Virus Corona

Kapolri Keluarkan Surat Telegram Terkait PPKM Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021

Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram terkait PPKM Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

jppn
Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram terkait PPKM Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021. Foto dok: Kapolri Jenderal Idham Aziz. 

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI -- Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan Surat Telegram terkait PPKM Pulau Jawa dan Bali pada 11-25 Januari 2021.

Kapolri Jenderal Idham Azis melalui Kabaharkam Komjen Agus Andrianto menerbitkan Surat Telegram Nomor ST/13/I/OPS.2./2021 tertanggal 7 Januari 2021 terkait Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), yang diberlakukan pemerintah di Pulau Jawa-Bali 11-25 Januari 2021.

Surat telegram yang dialamatkan kepada seluruh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) merupakan bentuk dukungan penuh Kepolisian terhadap kebijakan Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.

Video: Anggota Brimob dengan Kemampuan SAR Dikerahkan Bantu Pencarian Sriwijaya Air

“Keseimbangan aspek kesehatan dan aspek ekonomi harus dijaga,” ujar Agus Andrianto melalui keterangan tertulisnya kepada media, Minggu (10/1/2021).

Surat Telegram tersebut memerintahkan kepada para Kapolda untuk:

Baca juga: PPKM Diberlakukan, Lanjutan Kompetisi Berpeluang Kecil Digelar Februari

Baca juga: Pedagang Pasar Lama Tangerang Pusing Hadapi PPKM yang akan Diberlakukan Pekan Depan

1. Melakukan komunikasi, koordinasi, dan mendorong pihak Pemda (Kepala Daerah) untuk mengatur secara spesifik PPKM dimaksud sampai dengan penerapan sanksi melalui Perda.

2. Meningkatkan kegiatan Satgas II (Pencegahan) Operasi Aman Nusa II melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi untuk membangun kesadaran masyarakat dengan melibatkan seluruh potensi masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial, media cetak, dan elektronik.

3. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya untuk melaksanakan pengetatan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan dengan meningkatkan pelaksanaan Operasi Yustisi.

Baca juga: Wali Kota Depok Mohammad Idris Dukung PPKM Jawa-Bali untuk Memutus Rantai Penyebaran Covid-19

4. Melakukan pengawalan dan pengawasan serta mendorong pihak Pemda untuk mengakselerasi pelaksanaan belanja barang maupun modal, penyaluran seluruh program bantuan sosial pemerintah serta memberikan kemudahan investasi dan kegiatan usaha terutama pada triwulan I tahun 2021 dalam rangka mendukung program pemulihan perekonomian nasional.

5. Mempelajari dan memahami serta mengikuti perkembangan rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang diprogramkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk selanjutnya melakukan koordinasi dengan Pemda, TNI, dan stakeholder lainnya dalam rangka persiapan pelaksanaannya di wilayah masing-masing.

“Surat Telegram ini bersifat perintah atau instruksi untuk dilaksanakan,” kata Agus. (bum)

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved