Kaget Anggaran Perbaikan DTKS Rp 1,3 Triliun, Risma: Waduh, Mati Kalau Kita Enggak Hati-hati

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku kaget anggaran untuk perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mencapai Rp 1,3 triliun.

Risma mengatakan penggunaan dana sebesar ini harus dilakukan secara hati-hati.

"Tadi saya sempat kaget, Rp 1,3 triliun untuk data. Waduh, mati kalau kita enggak hati-hati."

Baca juga: Petrus Golose Pimpin BNN, IPW Sebut Peluang Jenderal Bintang 2 Jadi Calon Kapolri Sudah Tertutup

"Itu uang bukan besar, tapi bueeesar sekali," ujar Risma dalam sambutannya pada acara sertijab Menteri Sosial di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/12/2020).

Dirinya mengaku akan memanfaatkan anggaran tersebut secara efisien.

Risma bakal memanfaatkan teknologi agar pencatatan DTKS dapat dilakukan secara tepat.

Baca juga: Lebih Murah dari Tempat Lain, Rapid Test Antigen di Terminal Kalideres Dibanderol Rp 150 Ribu

"Jadi mari tolong dipikirkan bagaimana bisa mengevaluasi data dengan efisien," ucap Risma.

Sisa dana tersebut, jika bisa digunakan secara efisien, dapat digunakan untuk menjalankan program kesejahteraan sosial lainnya.

Dirinya mengajak jajaran Kemensos untuk bekerja sepenuhnya dalam membantu masyarakat.

Baca juga: JADWAL Lengkap Live Streaming Misa Malam Natal dan Natal 2020 di Jabodetabek

"Sisanya bisa kita bantu dengan orang lain."

"Tadi saya sampaikan kalau niat kita baik, Tuhan itu enggak akan menutup mata dan akan bantu kita," tuturnya.

Bakal Minta Bantuan Perguruan Tinggi

Menteri Sosial Tri Rismaharini bakal melibatkan perguruan tinggi dalam pendataan DTKS.

Risma mengatakan, pihak perguruan tinggi bakal dilibatkan dalam proses evaluasi data DTKS.

"Yang saya mungkin beda, mungkin saya nanti ajak perguruan tinggi."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 60 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Mendominasi, DKI Sumbang Dua

"Di beberapa daerah untuk membantu mengevalusi ini, karena sekali lagi harus ada evaluatornya," ujarnya.

Menurut Risma, evaluator sangat diperlukan agar data yang dimasukan ke dalam DTKS sesuai kriteria penerima bantuan.

Risma mencontohkan jika warga yang telah meninggal, dapat langsung diketahui melalui evaluasi dari pihak ketiga seperti perguruan tinggi.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 12 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Cuma Ada di Papua, Sumatera Utara, dan Maluku

"Berapa data yang masuk, itu permasalahannya apa betul data yang masuk dia benar-benar sesuai kriteria, dia berhak menerima."

"Itu yang kemudian akan saya kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mengecek itu."

"Tapi memang harus ada pihak ketiga yang mengontrol kami," beber Risma.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 23 Desember 2020: Pasien Positif Melonjak 7.514 Jadi 685.639

Dirinya memastikan dalam pendataan DTKS, Kemensos bakal memanfaatkan teknologi informasi.

"Kalau misalkan dengan sistem teknologi informasi, asal inputnya masuk itu cepat sekali. Jadi pengalaman saya membuat itu," jelas Risma.

Targetkan Penyaluran BLT 100 Persen

Menteri Sosial Tri Rismaharini berjanji merampungkan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat pada tahun ini.

Risma mengakui hal tersebut merupakan instruksi dari Presiden Joko Widodo.

"Yang pertama ada pesan khusus dari Bapak Presiden."

Baca juga: Biayai Aksi Terorisme di Timur Tengah, Sabu 202 Kg Senilai Rp 156 M Diselundupkan di Petamburan

"Yang pertama untuk pemberian BLT itu segera bisa tahun ini harus selesai, kelar 100 persen," ungkapnya.

Pihaknya juga akan langsung melakukan penyaluran pada BLT pada Januari 2021.

