Info DPD RI

Awas Spionase, Ketua DPD RI: Usut Pemilik Drone Bawah Laut di Selayar dan Evaluasi Sistem Pertahanan

Pemerintah harus mengusut pemilik drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar sekaligus mengevaluasi sistem pertahanan laut khususnya.

Editor: Fred Mahatma TIS
dpd.go.id
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla meminta pemerintah mengusut pemilik drone bawah laut yang ditemukan nelayan di perairan Selayar, Sulawesi Selatan, sebagai upaya mewaspadai aksi spionase. 

"Kalau ini merupakan aktivitas pengintaian, Indonesia harus segera mengambil langkah," imbuhnya.

Baca juga: Ini Harga, Varian, dan Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy A02s Triple Camera di Tanah Air

Baca juga: Xiaomi Mi 11 Mulai Rp 8 Jutaan, Fitur Sidik Jari Bisa Memindai Detak Jantung, Ini Spesifikasinya

Seaglider

Menurut TNI AL, seaglider banyak digunakan untuk keperluan survei atau pencarian data oseanografi di laut yang bisa diakses dari jarak jauh.

Alat ini juga bisa digunakan untuk industri maupun keperluan pertahanan.

Untuk industri, seaglider bisa digunakan mulai dari keperluan pengeboran hingga mencari ikan.

Sementara itu di bidang pertahanan, seaglider dapat digunakan untuk mendapatkan data-data militer, bahkan sebagai pembuka jalan kapal selam agar mampu berjalan tanpa ketahuan.

"Karena jika drone ini ternyata milik negara lain, Indonesia patut curiga adanya kegiatan mata-mata yang dilakukan. Menteri Luar Negeri Bu Retno Marsudi bisa mengirimkan nota diplomatik keberatan Indonesia kepada negara pemilik seaglider," ungkap senator asal Jawa Timur itu.

Baca juga: 70.000 Unit Oppo Terjual di Hari Terakhir 2020, 1 Juta Unit di Desember 2020, Ini yang Paling Laku

Baca juga: Mulai Rp 7 Jutaan, Drone Terkecil dan Teringan DJI Mavic Mini 2 Dijual di Indonesia, Ini Keunggulan

Evaluasi sistem pertahanan laut

LaNyalla juga menyebut penemuan drone di bawah laut menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Ia meminta Menhan Prabowo Subianto untuk menjadikan temuan ini sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem pertahanan Indonesia, khususnya di laut.

"Kemenhan harus segera memperbaiki dan meningkatkan sistem keamanan teritori, baik itu di darat, laut, dan udara agar tidak ada lagi drone tak dikenal masuk di wilayah Indonesia," tandas LaNyalla. (*)

Halaman 2 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved