Gara-gara Bongkar Gaji Berlebihan DPRD, PSI Hadapi Aksi Walk Out, Pimpinan DPRD Anggap Itu Koreksi

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dari delapan fraksi di DPRD DKI Jakarta memilih walk out (keluar ruangan) saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (14/12/2020) siang. Mereka keluar ketika Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi WO pertama kali dilakukan oleh Jamaludin, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar. Saat itu, Jamaludin mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat yaitu Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.

“Kalau memang tidak terjadi apa yang sudah disepakati dan tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar,” kata Jamaludin kepada pimpinan rapat.

Misan lalu bertanya identitas dan fraksi Jamaludin. Bahkan Misan bertanya kepada peserta rapat dari fraksi lain yang ingin WO saat rapat berlangsung.

“Saya Jamaludin dari Fraksi Golkar,” kata pria yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Keputusan Jamaludin ini disambut tepuk tangan puluhan anggota dewan lainnya yang ada dalam rapat itu.

Bahkan puluhan anggota dewan yang hadir juga mengikuti aksi Jamaludin untuk WO dari ruang rapat paripurna.

Tak ayal, hanya Fraksi PSI dan pimpinan dewan saja yang berada dalam rapat tersebut.

Setelah Fraksi PSI memberikan pemandangan umum mengenai Raperda Perubahan tentang Perda RTRW dan PZ, puluhan anggota dewan kembali lagi ke ruangan rapat.

Mereka kembali ke ruangan rapat paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum dari fraksi lain. Kepada wartawan, Jamaludin menyatakan aksi WO itu dilakukan karena dia kesal terhadap sikap PSI.

Dia memandang, PSI tidak konsisten terutama mengenai rencana kerja tahunan (RKT) 2021 yang beberapa waktu lalu sempat viral dan menjadi polemik.

“Saya tidak menyukai inkonsistensinya. Karena sudah tidak konsisten, saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini,” kata Jamaludin di DPRD DKI Jakarta pada Senin (14/12/2020).

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021.

DPW PSI kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan tersebut.

Sebab artinya, anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.