Semua Orang Ingin Selamat, KPK Ingatkan Pemerintah Distribusi Vaksin Covid-19 Rawan Korupsi

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut potensi penyimpangan dalam proses vaksinasi Covid-19.

Menurut Komisioner KPK Alexander Marwata, penyimpangan tak hanya terjadi di pengadaan vaksin.

"Ini malah kami melihat mungkin penyimpangan nanti justru di distribusi," kata Alexander di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/1/2021).

Baca juga: DAFTAR Terbaru 54 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Membara, Jakarta Sumbang Tiga

Hal tersebut ia katakan saat menerima audiensi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Alex menjelaskan mengapa pada saat distribusi vaksin rentan terjadi penyimpangan.

"Vaksin ini kan sangat terbatas, sementara orang yang mengharapkan supaya lebih dahulu diberikan vaksin itu sangat banyak."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 15 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Ada di Papua, Nias, dan Maluku

"Bisa jadi misalnya, ini yang seharusnya divaksin A, si A bisa saja, 'jangan saya', dan bisa dijual ke orang lain."

"Karena ini menyangkut kehidupan, menyangkut nyawa, semua orang pengin selamat," tambahnya.

Masalah distribusi, menurutnya, perlu dipastikan siapa masyarakat yang berhak mendapatkan lebih dahulu, dan ini sudah ditentukan oleh pemerintah.

Baca juga: Menolak Disanksi karena Tidak Pakai Masker, Pemotor di Cibubur Sesumbar Tak Takut Covid-19

"Tahap awal kan sudah dijelaskan Menteri Kesehatan, itu tenaga kesehatan itulah yang paling berisiko."

"Karena dia berhadapan langsung dengan mereka yanfg terindikasi terpapar Covid-19, itu yang mendapat vaksin pertama," tutur Alex.

Sedangkan bagi yang yang belum mendapatkan giliran, kata Alex, upaya yang harus dilakukan adalah menjaga protokol 3M.

Baca juga: 92 Warga Kabupaten Bogor Jadi Pasien Baru Covid-19, Terbanyak di Bojonggede, 30 Orang Sembuh

Pihaknya juga berharap peran serta dari masyarakat supaya ikut mengawasi pelaksanaan program vaksinasi ini.

"Sehingga diharapkan itu sampai rakyat terkecil nanti juga semua dapat giliran untuk divaksin."

"Jadi tidak usah berebut, meskipun terbatas, dan pemerintah kan sudah menjanjikan bahwa vaksin ini gratis dan nanti akan disediakan sampai ke pelosok," paparnya.

Baca juga: Indonesia Minta 108 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Gratis dari WHO, Buatan Pfizer Tiba dalam Waktu Dekat

KPK menjelaskan soal kunjungan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Meneri BUMN Erick Thohir ke Gedung Merah Putih.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2 jam itu, ketiganya membahas soal pengadaan vaksin Covid-19 serta proses yang menyertainya.

Termasuk, permintaan agar KPK mengawasi proses pengadaan vaksin ini.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 8 Januari 2021: Rekor Baru Lagi! Pasien Positif Tambah 10.617 Orang

"Hasilnya adalah disepakati tim bersama antara Kementerian BUMN, Kemenkes, BPKP, LKPP, KPK, Kejagung, dan Polri, yang selama ini sudah berjalan."

"Kita informasikan bahwa semua produk permenkes yang keluar terkait vaksinasi adalah bahasan dengan tim bersama," tutur Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggola dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021).

Pahala mengatakan, tim ini akan diperkuat dengan mengundang stakeholder yang relevan, di antaranya Kemendagri, untuk proses distribusi vaksinasi.

Baca juga: Bantah Keterangan Pengacara, Polda Metro Jaya Bilang Rizieq Shihab Tolak Pakai Tabung Oksigen Polisi

Sebab, Kemendagri yang mengurusi soal kependudukan melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK)

"Kita ingin tata kelola pemberian vaksin ini juga dijaga, sehingga setiap vaksin yang dibeli itu digunakan kepada siapa."

"Oleh karena itu, NIK akan menjadi basis, dan ada tim sub data di mana KPK akan ada di dalam situ," jelas Pahala.

Baca juga: 10 Bulan Pandemi Covid-19 di Indonesia, Jokowi: Kita Masih Beruntung Tidak Sampai Lockdown

Sementara, Menkes Budi mengatakan pihaknya ingin KPK turut mengawasi soal program vaksin Covid-19, untuk mencegah risiko.

Informasi yang disampaikan Budi kepada KPK di antaranya soal bagaimana vaksin Covid-19 pembeliannya khusus, tak ada tender atau lelang.

"Negosiasi mengenai harganya sulit dilakukan, karena memang sifatnya yang terbatas di seluruh dunia."

Baca juga: Beredar Nama BCL Hingga Najwa Shihab Divaksinasi Covid-19 Perdana, Ini Kata Kementerian Kesehatan

"Bisa dibayangkan penduduk dunia jumlahnya 7,8 miliar."

"Yang butuh vaksin 5,5 miliar, kalau kali dua dosis jadi 11 miliar, karena produksi cuma 6 miliar."

"Jadi benar-benar terjadi perebutan yang luar biasa."

Baca juga: Cuma Lewat dan Bantah Blusukan Temui Tunawisma, Risma: Saya Manusia Apa Kalau Diam Saja?

"Ada isu mengenai sangat terbatas yang proses pengadaan dan programnya berbeda dengan yang biasa," beber Menkes Budi.

Di kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir bicara soal distribusi vaksin ke sejumlah daerah.

Kata Erick, sistem yang disiapkan tidak akan sempurna.

Baca juga: BREAKING NEWS: Komisi Fatwa MUI Tetapkan Vaksin Covid-19 Sinovac Halal dan Suci

"Tapi dari file, dari box, dan mobil itu ada QR code dan bisa dipantau."

"Sehingga penugasan yang diberikan sampai ke provinsi berjalan dengan baik," terang Erick.

Erick juga bicara soal data yang terintegrasi karena program vaksin Covid-19 ini.

Baca juga: Jokowi: Kalau yang Divaksin Sudah 182 Juta Penduduk Indonesia, Insyaallah Covid-19 Sudah Setop

Menurutnya, hal ini harus dimanfaatkan dengan baik, sebab data yang baik akan memudahkan pemerintah membantu rakyat tak hanya di program vaksin.

"Suka tidak suka, data akan terkumpul, sangat terbuka dan transparan, dan kapan lagi kita punya suatu data secara transparan?"

"Sehingga ketika pemerintah membantu rakyatnya itu tepat sasaran, baik bansos, vaksinasi, BLT, usaha mikro."

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Kayak Imunisasi, Tak Mau Divaksin Rugikan Diri Sendiri dan Orang Lain

"Saya senang karena KPK menyambut baik dan mendampingi dengan program pembentukan satu data."

"Pak Menkes sebagai pemain utamanya terlibat."

"Untuk kami, tentu dengan struktur di BUMN kita akan mendukung dan tak kalah pentingnya kementerian lain seperti Kemendagri," bebernya. (Reza Deni)