JS Prabowo Jadi Ketua Pelaksana KKIP Kementerian Pertahanan, Politikus PDIP: Kalau Saya Sih Malu

Menurut Hasanuddin, Suryo adalah orang yang paling sering mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.

Tribunnews
JS Prabowo 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menanggapi pengangkatan Johannes Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Menurut Hasanuddin, Suryo adalah orang yang paling sering mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pemerintah.

"Kalau saya pribadi, sebagai mantan perwira TNI saya malu menerima jabatan itu."

Baca juga: Penyelidikan Penembakan 6 Anggota FPI, Komnas HAM Temukan Barang yang Bisa Dilihat dan Dipegang

"Entahlah kalau beliau itu (Suryo Prabowo)."

"Apalagi KKIP itu ketuanya adalah Presiden Jokowi," kata Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (15/12/2020).

Hasanuddin menjelaskan, pengangkatan pejabat di lingkungan KKIP diatur dalam UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan, yang dilengkapi oleh Peraturan Presiden (Perpres) 59/2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat KKIP.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 14 Desember 2020: Tambah 5.489, Pasien Positif Jadi 623.309 Orang

Ia menambahkan, aturan mengenai posisi Sekretaris KKIP, sesuai UU 16/2012, diatur lebih lanjut dalam Perpres 59/2013.

Pasal 6 ayat (2) Perpres tersebut menjelaskan, Sekretaris KKIP adalah Wakil Menteri Pertahanan atau yang ditunjuk oleh Ketua KKIP.

Pepres 59/2013 juga mengatur tentang jabatan Ketua Tim Pelaksana KKIP yang memiliki tugas dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang-bidang KKIP.

Baca juga: Ini Alasan Polisi Tak Borgol 4 Anggota FPI yang Akhirnya Ditembak Mati karena Melawan

Pengangkatan dan pemberhentian Ketua Tim Pelaksana diatur di dalam Perpres tersebut pada Pasal 12, yang menjelaskan Ketua Harian (Menhan) mengangkat dan memberhentikan Ketua Tim Pelaksana KKIP.

"Pengangkatan Suryo Prabowo sah-sah saja sudah sesuai UU."

"Jadi secara hukum dan aturan tak ada masalah."

Baca juga: Pemerintah Berniat Naikkan Target Vaksinasi Covid-19, dari 107 Juta Jadi 182 Juta Warga Indonesia

"Tapi kalau dulu beliau kerap mengkritisi pemerintah dengan keras kemudian sekarang masuk KKIP, apa tidak malu kalau saya sih."

"Maaf, kalau saya bakal menolak jabatan itu, ini menyangkut harga diri lah," paparnya.

Dilantik Prabowo

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto selaku Ketua Harian Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), melantik Letjen TNI (Purn) Johannes Suryo Prabowo sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Prabowo juga melantik sejumlah pejabat Tim Pelaksana KKIP lainnya, yakni Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Sekretaris KKIP.

Lalu, Laksma TNI Sri Yanto ST sebagai Kepala Sekretariat KKIP, dan Laksda TNI (Purn) Darwanto sebagai Ketua Bidang Perencanaan KKIP.

Baca juga: Dianggap Tak Konsisten, Fraksi PSI Ditinggalkan Anggota DPRD DKI Saat Sampaikan Pandangan Umum

Kemudian, Yono Reksoprojo sebagai Ketua Bidang Alih Tekonologi dan Offset KKIP, serta Letjen TNI (Purn) Dr Yoedi Swastanto sebagai Ketua Bidang Litbang dan Standarisasi KKIP.

Prabowo juga melantik Alex Janangkih Sinaga sebagai Ketua Bidang Kerja Sama dan Pemasaran KKIP, juga Slamet Soedarsono sebagai Ketua Bidang Pendanaan dan Pembiayaan KKIP.

Untuk Tim Ahli KKIP, Prabowo melantik Laksda TNI (Purn) Mulyadi sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Pertahanan Laut.

Baca juga: Ancam Pengggal Polisi, Muhammad Umar Mengaku Idolakan Rizieq Shihab

Lantas, Marsda TNI (Purn) Danardono Sulistyo Adji sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Kerja Sama dan Offset, serta Suhono Harso Supangkat sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan Cyber.

Ada juga Lydia Silvanna Djaman sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

Prabowo juga melantik Gatot Tetuko sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Penganggaran, dan Makmur Keliat sebagai Staf Ahli Bidang Kerjasama Industri Pertahanan.

Baca juga: Polisi Ciduk Penyebar Hoaks Kapolda dan Pangdam Jaya Bunuh 6 Anggota FPI, Bekerja Sebagai Pedagang

Lalu, Teguh Haryono sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Litbang dan Stantarisasi, serta Rabin Hattari Indrajad sebagai Staf Ahli KKIP Bidang Perencanaan.

Upacara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Pejabat Tim Pelaksana dan Tim Ahli KKIP tersebut dilaksanakan di Ruang Hening Gedung Soedirman Kementerian Pertahanan, Jakarta, Senin (14/12/2020).

Prabowo menyampaikan ucapan selamat dan terima kasih atas kesediaannya untuk terus berbakti dan mengabdi kepada bangsa dan negara, kepada para pejabat KKIP yang dilantik.

Baca juga: BREAKING NEWS: Tim Pemburu Covid Pondok Gede Dikunci di Kafe Saat Gelar Operasi Protokol Kesehatan

“Saya mengucapkan selamat dan terima kasih atas bersedianya saudara-saudara untuk mengabdi dan berbakti di komite ini."

"Untuk bersama-sama menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk pengembangan dan pembangunan industri pertahanan," ucap Prabowo dalam keterangan Biro Humas Setjen Kemhan yang dilansir dari laman kemhan.go.id, Selasa (15/12/2020).

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Brigjen TNI IE Djoko Purwanto mengatakan, pelantikan pejabat baru di jajaran KKIP ini didasarkan pada Keputusan Ketua Harian KKIP, Nomor : KEP/92/KKIP/XI/2020 tanggal 27 November 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan KKIP.

Baca juga: Ada Kapolsek, Danramil, dan 200 Pengunjung Saat Tim Pemburu Covid Pondok Gede Dikunci di Kafe

Djoko menjelaskan, KKIP adalah komite yang mewakili pemerintah untuk mengoordinasikan kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan.

Sesuai UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan, KKIP memiliki visi mencapai kemandirian pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Yang didukung oleh industri pertahanan yang maju dan sumber daya manusia yang unggul.

Baca juga: Berapa Sebenarnya Jumlah Anggota FPI yang Terlibat Insiden di Karawang? Ini Kata Polisi

Mengingat, industri pertahanan nasional merupakan bagian terpadu dari perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Sekjen Kemhan Marsdya TNI Donny Ermawan Taufanto, Irjen Kemhan Letjen TNI Ida Bagus Purwalaksana, serta sejumlah Pejabat Eselon I di lingkungan Kemhan.

Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, JS Prabowo serta para pejabat KKIP lainnya yang baru dilantik, diharap bisa membantu Prabowo mendorong kemandirian industri pertahanan.

Baca juga: Tak Lagi Sembako, Mulai Tahun Depan Bansos Covid-19 untuk Jabodetabek Bakal Berbentuk Tunai

Mereka juga diharapkan bisa banyak membantu mendorong kemandirian pertahanan yang menjadi visi besar dari Presiden Joko Widodo.

Dahnil menjelaskan, KKIP adalah institusi yang diamanatkan oleh UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan.

Jadi, kata Dahnil, KKIP akan bertugas membantu Presiden dan Menteri Pertahanan untuk merumuskan kebijakan industri pertahanan di Indonesia.

Baca juga: Sebelum Kunci Tim Pemburu Covid, Pekan Lalu Sekuriti Kafe di Bekasi Keroyok Vokalis Band

"Jadi Pak JS Prabowo sebagai Ketua Pelaksana KKIP dengan beberapa pejabat KKIP yang baru."

"Diharapkan akan sangat membantu kerja-kerja Menteri Pertahanan dalam mendorong kemandirian industri pertahanan Republik Indonesia," cetus Dahnil dalam video yang diterima Tribunnews, Selasa (15/12/2020). (Chaerul Umam/Gita Irawan)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved