Berita Nasional

MUI Ingatkan Menag Gus Yaqut soal Rencana Afirmasi Syiah dan Ahmadiyah, Bisa Picu Ketegangan Sosial

Anwar mengatakan jika belum ada kesamaan kesepahaman, wacana membuka dialog soal Syiah dan Ahmadiyah justru akan menimbulkan ketegangan.

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Yaqut Cholil Qoumas, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor 

Sehingga penanganan masalah perbedaan ini tidak akan menimbulkan bencana dan malapetaka bagi negeri kita sendiri," pungkas Anwar.

Baca juga: Begini Modus Guru Olahraga Sebuah SMP di Jakarta Barat Cabuli Muridnya selama Tiga Tahun

Kontroversi Ahmadiyah dan Syiah

Keberadaan Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia tidak lepas dari sejumlah kontroversinya.

Ahmadiyah, yang lahir seabad lalu, pernah dianggap bukan bagian dari Islam.

Bahkan, KH Ma'ruf Amin saat menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut bahwa Ahmadiyah berbeda dengan arus utama Islam pada umumnya.

Perbedaan terlatak pada kenabian.

Baca juga: Mahfud MD Klaim Tidak Ada Kriminalisasi Ulama, Mardani Ali Sera Singgung Keadilan Penegakan Hukum

''Karena Ahmadiyah menganggap ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu suatu pendapat yang tidak boleh dipersoalkan lagi," tegas Ma'ruf Amin dikutip Warta Kota dari BBC Indonesia.

Sosok yang diyakini Ahmadiyah sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad SAW adalah Mirza Ghulam Ahmad, pendiri Ahmadiyah.

Ma'ruf Amin menyebut, bahwa perbedaan prinsip ini tidak lagi dalam wilayah yang dapat ditoleransi.

Baca juga: Olah TKP Polisi Tabrak Pemotor di Pasar Minggu, Belum Ada Penetapan Tersangka

"Dalam kesepakatan seluruh umat Islam di dunia, tajdid (pembaruan) itu boleh tapi gerakan sifatnya. Tapi kalau tajdid itu kemudian mengatakan ada nabi sesudah Nabi Muhammad, itu menyimpang.

"Itu melampaui batas pengertian tajdid. Ketika terjadi penyimpangan, harus diluruskan. Kecuali dia tidak membawa nama Islam."

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga pernah menyebut Ahmadiyah sebagai aliran sesat.

Diberitakan situs NU Online, Wakil Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Tolhah Hasan menegaskan, Ahmadiyah jelas merupakan aliran sesat. Dengan demikian, katanya, jika ada kiai atau ulama NU yang memiliki pendapat selain itu merupakan sikap pribadi.

Baca juga: Pilkada DKI Tak Lama Lagi, Tokoh Betawi Diminta Berani Calonkan Diri sebagai Pemimpin Daerah

“Pendapat kiai NU di luar itu (Ahmadiyah sesat) dianggap sebagai pendapat pribadi,” tegas Kiai Tolhah, begitu panggilan akrabnya.

Mantan Menteri Agama di era pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) iti menjelaskan, pada Agustus 1995, PBNU telah menetapkan Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari Islam.

Sumber: Warta Kota
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved