Gara-gara Bongkar Gaji Berlebihan DPRD, PSI Hadapi Aksi Walk Out, Pimpinan DPRD Anggap Itu Koreksi

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menanggapi aksi walk out (WO) atau keluar ruangan yang dilakukan oleh sejumlah anggota dewan saat rapat paripurna pada Senin (14/12/2020) siang.

Mereka keluar ketika Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan, aksi yang dilakukan seluruh fraksi kepada PSI merupakan bentuk koreksi kepada PSI. Dia menilai, PSI tidak paham terhadap fungsi fraksi di DPRD DKI Jakarta.

Baca juga: Dianggap Tak Konsisten, Fraksi PSI Ditinggalkan Anggota DPRD DKI Saat Sampaikan Pandangan Umum

“Itu bagian dari koreksi terhadap PSI yang ternyata PSI nggak paham juga fungsi fraksi itu apa. Dalam ketentuan dalam UU, fraksi adalah kepanjangan tangan partai,” kata Taufik di DPRD DKI Jakarta pada Senin (14/12/2020).

“Karena itu sebenarnya suara fraksi, atau suara yang dikeluarkan oleh fraksi di lingkungan dewan itu seharusnya menjadi suara partai. Tapi kan ini (PSI) berbeda,” tambah politisi Partai Gerindra ini.

Menurutnya, sikap fraksi kepada PSI ini bukan hanya berkaitan dengan rencana kerja tahunan (RKT) 2021 saja. Tapi juga ada hal lain, namun Taufik tak menjelaskan secara detail.

“Yah macam-macam. Jadi nanti kami nggak mau bahwa ketika di dalam (DPRD) mereka sepakat, tiba-tiba besoknya (di DPW) bunyinya lain. Itu kan UU bilang fraksi kepanjangan tangan partai, sehingga suara fraksi harusnya suara partai,” jelas Taufik.

Selain itu, kata Taufik, sikap fraksi lain yang memilih WO juga bentuk pemberitahuan kepada PSI.

Dia menduga, anggota Fraksi PSI justru tidak memiliki kewenangan karena apa yang disuarakan belum tentu disetujui partainya di tingkat DPW maupun DPP.

“Ketika tidak disetujui partainya menjadi bertolak belakang, makanya ini bagian dari semacam pemberitahuanlah bahwa ada pelanggaran dalam diri Anda. Jangan-jangan Anda (PSI) ini tidak memiliki kewenangan apa-apa sebagai anggota DPRD,” imbuh Taufik.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad enggan menanggapi aksi WO yang dilakukan oleh anggota dewan dari fraksi lain. Kata dia, aksi dan pamandangan dari fraksi lain merupakan hak yang bersangkutan.

“Rapat paripurna adalah forum terbuka dan masing-masing bebas menyampaikan pesannya. Kami menghargai segala perbedaan sikap serta pandangan,” kata Idris.

Meski demikian, kata dia, Fraksi PSI sudah menyampaikan pemandangan umumnya mengenai Perda RDTR dan PZ.

Bahkan Fraksi PSI telah menyampaikan 11 poin kepada Pemprov DKI Jakarta melalui rapat paripurna tersebut.

“Beberapa poin sudah ditanggapi oleh Gubernur sebagai eksekutif. Artinya tujuan pandangan kami sudah tersampaikan,” ujar Idris.

Sebelumnya, sejumlah anggota dewan dari delapan fraksi di DPRD DKI Jakarta memilih walk out (keluar ruangan) saat rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta pada Senin (14/12/2020) siang. Mereka keluar ketika Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi WO pertama kali dilakukan oleh Jamaludin, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar. Saat itu, Jamaludin mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat yaitu Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.

“Kalau memang tidak terjadi apa yang sudah disepakati dan tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar,” kata Jamaludin kepada pimpinan rapat.

Misan lalu bertanya identitas dan fraksi Jamaludin. Bahkan Misan bertanya kepada peserta rapat dari fraksi lain yang ingin WO saat rapat berlangsung.

“Saya Jamaludin dari Fraksi Golkar,” kata pria yang menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.

Keputusan Jamaludin ini disambut tepuk tangan puluhan anggota dewan lainnya yang ada dalam rapat itu.

Bahkan puluhan anggota dewan yang hadir juga mengikuti aksi Jamaludin untuk WO dari ruang rapat paripurna.

Tak ayal, hanya Fraksi PSI dan pimpinan dewan saja yang berada dalam rapat tersebut.

Setelah Fraksi PSI memberikan pemandangan umum mengenai Raperda Perubahan tentang Perda RTRW dan PZ, puluhan anggota dewan kembali lagi ke ruangan rapat.

Mereka kembali ke ruangan rapat paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum dari fraksi lain. Kepada wartawan, Jamaludin menyatakan aksi WO itu dilakukan karena dia kesal terhadap sikap PSI.

Dia memandang, PSI tidak konsisten terutama mengenai rencana kerja tahunan (RKT) 2021 yang beberapa waktu lalu sempat viral dan menjadi polemik.

“Saya tidak menyukai inkonsistensinya. Karena sudah tidak konsisten, saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini,” kata Jamaludin di DPRD DKI Jakarta pada Senin (14/12/2020).

Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021.

DPW PSI kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan tersebut.

Sebab artinya, anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021.

Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.