Menurut Risma, langkah ini dilakukan untuk menggerakkan roda ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Baca juga: Umat Katolik yang Tinggal di Zona Merah Covid-19 Tak Bisa Ikut Misa Natal Tatap Muka di Gereja

"Kemudian yang tahun depan itu Januari, itu harus selesai supaya menghidupkan perputaran ekonomi di Indonesia."

"Untuk meningkatkan daya beli, karena supaya ekonomi bisa ikut terangkat," terang Risma.

Jurus Hindari Penyelewengan Bansos

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku akan menggunakan sistem nontunai dalam penyaluran dana bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Langkah ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan dalam penyaluran bansos.

Penyaluran dana bansos bakal memanfaatkan sistem transaksi online.

Baca juga: Aksinya Tepergok Pemilik Rumah dan Warga, Perampok Ayunkan Golok Saat Dikepung

"Kita tidak akan ada bantuan cash."

"Jadi bantuan cash dan pemberian bantuan langsung, kita akan usahakan dengan sistem transaksi online," ujar Risma.

Menurut Risma, dengan sistem online dapat menghindari perantara dalam penyaluran bansos.

Baca juga: DAFTAR Lengkap Menteri dan Wakil Menteri Hasil Reshuffle, Kabinet Indonesia Maju Makin Gemuk

Risma berjanji akan mengelola penyaluran bansos secara transparan.

Melalui sistem teknologi informasi, menurut Risma, proses penyaluran akan dapat dipantau oleh semua pihak.

"Jadi tidak perlu kita ketemu dengan siapapun."

Baca juga: Haikal Hassan Reaktif Covid-19 dan Diminta Isolasi Mandiri, Polisi Tunda Klarifikasi

"Uang itu akan kita kelola dengan transparan."

"Kami pakai IT sehingga bisa dilihat siapapun," tutur Risma.

Dirinya mengatakan penyaluran dana bansos juga akan melibatkan PT Pos.

Baca juga: BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Jadi Tersangka Tunggal Kasus Kerumunan di Megamendung

Melalui jasa pos, penyaluran dana bansos diserahkan langsung kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kita serahkan ke kantor pos, kita kan ada nama dan alamatnya."

"Sudah diserahkan ke pos," beber Risma.

Enggak Pernah Pegang Duit

Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan kepada jajaran Kemensos, dirinya adalah sosok yang detail dalam mengurusi sebuah program.

Menurut Risma, dirinya merupakan sosok yang sangat efisien dalam menggunakan anggaran.

"Saya mantan pejabat. Saya mantan wali kota, saya detail, pak."

Baca juga: Dapat Pesan Bismillah Mas dari Mensesneg Awal Sandiaga Uno Ditunjuk Jadi Menteri Jokowi

"Saya wali kota, saya urusi 'sisa mu piro, kita buat program lagi apa', seperti itu," papar Risma.

Risma mengatakan, selama menjadi Wali Kota Surabaya, dirinya tidak pernah memegang uang anggaran.

Namun, dirinya mengatakan selalu detail dalam mengawasi penggunaan anggaran di Pemerintah Kota Surabaya.

Baca juga: Minta Voorijder Kawal dari Belakang, Menteri Sosial Tri Rismaharini: Saya Pengin Tetap Jadi Risma

Dirinya memastikan akan mengontrol anggaran Kemensos dengan sangat ketat.

"Jadi kalau saya mengurusi, saya enggak akan pegang duitnya, tapi saya pegang catatannya."

"Saya enggak pernah pegang duit. Itu pasti saya kontrol," tegas Risma.

Baca juga: Hong Kong Hadirkan Kemeriahan Natal Berbalut Teknologi dan Kaya Warna

Pengelolaan anggaran operasional Kemensos, menurut Risma, harus diolah lebih efisien.

Menurutnya, hal ini dilakukan untuk dialokasikan kepada program bantuan lainnya.

"Makanya yang tadi saya sampaikan kita bisa efisien di dalam pengelolaan untuk operasional."

"Maka kita bisa banyak terbantukan untuk bidang yang lain," cetus Risma. (Fahdi Fahlevi)