplementasikan dengan baik.

Wawan menegaskan, aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma dimungkinkan, karena masih terbawa dengan kebiasaanya saat masih menjadi Wali Kota Surabaya.

Seperti diketahui Risma kerap melakukan blusukan secara langsung dalam menangani persoalan di Surabaya.

Baca juga: Relawan Penyelam Turut Bantu Pencarian Pesawat Sriwijaya SJ-182 yang Jatuh di Kepulauan Seribu

"Sebagai menteri sekali waktu blusukan boleh, tapi harus jelas tujuannya. Seperti memastikan program nasional terkait jaminan nasional diterima masyarakat atau tidak," jelas Wawan.

Masalah tunawisma bukan hanya di Jakarta Wawan mengaku, persoalan sosial terkait gelandangan dan tunawisma bukan hanya menjadi persoalan Jakarta saja, tetapi setiap daerah di Indonesia.

Maka dari itu, bilang Wawan, jika aksi blusukan dijadikan pola kepemimpinan Risma, seharusnya bisa dilakukan di seluruh wilayah tanah air.

"Kalau dari blusukan menghasilkan kebijakan yang baik itu bagus, tapi kan tidak mungkin menteri blusukan di semua daerah," sebutnya.

Dari sisi lain, Wawan menyebutkan aksi blusukan yang dilakukan Mensos Risma secara politik sebagai bentuk sindiran dari menteri atau pemerintah pusat untuk daerah DKI Jakarta.

"Cara pandang lain dari aksi blusukan ini sebagai bentuk sindiran pemerintah pusat ke daerah. Ini di daerahmu ada persoalan yang harus diselesaikan," tegas Wawan.

Sejak hari pertama bertugas pada Senin (28/12/2020), Mensos Risma cukup sibuk blusukan ke sejumlah titik di DKI Jakarta.

Baca juga: Kapolri Keluarkan Surat Telegram Terkait PPKM Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021

Lokasi pertama yang didatangi Risma di sekitar kantor Kementerian Sosial, seperti jembatan Kali Ciliwung dan bagian bawah flyover Jalan Pramuka, Jakarta Pusat.

Belakangan ini, Risma menyambangi kawasan Jalan Sudirman-Thamrin pada Senin (4/1/2021) lalu.

Sepanjang blusukan di berbagai tempat di Jakarta, Risma menemukan satu isu serupa, yakni pemulung hingga gelandangan tidak memiliki tempat tinggal atau rumah tak layak huni.

Disindir Fadli Zon dan Fahri Hamzah

Sebelumnya, sesibukan Menteri Sosial Tri Rismahari ini ke kolong jembatan menjadi sorotan, tak terkecuali oleh Fadli Zon dan Fahri Hamzah. 

Politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah, memberi tanggapan soal blusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial, Tri Rismaharini.

Dalam cuitannya di akun Twitter @Fahrihamzah, Rabu (6/1/2021), ia menyebut, Risma harus diingatkan terkait perbedaan jadi wali kota dan menteri.

Baca juga: Fahri Hamzah: Tahun 2021 Kita Perlu Jaga Jarak dari Keributan di Sosial Media, Andalkan Diri Sendiri

Fahri Hamzah lalu menjabarkan perbedaan kerja wali kota dan menteri.

"Staf-nya bu Risma harus kasi tau beliau beda jadi walikota dan Menteri.

Perbedaan tidak saja pada filosofi, skala, juga metode.

Menteri Tidak dipilih tapi ditunjuk, kerja sektoral saja dan berlaku di seluruh negeri.

Walikota dipilih, non sektoral tapi terbatas kota," tulisnya.

Ia lalu menyoroti soal blusukan Risma di sejumlah tempat di Jakarta sebelumnya.

Menurutnya, masih banyak permasalahan yang dialami masyarakat di daerah terpencil.

"Tadinya aku gak mau tulis tapi ya salah...kemiskinan itu bukan di jakarta tapi di daerah terpencil sana.

itu rakyat bunuh diri, bunuh keluarga, ada ibu bunuh 3 anaknya karena mlarat.

Tapi para penjilat dalam birokrasi ini jahat.

Tega amat sih. Ayolah mulai dari data," jelas Fahri Hamzah.

Politikus Fadli Zon juga singgung gaya pejabat pemerintah yang melakukan blusukan.

Lewat cuitannya, @fadlizon, ia memberikan tanggapannya terkait blusukan.

Menurutnya, blusukan sebagai cara yang bagus untuk melihat lapangan secara langsung jika dilakukan sesuai porsinya.

"Blusukan secara proporsional bagus saja sebagai cara melihat langsung lapangan," tulis Fadli pada cuitannya, Selasa (5/1/2021).

"Tapi, kalau kecanduan blusukan maka harus diperiksa jangan-jangan gangguan gila pencitraan,” lanjutnya.

Namun, Fadli Zon tidak menyebutkan siapa yang ia maksud pada cuitan ini.

Melihat dari rekam jejak pejabat baru-baru ini, diduga cuitan ini menyinggung salah satu pihak yang tersorot lakukan blusukan, yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Terlihat pada cuitan Fadli Zon lainnya, mengomentari twit warganet, @TofaTofa_id, yang menulis tanggapannya soal blusukan Risma.

"Seperti kata pepatah ada gula ada semut,” tulis Fadli.

Dikritik pejabat DKI Jakarta

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menilai, aksi blusukan Risma lebay.

Menurut Mujiyono, blusukan Risma itu dikemas berlebihan sehingga terlihat tidak elok di mata publik.

"Jangan lebay aja, dikemas berlebihan, norak jadinya. Yang dilakukan Bu Risma termasuk kategori berlebihan," ujar Mujiyono saat dihubungi, Selasa (5/1/2021).

Baca juga: Ini Perbedaan Bansos Covid-19 di Era Mensos Tri Rismaharini dan Juliari P Batubara

Mujiyono juga menyarankan Risma, jika ingin bertemu gelandangan di Jakarta, jangan mencari di daerah steril seperti Sudirman-Thamrin yang akan jarang terlihat.

"Kalau mau lagi (ketemu gelandangan) sono di Jakarta Barat," kata politisi Demokrat itu.

Mujiyono menjelaskan, di sekitar bantaran Kali Angke masih banyak ditemukan gelandangan karena memang daerah kumuh dan padat penduduk di Jakarta.

Tak hanya itu, Mujiyono secara gamblang mengatakan hal yang dilakukan Risma merupakan gerakan politis untuk mencari citra di tengah masyarakat.

"Sekali lagi saya bilang, apapun aktivitas politik yang dilakukan tokoh politik pasti bernuansa politis," kata Mujiyono.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pakar UGM: Aksi Blusukan Mensos Risma Tidak Tepat",  Penulis : Dian Ihsan